Indonesia dan Australia Perkuat Kerja Sama Keimigrasian, Fokus pada Keamanan Perbatasan dan SiberIndonesia dan Australia Perkuat Kerja Sama Keimigrasian, Fokus pada Keamanan Perbatasan dan Siber

JAKARTA – Indonesia dan Australia memperkuat kerja sama di bidang keimigrasian dan pengamanan perbatasan melalui peningkatan pertukaran informasi intelijen, koordinasi lintas negara, serta pengembangan ketahanan siber. Kesepakatan tersebut dicapai dalam Konsultasi ke-21 ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions (DGICM) + Australia yang digelar di Siem Reap, Kamboja.
Forum tersebut menjadi bagian dari upaya ASEAN dan Australia menghadapi tantangan keamanan lintas negara yang semakin kompleks, mulai dari migrasi tidak teratur hingga kejahatan siber yang memanfaatkan celah di sistem keimigrasian.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, yang memimpin delegasi Indonesia bersama First Assistant Secretary for Immigration Australia, Damien Kilner, mengatakan kerja sama yang lebih erat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas kawasan.
"Kami berharap forum ini dapat membentuk kemitraan ASEAN-Australia yang semakin kuat melalui peningkatan rasa saling percaya dan pertukaran informasi untuk menghadapi tantangan perbatasan yang terus berkembang," ujar Hendarsam dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Perkuat Standar Pengelolaan Perbatasan
Dalam pertemuan tersebut, negara-negara peserta membahas penguatan standar operasional bagi petugas keimigrasian di garis depan serta peningkatan fasilitas pemeriksaan di kawasan perbatasan.
Salah satu perkembangan yang disampaikan Indonesia adalah akses warga negara Indonesia dan Brunei terhadap layanan SmartGate Australia. Sistem ini memungkinkan proses pemeriksaan keimigrasian dilakukan secara otomatis di bandara sehingga mempercepat arus kedatangan maupun keberangkatan penumpang yang memenuhi persyaratan.
Ancaman Lintas Negara Jadi Perhatian Bersama
Selain memperkuat pelayanan keimigrasian, forum juga menyoroti meningkatnya berbagai bentuk kejahatan lintas negara.
Kamboja, Laos, dan Filipina mengangkat isu migrasi tidak teratur, perdagangan orang, penyelundupan migran, hingga maraknya penipuan daring (*online scam*) yang dinilai memerlukan respons bersama di tingkat regional.
Menanggapi tantangan tersebut, Singapura dan Australia mengusulkan pembentukan kerangka kerja sama baru yang berfokus pada pertukaran data serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Menurut Hendarsam, teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan penyaringan di pos pemeriksaan perbatasan sekaligus memodernisasi layanan keimigrasian.
Indonesia Siap Gelar Program Ketahanan Siber
Pertemuan juga menyepakati kelanjutan ASEAN-Australia Programme of Work 2026–2027, yang berisi berbagai program peningkatan kapasitas aparatur keimigrasian di kawasan.
Indonesia akan menjadi tuan rumah Cyber Resilience Programme pada Agustus 2026. Program ini menggunakan pendekatan train-the-trainer, yakni melatih instruktur yang selanjutnya akan membekali petugas lapangan agar lebih siap menghadapi ancaman kejahatan siber yang berkaitan dengan jaringan kriminal lintas negara.
Selain itu, sejumlah program regional lainnya tetap dijalankan, seperti Border Control Agency Management Programme di Vietnam, Investigative Interviewing Programme di Filipina, serta pelatihan pemeriksaan dokumen dan pencocokan wajah (*facial comparison*) di Malaysia.
Bali Jadi Tuan Rumah Pertemuan Berikutnya
Indonesia juga mengonfirmasi kesiapannya menjadi tuan rumah Konsultasi ke-22 DGICM + Australia yang dijadwalkan berlangsung di Bali pada 2027.
Hendarsam mengatakan persiapan akan dilakukan sejak dini, baik dari sisi logistik maupun penyusunan agenda prioritas. Ia mengundang seluruh delegasi untuk menghadiri pertemuan tersebut.
Menurutnya, agenda di Bali akan difokuskan pada penguatan interoperabilitas data keimigrasian, keamanan siber, pemanfaatan kecerdasan buatan, perlindungan pekerja migran, serta peningkatan kerja sama dalam memberantas perdagangan orang, penyelundupan migran, penipuan daring, dan berbagai bentuk kejahatan lintas negara.
Mengapa Kerja Sama Ini Penting?
Perkembangan teknologi dan meningkatnya mobilitas masyarakat antarnegara membuat tantangan pengawasan perbatasan semakin kompleks. Kejahatan seperti perdagangan orang, penyelundupan migran, pemalsuan dokumen perjalanan, hingga penipuan digital kini kerap melibatkan jaringan lintas negara.
Melalui kerja sama yang lebih erat, negara-negara ASEAN dan Australia diharapkan dapat mempercepat pertukaran informasi, meningkatkan kemampuan petugas di lapangan, serta memperkuat sistem pengawasan perbatasan guna menjaga keamanan kawasan.

Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda