Inggris Pastikan Tidak Akan Larang VPN meski Sempat Dikaji demi Lindungi Anak di Dunia MayaInggris Pastikan Tidak Akan Larang VPN meski Sempat Dikaji demi Lindungi Anak di Dunia MayaInggrisPastikanTidakAkanLarangVPNmeskiSempatDikajidemiLindungiAnakdiDuniaMaya

QAPLO - Pemerintah Inggris memastikan tidak akan melarang atau mewajibkan verifikasi usia untuk mengakses layanan VPN (Virtual Private Network), meski sempat mengkaji opsi tersebut sebagai bagian dari upaya memperketat keselamatan anak di dunia maya. Keputusan ini menjadi kabar baik bagi pegiat privasi digital yang sebelumnya khawatir VPN — alat yang biasa dipakai untuk menyembunyikan alamat IP dan lokasi pengguna demi keamanan dan privasi — bakal ikut kena batasan ketat.

VPN sendiri sempat jadi sorotan sejak Inggris memberlakukan Online Safety Act (UU Keselamatan Daring) pada Juli 2025, yang mewajibkan verifikasi usia bagi pengguna situs dan aplikasi berkonten dewasa. Aturan itu justru memicu lonjakan unduhan aplikasi VPN, karena sebagian pengguna memanfaatkannya untuk menyamarkan lokasi dan melewati proses verifikasi tersebut.

Konsultasi Publik dan Keputusan Akhir

Merespons tren itu, Departemen Sains, Inovasi, dan Teknologi Inggris (DSIT) membuka konsultasi publik pada 2 Maret 2026 soal keselamatan anak di dunia maya. Sejumlah opsi yang dimintakan pendapat publik antara lain batas usia minimum media sosial, pembatasan fitur desain yang mendorong penggunaan berlebihan, hingga kemungkinan pembatasan akses ke VPN.

Pada 15 Juli 2026, pemerintah mengumumkan hasil konsultasi tersebut lewat sejumlah aturan baru, di antaranya jam malam default pukul 00.00–06.00 untuk pengguna media sosial usia 16–17 tahun, pembatasan fitur autoplay dan rekomendasi konten personalisasi, serta kewajiban jeda penggunaan bagi pengguna chatbot AI di bawah 18 tahun. Dalam pengumuman yang sama, pemerintah menegaskan VPN tidak akan dilarang maupun diwajibkan verifikasi usia, dengan alasan teknologi ini memiliki fungsi privasi dan keamanan yang sah bagi penggunanya.

Meski begitu, pemerintah tetap mewajibkan platform yang tercakup aturan baru ini — yang mulai berlaku awal 2027 — untuk mengambil langkah tegas mendeteksi dan mencegah pengguna di bawah umur memakai VPN untuk melewati sistem verifikasi usia.

Data: Anak Jarang Pakai VPN untuk Akali Verifikasi Usia

Sebuah studi independen yang dipesan pemerintah untuk meneliti perilaku anak-anak dalam mengakali aturan keselamatan daring menemukan fakta yang cukup mengejutkan. Meski 26 persen anak mengaku pernah memakai VPN, hanya 7 persen di antaranya yang menyebut memakainya untuk mengakses situs, aplikasi, atau permainan berbatas usia. Sementara itu, hanya 10 persen anak yang mengaku pernah memakai alat pengubah lokasi untuk melewati verifikasi usia.

Temuan ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa pemerintah akhirnya memilih tidak menyasar VPN secara langsung, mengingat skala penyalahgunaannya oleh anak-anak ternyata jauh lebih kecil dibanding kekhawatiran awal.

Kenapa VPN Sulit Diblokir Secara Teknis

Sejumlah pakar keamanan siber menilai pembatasan VPN akan sulit diterapkan secara efektif. Corey Nachreiner, kepala keamanan di perusahaan keamanan siber WatchGuard Technologies, menjelaskan bahwa pemerintah mungkin bisa memaksa penyedia VPN "ramah" yang berbasis di negara mitra Inggris untuk mematuhi aturan, namun masih banyak penyedia VPN dan proxy lain di seluruh dunia, termasuk di negara-negara yang jauh lebih sulit dijangkau secara hukum.

