Program pembangunan dan renovasi rumah ternyata bukan sekadar soal menyediakan tempat tinggal. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sektor ini punya efek berantai yang mampu menggerakkan banyak lini usaha sekaligus — dari tukang bangunan hingga pabrik semen.

Menurut Maruarar, dorongan terhadap sektor perumahan sejalan dengan upaya pemerintah memperbesar aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Ia berharap dampak ekonomi ini tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi juga menjangkau UMKM dan tenaga kerja lokal, termasuk para tukang bangunan. Pernyataan ini disampaikannya usai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (2/9/2026).

Satu Rumah, Banyak Profesi Bergerak

Maruarar menggambarkan bagaimana satu proyek pembangunan rumah bisa membuka aktivitas ekonomi bagi berbagai profesi sekaligus — mulai dari tukang, developer, arsitek, tukang listrik, hingga sektor perbankan dan asuransi yang ikut terlibat dalam pembiayaan.

Rantai ekonomi ini, menurutnya, tidak berhenti begitu rumah selesai dibangun. Kebutuhan material pembangunan justru membuka jalur ekonomi baru lewat sektor perdagangan — toko bangunan menjadi titik penghubung antara proyek perumahan dengan produsen berbagai material konstruksi.

Maruarar bahkan merinci lebih jauh: dari toko bangunan, ada sopir truk dan kernet yang mengangkut barang, pemilik toko beserta pegawainya, hingga sekitar 180 jenis barang industri yang diperdagangkan di sana — mulai dari semen, pasir, kaca, cat, hingga keramik. Di pabrik-pabrik yang memproduksi barang tersebut, jutaan orang bekerja. Rangkaian inilah yang menurutnya layak disebut sebagai satu ekosistem ekonomi utuh, yang pada akhirnya berkontribusi menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

Anggaran 2027: Rp11,77 Triliun untuk 318.000 Unit

Di luar penjelasan soal efek domino tersebut, Kementerian PKP juga mengungkap gambaran anggaran mereka untuk tahun anggaran 2027. Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas, pagu anggaran Kementerian PKP 2027 ditetapkan sebesar Rp11,77 triliun, dengan target pembangunan 318.000 unit rumah.

Maruarar menegaskan porsi dukungan manajemen sengaja ditekan agar tidak melebihi 10 persen dari total pagu — bahkan diusahakan di bawah 8 persen, konsisten dengan pola alokasi anggaran tahun 2026.

Kekurangan Anggaran Capai Rp94,27 Triliun

Meski demikian, angka pagu tersebut masih jauh dari kebutuhan riil jika pemerintah ingin mengejar target ambisius pembangunan 2,08 juta unit rumah pada 2027 — target yang menurut perhitungan Kementerian PKP membutuhkan dana hingga Rp104 triliun. Artinya, ada kekurangan anggaran sebesar Rp94,273 triliun antara pagu yang tersedia dengan kebutuhan riil untuk mencapai target tersebut.

Kekurangan ini terutama berkaitan dengan sejumlah program prioritas, termasuk peningkatan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2027, pembangunan rumah susun baru, serta kelanjutan pembangunan hunian pascabencana di Sumatera.

Capaian Anggaran 2026

Sebagai perbandingan, untuk pelaksanaan program tahun 2026, Kementerian PKP mendapat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal sebesar Rp10,309 triliun dengan target lebih dari 406.000 unit. Anggaran ini kemudian bertambah lewat alokasi belanja tambahan (ABT) sebesar Rp2,218 triliun, khusus untuk penanganan pascabencana di Sumatera — sehingga total anggaran 2026 menjadi Rp12,527 triliun dengan target naik menjadi 414.000 unit.

Hingga 1 September 2026, realisasi anggaran Kementerian PKP baru mencapai Rp3,38 triliun, atau 36,64 persen dari pagu non-ABT. Maruarar optimistis penyerapan bisa dikejar hingga akhir tahun, mengingat tahun lalu penyerapan anggaran kementerian ini mencapai 96 persen — dan tahun ini ia menargetkan angka yang lebih tinggi lagi, yakni 97 persen.

Dengan gambaran ini, tantangan terbesar Kementerian PKP ke depan bukan hanya soal mengejar target unit rumah yang dibangun, tetapi juga bagaimana menutup kesenjangan besar antara ambisi target dan ketersediaan anggaran yang ada.