Paris – Aksi protes nasional di Prancis yang berujung ricuh pada akhir pekan lalu kian mempertajam polarisasi politik, sekaligus menjadikan kaum muda sebagai blok pemilih yang menentukan menjelang pemilihan presiden 2027.

Presiden Emmanuel Macron pada Minggu (19/10) malam mencoba menyeimbangkan sikap: mengakui keresahan pelajar yang menuntut pembenahan sistem pendidikan, sekaligus mengecam keras para perusuh.

“Mereka yang telah menghancurkan properti harus membayar. Mereka yang telah menjarah harus mengganti rugi korbannya. Mereka yang berupaya menjatuhkan republik akan dimintai pertanggungjawaban,” ujar Macron.

Namun pidato itu tak memuaskan sebagian demonstran. Yanis (20), warga Ivry-sur-Seine di tenggara Paris, menyebutnya pidato basa-basi tanpa solusi konkret. “Kami akan kembali ke jalanan. Akan ada demonstrasi demi demonstrasi hingga ada yang berubah — setiap akhir pekan, tanpa henti,” katanya.

Kaum Muda Menjauh dari Politik Tengah

Gerakan protes pelajar yang dimulai pertengahan September itu awalnya menuntut sekolah yang lebih baik, lebih banyak guru, dan sistem yang lebih setara. Namun gerakan ini cepat meluas keluar halaman sekolah dan menyerap kegelisahan sosial-ekonomi yang lebih luas.

Bagi banyak anak muda, selera terhadap politik tengah ala Macron kian menyusut. Survei OpinionWay untuk Les Echos yang dirilis Kamis menempatkan Jean-Luc Melenchon di posisi teratas di kalangan pemilih usia 18–24 dengan dukungan 49 persen — naik 10 poin dibanding 2022.

Lydia (21), mahasiswi Ecole du Louvre yang ikut berdemonstrasi di museum Louvre, mengaku akan memilih La France Insoumise untuk menghadang kubu ultra-kanan dan politik tengah. Namun ia sadar partai itu belum tentu menyelesaikan seluruh persoalan Prancis.

Tiga Kubu Berebut Suara Jalanan

Melenchon merangkul gerakan pelajar dengan antusias, meski para kritikus menuduh partainya, La France Insoumise (LFI), mengeksploitasi kerusuhan untuk keuntungan politik. Program LFI memang menyentuh tuntutan gerakan: investasi pendidikan, kenaikan gaji guru, dan penghapusan Parcoursup — platform daring pendaftaran pendidikan tinggi yang dinilai tak transparan.

Di kubu seberang, Marine Le Pen dan partai National Rally membingkai kerusuhan sebagai krisis keamanan dan otoritas. Le Pen tetap menjadi kandidat terdepan dalam bursa pilpres dengan dukungan 32 persen, sementara National Rally berada di urutan kedua di kalangan pemilih 18–24, di belakang LFI. Dalam pesan video pada Minggu malam, Le Pen berkata:

“Kemarin, kalian melihat kota-kota kita, jalan-jalan kita, dan negara kita diperlakukan dengan buruk, dipukul, dan dijarah... Kita sedang mengalami krisis kepercayaan dan otoritas yang mendalam — yang mengancam demokrasi kita.” Ia menyebut Prancis “terjepit — disandera — antara kekerasan dan ketidakberdayaan.”

Di tengah, Perdana Menteri Sebastien Lecornu menuduh kubu ekstrem kiri memicu kekerasan sebagai “pemanasan” menjelang pemilihan presiden.

Beban Ekonomi dan Popularitas Terendah

Berbeda dengan era protes rompi kuning yang lahir dari kenaikan pajak bahan bakar, pemerintah berikutnya tak lagi punya ruang fiskal untuk meredam keresahan dengan bantuan tunai. Tahun lalu defisit Prancis tercatat 5,1 persen dari produk domestik bruto — salah satu yang tertinggi di Eropa — dibanding rata-rata Uni Eropa 3,1 persen.

Popularitas Macron sendiri kini berada di angka 15 persen, terendah sepanjang masa. Dalam pidatonya, Macron menyalahkan “para pemberontak dari kelompok ultra-kiri pinggiran, yang bergabung dengan banyak kriminal” atas kekerasan, namun hanya menyinggung tuntutan pelajar sekilas tanpa menawarkan kebijakan baru yang konkret. Ia menugasi Lecornu mengumpulkan pelajar, guru, serikat pekerja, dan pejabat terpilih dalam beberapa hari ke depan.

Para analis menilai, siapa pun pemenangnya nanti, ia harus menjawab tuntutan generasi muda yang merasa ditinggalkan negara — generasi yang kini diperebutkan seluruh kubu politik.

Sumber: Al Jazeera