Indonesia Dorong 4 Agenda Budaya di Forum BRICS India, dari Restitusi Artefak hingga AIIndonesia Dorong 4 Agenda Budaya di Forum BRICS India, dari Restitusi Artefak hingga AIIndonesia Dorong 4 Agenda Budaya di Forum BRICS India, dari Restitusi Artefak hingga AIIndonesiaDorong4AgendaBudayadiForumBRICSIndia,dariRestitusiArtefakhinggaAI

Indonesia mendorong arah baru kerja sama kebudayaan di kelompok BRICS.

Posisi itu disampaikan Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon dalam XI BRICS Culture Ministers’ Meeting yang digelar di Madhya Pradesh, India, Sabtu, 8 Agustus. Forum ini dihadiri utusan negara anggota BRICS: India, Indonesia, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, Brasil, Etiopia, Tiongkok, Rusia, dan Iran, serta perwakilan negara mitra seperti Kuba, Belarus, Thailand, dan Kazakhstan.

Keterangan pers Kementerian Kebudayaan yang diterima di Jakarta, Minggu (9/8), mencatat pesan utama Indonesia: kerja sama budaya BRICS harus berorientasi pada masyarakat, inklusif, dan bertumpu pada prinsip kesetaraan kedaulatan, konsensus, serta saling menghormati.

Pesan itu relevan. Di tengah disrupsi teknologi, ketidakpastian ekonomi, tekanan perubahan iklim, dan fragmentasi sosial, kebudayaan tidak bisa lagi ditempatkan sebagai pelengkap pembangunan.

"Budaya adalah fondasi," kata Fadli. Fondasi untuk ketahanan masyarakat, untuk inovasi, untuk kohesi sosial, dan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

4 Agenda yang Didorong Indonesia

Dari fondasi itu, Indonesia mengajukan empat agenda konkret:

1. Pelindungan warisan dan restitusi benda budaya. Indonesia mendorong penguatan dokumentasi dan riset provenans — penelusuran asal-usul dan riwayat kepemilikan benda budaya — serta kerja sama pengembalian artefak. Isu ini dekat dengan Indonesia sebagai negara dengan sebaran artefak yang banyak berada di luar negeri.

2. Industri budaya dan kreatif yang berpusat pada kreator. Seniman dan kreator ditempatkan sebagai pusat ekosistem. Konsekuensinya, perlindungan hak kekayaan intelektual dan remunerasi yang adil menjadi prasyarat, bukan tambahan.

3. Pelindungan sistem pengetahuan tradisional. Pengetahuan lokal, dari praktik pengobatan tradisional hingga teknik kerajinan, perlu dilindungi dengan memastikan keterlibatan langsung masyarakat dan para pemegang pengetahuan itu sendiri.

4. Budaya sebagai tujuan pembangunan global. Indonesia mengusulkan agar kebudayaan ditempatkan sebagai tujuan tersendiri dalam kerangka pembangunan global pasca-2030. Selama ini kontribusi budaya sering dianggap implisit. Indonesia ingin pengakuannya eksplisit dan terukur.

Apa isi Deklarasi Bersama BRICS?

Keempat agenda itu nyambung dengan Declaration of the XI BRICS Culture Ministers’ Meeting yang disepakati di forum yang sama.

Beberapa komitmen kunci dalam deklarasi tersebut antara lain:

• Penguatan industri budaya dan kreatif, termasuk perlindungan HKI dan remunerasi adil bagi kreator.

• Pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI secara etis, transparan, dan bertanggung jawab, dengan tetap menghormati keberagaman budaya.

• Komitmen memperkuat dokumentasi dan riset provenans serta kerja sama restitusi benda budaya.

• Pelindungan dan promosi sistem pengetahuan tradisional melalui partisipasi masyarakat.

• Peningkatan kolaborasi antar-museum, perpustakaan, arsip, pusat manuskrip, dan institusi kebudayaan lain.

Deklarasi itu juga menegaskan satu hal yang menjadi agenda Indonesia: pentingnya mempertimbangkan kebudayaan sebagai tujuan tersendiri dalam kerangka pembangunan internasional di masa depan.

"Komitmen yang telah disepakati perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret, berkelanjutan, dan saling menguntungkan. Kerja sama BRICS harus menjadi jembatan yang menghubungkan para kreator, masyarakat, institusi, dan generasi mendatang," ujar Fadli.

Ini adalah tahun-tahun awal Indonesia sebagai anggota penuh BRICS. Indonesia resmi menjadi anggota penuh per 6 Januari 2025, bergabung dengan Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Bagi Indonesia, BRICS bukan hanya forum ekonomi. Jalur kebudayaan menjadi kanal diplomasi strategis.

Pertemuan di Madhya Pradesh ini sendiri merupakan bagian dari BRICS Culture Track 2026. Pembahasannya mencakup empat klaster besar: industri budaya dan kreatif, hak cipta dan AI, pelindungan warisan dan pengembalian benda budaya, serta hubungan kebudayaan dengan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah menegaskan, kesepakatan di atas kertas harus turun menjadi program. Inklusif, konkret, dan memberikan manfaat nyata bagi seniman, pelaku budaya, dan masyarakat luas, bukan hanya institusi negara.

Implementasinya yang akan jadi ujian selanjutnya.