Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyiapkan tiga prioritas reformasi perpajakan, menyusul pergantian posisi Menteri Keuangan setelah Purbaya Yudhi Sadewa tak lagi menjabat.

Ketiga prioritas tersebut adalah modernisasi administrasi perpajakan, perluasan basis pajak sekaligus penguatan kepatuhan secara berkeadilan, serta penciptaan sistem pajak yang adil, dapat diprediksi, dan sesuai perkembangan ekonomi global.

Juda memaparkan hal ini dalam International Tax Conference, Rabu (16/9/2026), dengan menegaskan tujuannya adalah memperkuat fondasi perpajakan Indonesia lewat pembahasan ketiga prioritas ini di forum internasional tersebut.

Dikaitkan dengan Target Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Juda, reformasi ini penting untuk mengejar dua target besar pemerintah: pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dan defisit anggaran yang diperkecil hingga 2,4 persen dari produk domestik bruto (PDB). Ia menjelaskan mencapai kedua target tersebut membutuhkan mobilisasi pendapatan negara yang lebih kuat, kualitas belanja yang lebih baik, dan pembiayaan yang prudent (dikelola secara hati-hati dan terukur) — sehingga reformasi perpajakan menjadi inti dari strategi fiskal pemerintah saat ini.

Juda juga menegaskan reformasi pajak tidak bisa hanya mengandalkan ambisi semata, melainkan perlu didukung komitmen menjalankan perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policymaking) — pendekatan yang mendasarkan setiap keputusan kebijakan pada data dan riset, bukan sekadar asumsi.

Rincian Tiga Prioritas

Modernisasi administrasi perpajakan berfokus pada pembaruan teknologi, dengan tujuan mempermudah wajib pajak dalam berbagai proses administratif — mulai dari mendaftarkan diri, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), hingga membayar pajak.

Perluasan basis pajak akan memanfaatkan data pihak ketiga dan pengawasan berbasis risiko, untuk membantu otoritas pajak mengidentifikasi ketidakpatuhan wajib pajak sekaligus menentukan prioritas pemeriksaan mana yang perlu didahulukan.

Prioritas ketiga — sistem pajak yang adil dan sesuai perkembangan global — menurut Juda mencakup penguatan kerja sama internasional, perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa pajak, serta kebijakan yang lebih mengakomodasi kondisi riil wajib pajak.

Tiga prioritas ini menunjukkan arah kebijakan fiskal pemerintah yang tetap berlanjut meski terjadi pergantian di kursi Menteri Keuangan — dengan penekanan pada modernisasi sistem, perluasan basis penerimaan, dan keadilan bagi wajib pajak, sebagai fondasi mengejar target pertumbuhan ekonomi dan pengendalian defisit anggaran ke depan.