Kejagung Sudah Sidik Korupsi Makan Bergizi Gratis, KPK Pilih Mengalah dan Pantau KasusKejagung Sudah Sidik Korupsi Makan Bergizi Gratis, KPK Pilih Mengalah dan Pantau KasusKejagungSudahSidikKorupsiMakanBergiziGratis,KPKPilihMengalahdanPantauKasus

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk menghentikan sementara penyelidikan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah ini diambil setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) bergerak lebih cepat dengan menetapkan mantan petinggi BGN sebagai tersangka dan melakukan upaya penahanan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa keputusan ini diambil demi efektivitas penegakan hukum. Karena status penanganan di KPK baru mencapai tahap penyelidikan, sementara Kejagung sudah melakukan upaya paksa, KPK memilih untuk menghormati proses yang sedang berjalan. Pernyataan tersebut disampaikan Setyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (17/6/2026).

Setyo menegaskan bahwa lembaganya menaruh kepercayaan penuh pada kredibilitas Kejagung dalam menuntaskan kasus ini. Menurutnya, publik dapat melihat langsung transparansi kerja kejaksaan melalui berbagai informasi yang telah dipublikasikan. Meski demikian, KPK tidak lepas tangan begitu saja dan tetap membuka peluang koordinasi jika diperlukan di kemudian hari.

Kasus dugaan korupsi di lembaga baru ini mulai mengemuka ketika Kejagung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, sebagai tersangka pada 3 Juni 2026. Ketiganya diduga menyalahgunakan wewenang dalam tata kelola program prioritas pemerintah tersebut.

Modus operandi yang dibongkar kejaksaan meliputi penunjukan yayasan dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi syarat demi keuntungan pribadi. Selain itu, para tersangka diduga melakukan penggelembungan harga (mark up) pada pengadaan barang dan jasa yang berpotensi merugikan keuangan negara. KPK sendiri mengakui sempat mengendus dan menyelidiki kasus ini, tepat sebelum Kejagung mengumumkan penahanan para tersangka pada 8 Juni 2026.

Mengapa Langkah KPK Ini Penting?

Dalam hukum acara pidana di Indonesia, terdapat prinsip untuk menghindari tumpang tindih penanganan perkara antara sesama aparat penegak hukum. Ketika satu instansi sudah menaikkan status kasus ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka, instansi lain yang masih di tahap penyelidikan umumnya akan mengalah. Hal ini dilakukan demi efisiensi anggaran negara dan kepastian hukum agar jalannya pemeriksaan tidak tumpang tindih.

Langkah KPK ini menjadi krusial untuk memastikan program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis tidak tersandera oleh ego sektoral antarlembaga. Fokus utamanya adalah membiarkan proses hukum berjalan bersih tanpa intervensi, sehingga evaluasi total bisa dilakukan dan program vital ini tetap berjalan tepat sasaran bagi masyarakat tanpa gangguan birokrasi penegakan hukum.

sumber: antara