Menurutnya, upaya memblokir VPN berisiko berubah menjadi permainan kucing-kucingan tanpa akhir, karena penyedia layanan bisa dengan mudah mengganti jaringan, protokol enkripsi, atau pola lalu lintas datanya untuk menghindari deteksi.

Ia juga menyoroti ironi bahwa VPN yang justru paling mudah diblokir biasanya adalah VPN paling sah, yang banyak dipakai perusahaan atau menawarkan fitur privasi bernilai tinggi bagi pengguna dewasa maupun anak-anak.

Pierre Noel, field chief information security officer di perusahaan keamanan siber Expel, menambahkan tantangan lain: VPN memang dirancang agar menyerupai lalu lintas internet biasa. "VPNs are adept at masking themselves as standard web communications," ujarnya, seraya menyebut hal ini membuat pemerintah kesulitan membedakan mana koneksi dari pengguna sah dan mana yang berasal dari anak di bawah umur yang mencoba melewati sistem verifikasi usia.

Sebagai gantinya, pemerintah meminta regulator penyiaran dan telekomunikasi Inggris, Ofcom, untuk bekerja sama dengan otoritas perlindungan data Inggris, Information Commissioner's Office (ICO), guna meneliti langkah tambahan yang bisa diambil layanan daring dalam mendeteksi penggunaan VPN, serta menjajaki kesepakatan sukarela dengan penyedia VPN.

Pemerintah menyebut kebijakan ini akan terus dievaluasi dan tetap membuka opsi mengambil langkah lebih jauh apabila muncul bukti baru yang mendukungnya ke depan.

Perlu dicatat, pengumuman kebijakan VPN ini disampaikan oleh Liz Kendall selaku Menteri Sains, Inovasi, dan Teknologi Inggris saat itu. Beberapa hari setelah pengumuman tersebut, terjadi pergantian Perdana Menteri Inggris dari Keir Starmer ke Andy Burnham, yang diikuti perombakan kabinet besar-besaran. Dalam perombakan itu, Kendall dilaporkan tidak lagi menjabat sebagai menteri, dan sejumlah pemberitaan menyebut Departemen Sains, Inovasi, dan Teknologi sendiri kemungkinan akan dibubarkan serta digabung ke Departemen Perdagangan dan Bisnis. Perkembangan ini membuat arah dan kepastian pelaksanaan sejumlah aturan yang baru diumumkan, termasuk soal VPN, masih perlu terus dipantau ke depannya.

• Pemerintah Inggris memastikan tidak akan melarang atau mewajibkan verifikasi usia untuk VPN, meski sempat dikaji dalam konsultasi publik sejak Maret 2026.

• Keputusan ini diumumkan 15 Juli 2026 bersamaan dengan sejumlah aturan baru keselamatan anak daring lain, seperti jam malam media sosial dan pembatasan chatbot AI untuk anak di bawah 18 tahun.

• Studi independen menemukan hanya 7% anak yang memakai VPN untuk mengakses konten berbatas usia, jauh lebih kecil dari perkiraan awal.

• Pakar keamanan siber menilai pembatasan VPN akan sulit ditegakkan karena banyaknya penyedia layanan global dan kemampuan VPN menyamar sebagai lalu lintas internet biasa.

• Platform tetap diwajibkan mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan VPN oleh anak saat aturan baru berlaku awal 2027, dengan Ofcom dan ICO ditugaskan meneliti langkah tambahan.

• Pergantian Perdana Menteri Inggris dan reshuffle kabinet tak lama setelah pengumuman ini membuat kepastian pelaksanaan kebijakan tersebut masih perlu dipantau.