Kapal China Semprot Meriam Air ke Armada Filipina, Ketegangan di Laut China Selatan MemanasKapal China Semprot Meriam Air ke Armada Filipina, Ketegangan di Laut China Selatan MemanasKapalChinaSemprotMeriamAirkeArmadaFilipina,KetegangandiLautChinaSelatanMemanas

QAPLO - Ketegangan di Laut China Selatan kembali meningkat setelah kapal Penjaga Pantai China dan armada Filipina terlibat konfrontasi di sekitar Scarborough Shoal pada Jumat (24/7/2026). Insiden itu terjadi ketika kapal-kapal Filipina menjalankan misi mengirim bahan bakar kepada nelayan, namun dihadang dan disemprot meriam air oleh kapal China. Peristiwa tersebut menjadi bentrokan ketiga yang terjadi dalam sepekan di kawasan sengketa tersebut.

Menurut laporan yang dikutip dari CNN International, Penjaga Pantai China lebih dulu memperingatkan armada Filipina agar meninggalkan wilayah yang diklaim Beijing. Peringatan disampaikan melalui pengeras suara sebelum sejumlah kapal China mengitari armada Filipina dan menggunakan meriam air.

Otoritas Filipina menyatakan armadanya terdiri dari kapal milik Biro Perikanan dan Sumber Daya Akuatik yang bertugas mengirim pasokan bahan bakar kepada nelayan di sekitar Scarborough Shoal.

Saat mendekati lokasi, kapal-kapal tersebut dihadang sekitar 15 kapal China yang terdiri atas kapal Penjaga Pantai dan kapal yang oleh Filipina disebut sebagai milisi maritim. Menurut Penjaga Pantai Filipina, armadanya mengalami beberapa kali semprotan meriam air dan manuver berbahaya.

Salah satu kapal China bahkan disebut mendekat hingga sekitar tujuh meter dari kapal Filipina. Jarak yang sangat dekat tersebut dinilai meningkatkan risiko tabrakan di tengah kondisi laut yang tidak stabil.

Karena cuaca memburuk akibat topan yang berkembang di kawasan tersebut, Filipina akhirnya membatalkan misi dan memerintahkan armadanya kembali ke pelabuhan. Setelah kapal Filipina berbalik arah, situasi berangsur mereda meski kapal-kapal China masih membayangi dari kejauhan.

Pemerintah China memiliki versi berbeda mengenai insiden tersebut.

Media pemerintah China melaporkan Penjaga Pantai China mengambil tindakan penegakan hukum terhadap kapal-kapal Filipina yang disebut melakukan aktivitas ilegal di sekitar Pulau Huangyan, nama yang digunakan Beijing untuk Scarborough Shoal.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan langkah tersebut merupakan tindakan yang sah untuk menjaga hak dan kepentingan negaranya.

Menurut Beijing, tindakan aparatnya dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum. Hingga berita ini ditulis, kedua negara tetap mempertahankan klaim masing-masing atas wilayah tersebut.

Insiden terbaru bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri.

Pada awal pekan, kapal China dan Filipina juga terlibat bentrokan di kawasan Second Thomas Shoal. Filipina menyatakan insiden tersebut menyebabkan dua personel militernya terluka, sementara China membantah tuduhan itu dan menilai Manila menyampaikan informasi yang tidak akurat.

Sehari sebelum insiden terbaru, kedua negara kembali berselisih setelah China mengklaim mengusir dua kapal Filipina dari perairan dekat Scarborough Shoal. Filipina, di sisi lain, menyebut kapal-kapal China kembali menggunakan meriam air dan manuver berbahaya untuk menghambat misi pasokan, meski operasi saat itu tetap berhasil dilanjutkan.

Rangkaian kejadian tersebut menunjukkan meningkatnya intensitas konfrontasi di salah satu wilayah paling sensitif di Laut China Selatan.

Meningkatnya ketegangan juga mendapat perhatian dari Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan Washington tetap berkomitmen memenuhi kewajiban pertahanan terhadap Filipina berdasarkan perjanjian pertahanan bersama yang berlaku antara kedua negara.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perkembangan di Laut China Selatan tidak hanya menjadi persoalan bilateral antara China dan Filipina, tetapi juga memiliki dimensi keamanan kawasan yang lebih luas.

Scarborough Shoal merupakan gugusan karang dan perairan yang berada di Laut China Selatan serta menjadi salah satu wilayah paling diperebutkan di kawasan tersebut.

China, Filipina, dan Taiwan sama-sama mengajukan klaim atas wilayah ini. Pada 2016, pengadilan arbitrase internasional menyatakan bahwa klaim historis China atas sebagian besar Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). Namun Beijing tidak menerima putusan tersebut dan tetap mempertahankan kehadiran aparatnya di kawasan.

Perbedaan posisi inilah yang membuat insiden antara kapal kedua negara terus berulang, terutama ketika Filipina menjalankan misi logistik atau aktivitas perikanan di sekitar Scarborough Shoal.