Harga Semen di Sumut Naik hingga 40 Persen, DPRD Desak KPPU Bongkar Penyebabnya
Kenaikan harga semen di Sumatera Utara yang mencapai 25 hingga 40 persen, disertai kelangkaan sejumlah merek di pasaran, mendapat sorotan dari DPRD Sumut. Anggota Fraksi PAN, Rudi Alfahri Rangkuti, meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak berhenti sekadar memetakan masalah, tapi membongkar tuntas penyebab sebenarnya di balik lonjakan harga tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Rudi, Rabu (12/8/2026), menanggapi hasil Focus Group Discussion (FGD) Kajian Struktur Pasar dan Distribusi Semen Sumatera Utara yang digelar KPPU Kantor Wilayah I, Senin (10/8/2026).
Sebagai anggota Komisi B DPRD Sumut, Rudi menilai kenaikan harga semen ini bukan persoalan sepele. Dampaknya langsung terasa ke masyarakat, pelaku usaha konstruksi, proyek infrastruktur, hingga proses pemulihan pascabencana.
"Kalau kapasitas produksi dan pasokan secara umum masih tersedia, tetapi masyarakat di sejumlah daerah sulit mendapatkan semen, ini harus dicari titik persoalannya. Jangan sampai konsumen yang akhirnya menanggung seluruh beban kenaikan harga," tegas Rudi.
Ia menilai langkah KPPU menelusuri struktur pasar, pembentukan harga, dan rantai distribusi semen sangat penting — apalagi FGD sebelumnya sudah mengungkap adanya perbedaan harga untuk produk yang sama antarwilayah, serta keterbatasan pasokan sejumlah merek tertentu.
Rudi juga meminta KPPU menguji secara proporsional alasan kenaikan biaya produksi dan logistik yang selama ini disampaikan pelaku usaha — mulai dari harga BBM, biaya transportasi, keterbatasan kontainer, antrean pengisian solar, biaya pelayaran, hingga kendala pengiriman. Menurutnya, faktor-faktor itu memang perlu diperhitungkan, tapi pengaruhnya terhadap harga di tingkat konsumen harus dibuktikan dengan data, bukan sekadar diterima begitu saja.
"Jangan hanya berhenti pada alasan biaya logistik naik. Harus dihitung berapa kenaikan biaya sebenarnya dan berapa kontribusinya terhadap kenaikan harga semen. Kalau harga naik 25 sampai 40 persen, masyarakat berhak mengetahui penyebabnya secara transparan," ujarnya.
KPPU Kanwil I sendiri saat ini tengah mendalami kemungkinan adanya hambatan (bottleneck) dalam rantai pasok semen, mulai dari produsen, distributor, jalur laut, hingga konsumen.
Kepala Kanwil I KPPU, Ridho Pamungkas, menyebut kapasitas produksi dan pasokan secara umum sebenarnya masih tersedia — tapi konsumen di sejumlah wilayah tetap kesulitan mendapatkan semen. Kondisi inilah yang membuat KPPU perlu menelusuri di titik mana sebenarnya hambatan terjadi antara pasokan produsen dan kebutuhan pasar.
Rudi mengapresiasi langkah pendalaman itu, tapi meminta prosesnya dilakukan secara menyeluruh dan berbasis data — tidak hanya menyasar produsen, melainkan juga distributor, perusahaan pelayaran, pelabuhan, dan mata rantai distribusi lainnya.
"Kalau ternyata masalahnya distribusi, harus diketahui di mana hambatannya. Kalau masalah produksi, harus ada datanya. Kalau persoalannya alokasi pasokan atau struktur pasar, itu juga harus dibuka berdasarkan hasil pemeriksaan," katanya.
Ia menambahkan, KPPU juga perlu membandingkan harga semen di Sumut dengan provinsi lain, untuk memastikan apakah disparitas harga yang ada masih wajar berdasarkan biaya distribusi, atau justru ada faktor lain yang perlu diperiksa lebih jauh.
Rudi berharap hasil kajian KPPU nantinya bisa memberi kepastian kepada masyarakat sekaligus mencegah gejolak harga yang merugikan konsumen.
"Yang paling penting sekarang bukan mencari siapa yang salah, tetapi memastikan pasar semen berjalan sehat, pasokan tersedia, dan masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan," pungkasnya.
Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda