Gelombang Demo di Medan: Giliran Mahasiswa Unimed Desak Evaluasi Program MBG dan KopdesGelombang Demo di Medan: Giliran Mahasiswa Unimed Desak Evaluasi Program MBG dan KopdesGelombangDemodiMedan:GiliranMahasiswaUnimedDesakEvaluasiProgramMBGdanKopdes

MEDAN – Gedung DPRD Sumatera Utara kembali riuh. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Senat Mahasiswa Universitas Negeri Medan (SEMA Unimed) menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu sore (17/6/2026). Dalam aksi bertajuk "Sumut Bersiap Revolusi" tersebut, mereka membawa 10 tuntutan krusial. Salah satu poin utamanya adalah mendesak pemerintah mengevaluasi total implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) yang dinilai rawan penyelewengan.

Para demonstran yang mengenakan almamater hijau khas Unimed tiba di lokasi sekitar pukul 15.00 WIB. Sebelum memulai orasi, kelompok ini sempat melakukan hening cipta dan membacakan sumpah mahasiswa sebagai simbol keprihatinan terhadap kondisi bangsa. Sejumlah spanduk bernada kritik juga dibentangkan, salah satunya bertuliskan, "Pendidikan Harga Mati, Masa Depan Bangsa Jangan Khianati."

Ketua SEMA Unimed, Muhammad Ade Ikhsani, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dari kaum akademisi untuk mengawal kebijakan publik. Ade menyoroti adanya pergeseran prioritas anggaran, terutama di sektor pendidikan dan kesejahteraan yang dianggap mulai terpinggirkan.

"Stop program MBG dan Kopdes. Itu berpotensi menjadi ladang korupsi dan membebani negara. Kita tahu siapa pemegang dapur-dapur dan pengelolanya," ujar Ade dari atas mobil komando.

Selain masalah MBG, mahasiwa juga menyuarakan tuntutan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat. Mereka mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) serta harga bahan pangan yang kian melambung. Isu lain yang diangkat meliputi penghentian praktik militerisme di ranah sipil, penguatan ekonomi nasional, peningkatan mutu pendidikan, hingga penagihan janji penciptaan 19 juta lapangan kerja baru.

Aspirasi ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumut, Sutarto. Ia memastikan seluruh poin tuntutan akan ditampung secara resmi dan diteruskan ke pemerintah pusat melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.

"Kami menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan akan meneruskannya sesuai mekanisme serta kewenangan yang ada," kata Sutarto di hadapan peserta aksi. Selepas mendengar komitmen tersebut, massa membubarkan diri dengan tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian.

Aksi SEMA Unimed ini memperpanjang rentetan protes mahasiswa di Kota Medan sepanjang pekan ini. Dua hari sebelumnya, Senin (15/6/2026), ratusan mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) juga menduduki halaman DPRD Sumut. Kemiripan poin gugatan antara kedua kampus besar ini—mulai dari soal anggaran, BBM, hingga lapangan kerja—dinilai merefleksikan adanya keresahan kolektif di kalangan civitas akademika Sumatera Utara terhadap arah kebijakan ekonomi saat ini.

Mengapa Kebijakan Pusat Ini Dikritik di Daerah?

Penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) oleh mahasiswa di Medan memberikan sinyal bahwa kebijakan pusat sedang mendapat sorotan tajam di tingkat tapak. Dari kacamata mahasiswa, program berskala masif seperti MBG tidak hanya menguras porsi anggaran negara yang besar, tetapi juga memiliki celah transparansi yang tinggi, terutama pada penunjuk pengelola logistik di tingkat lokal.

Bagi masyarakat luas, demonstrasi beruntun ini menjadi alarm adanya himpitan ekonomi yang nyata di lapangan. Mahalnya harga barang pokok dan sulitnya mencari lapangan kerja dinilai sebagai persoalan mendesak yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah ketimbang memaksakan program baru yang dirasa belum matang.