Menjelang pemilu paruh waktu (midterm election) Amerika Serikat pada November mendatang, sejumlah iklan televisi bernuansa pro-Presiden Donald Trump mulai gencar tayang di jaringan TV nasional — dan yang membuat ini jadi sorotan, iklan-iklan tersebut dibiayai dengan uang pajak rakyat, bukan dana kampanye partai. Kondisi ini memicu kritik dari politisi lintas partai, karena berpotensi melanggar aturan federal yang melarang penggunaan dana negara untuk kepentingan propaganda politik.

Duduk perkara: iklan apa saja yang dimaksud?

Salah satu iklan menampilkan Trump dengan latar musik yang berulang menyebut "love me" (cintai aku), sambil menampilkan Trump mengucapkan pernyataan singkat bahwa Amerika tidak akan pernah menjadi negara komunis. Di layar juga muncul klaim kampanye seperti "pemotongan pajak terbesar dalam sejarah".

Menurut lembaga pemantau iklan AdImpact, iklan ini tayang di televisi jaringan nasional akhir pekan lalu — termasuk saat program Face the Nation di CBS dan pertandingan football perguruan tinggi. Pemerintah AS sejauh ini telah menghabiskan hampir 920 ribu dolar AS untuk menayangkan iklan tersebut. Di akhir tayangan, tertera keterangan "dibiayai oleh Pemerintah AS" — namun sumber dana pastinya belum diungkap ke publik.

Ada juga iklan kedua, yang menampilkan Trump menyebut situasi saat ini sebagai "pertarungan terakhir", sembari menyebutkan sejumlah target politik seperti mengeluarkan pihak-pihak yang dianggap "provokator perang" dari pemerintahan. Menurut laporan, narasi ini sebenarnya diambil dari iklan digital yang sudah dipakai tim kampanye Trump pada 2024 — jauh sebelum ia menjabat kembali. Iklan kedua ini telah menghabiskan lebih dari 362 ribu dolar AS, tayang saat pertandingan NFL hari Minggu dan program Fox News Sunday.

Pembelaan dari pihak Gedung Putih

Juru bicara Gedung Putih membela iklan-iklan ini sebagai "layanan masyarakat" (public service announcement) yang bertujuan mengingatkan warga Amerika untuk mencintai negaranya dan memahami apa yang membuatnya layak dibela — baik di dalam negeri, di perbatasan, maupun di luar negeri. Juru bicara tersebut menyebut iklan ini bersifat edukatif dan "tanpa ragu patriotik", serta menyebut bangsa Amerika seharusnya bangga dengan negaranya.

Kenapa ini jadi kontroversial?

Ini bagian pentingnya. Meski dibingkai sebagai "layanan publik", isi dan pesan dari kedua iklan ini punya kemiripan mencolok dengan narasi kampanye yang tengah digaungkan sejumlah politisi Partai Republik menjelang pemilu — termasuk upaya membingkai Partai Demokrat sebagai "kaum komunis", serta menonjolkan capaian legislasi pemotongan pajak yang dikenal dengan sebutan "One, Big, Beautiful Bill". Berdasarkan survei nasional terbaru yang disebut dalam bahan ini, Partai Demokrat sedang unggul menjelang pemilu lima minggu mendatang, dengan target merebut kembali mayoritas di DPR maupun Senat AS dari Partai Republik.

Di sinilah muncul dugaan pelanggaran. Aturan pendanaan federal AS secara tegas melarang penggunaan anggaran negara — baik langsung maupun lewat kontraktor swasta — untuk kepentingan publisitas atau propaganda di dalam negeri yang belum disetujui Kongres. Senator Maggie Hassan dari Partai Demokrat, dalam surat resminya kepada Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles, menyebut iklan ini tidak memiliki tujuan resmi pemerintahan yang jelas dan berpotensi melanggar larangan tersebut. Ia turut mengaitkan iklan ini dengan sejumlah proyek lain yang dianggapnya sebagai pengeluaran berlebihan, termasuk proyek renovasi ruang pesta (ballroom) di Gedung Putih yang ditaksir menelan biaya lebih dari 1,8 miliar dolar AS.

Kritik serupa juga datang dari anggota senior Komite Anggaran (Appropriations Committee) dari Partai Demokrat, yang secara tegas menyatakan bahwa jika Trump ingin dicintai rakyatnya, ia semestinya membiayai sendiri iklan tersebut, bukan memakai uang negara.

Menariknya, kritik ini tidak hanya datang dari Partai Demokrat. Senator John Kennedy dari Partai Republik turut menyampaikan pandangan serupa dalam wawancara di Face the Nation, menyebut tidak seorang pun pejabat publik — termasuk Trump maupun dirinya sendiri — semestinya menggunakan uang negara untuk membiayai iklan pribadi yang menguntungkan citra mereka. Namun ia mengakui Gedung Putih punya pandangan berbeda soal ini.

Yang perlu dicermati pembaca

  • Sumber dana belum jelas. Dokumen ini menyebut asal-usul anggaran untuk iklan tersebut belum diidentifikasi secara terbuka ke publik — sehingga sulit dipastikan dari pos anggaran mana dana ini benar-benar berasal.

  • Belum ada putusan hukum. Tuduhan pelanggaran aturan federal ini masih berupa kritik dan surat resmi dari sejumlah anggota parlemen, bukan hasil investigasi resmi atau putusan pengadilan/lembaga pengawas.

  • Ada nuansa politik dari kedua sisi. Kritik terhadap iklan ini datang dari politisi Demokrat maupun Republik, meski dengan alasan yang sedikit berbeda — sesuatu yang penting dicatat agar isu ini tidak dibaca sebagai murni serangan partisan satu arah.

Terlepas dari pembelaan Gedung Putih bahwa iklan ini murni bersifat edukatif dan patriotik, kemiripan pesan iklan dengan narasi kampanye Partai Republik menjelang pemilu — ditambah momentumnya yang berdekatan dengan masa kampanye — membuat sejumlah anggota parlemen dari kedua partai mempertanyakan kepatutan penggunaan dana pajak untuk iklan semacam ini. Sampai ada penjelasan resmi soal sumber dana dan hasil investigasi lebih lanjut (jika ada), publik sebaiknya memperlakukan tuduhan pelanggaran aturan ini sebagai isu yang masih berkembang, bukan kesimpulan final.