Gatot Nurmantyo termasuk orang yang paling getol mendesak Presiden Prabowo mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Kini setelah Suyudi Ario Seto dilantik, mantan Panglima TNI itu menyambutnya dengan gembira — tapi dengan catatan.

"Kalau orang menarik nafas menghirup udara, itu leganya masih separuh. Belum full. Bisulnya belum pecah beneran," kata Gatot dalam wawancara di kanal Hersubeno Point. Menurutnya, kelegaan penuh baru datang kalau Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam putusan yang diperkirakan keluar Senin, 5 Oktober 2026.

Gatot punya analisis tersendiri soal Suyudi. Penempatan Suyudi di BNN sebelumnya, katanya, bukan jabatan promosi — "orang yang sudah di luar orbit", bukan gerbong Listyo Sigit. Latar belakangnya di divisi siber menjadi kata kunci. "Cyber kepolisian Republik Indonesia adalah cyber yang paling kuat di Indonesia. TNI kalah, semuanya kalah, jauh," klaim Gatot. Ia juga mencatat Suyudi angkatan 1994, tiga tahun di bawah Listyo Sigit, dengan masa dinas tersisa sekitar tiga tahun — sehingga regenerasi kepemimpinan Polri bisa berjalan normal.

Kecepatan proses pergantian juga disorotnya: uji kepatutan oleh Komisi III DPR, rapat paripurna, hingga pelantikan rampung dalam satu hari — bahkan disebut tak sampai 30 menit, tanpa pendalaman materi, langsung setuju aklamasi. "Momentum Hari Kesaktian Pancasila ini menunjukkan sekarang Pak Prabowo sudah sakti," selorohnya.

Harapannya jelas: reformasi Polri yang sesungguhnya. Polisi harus berhenti berpolitik — selama ini, kata Gatot, bahkan ada yang menganggap polisi sebagai "partai politik terkuat di Indonesia" dengan istilah parcok. Ia juga berharap Prabowo tidak memanfaatkan Polri seperti era Jokowi.

Soal putusan MK, Gatot memasang kerangka dua skenario. Kalau gugatan ditolak dan Gibran bertahan, berarti Jokowi masih punya kekuatan — "di tingkat yudikatif masih saya kuasai, di legislatif juga masih". Kalau Gibran didiskualifikasi, itulah momentum Prabowo yang sesungguhnya untuk merebut kembali kepercayaan publik. Ia mengklaim kepercayaan publik ke Prabowo bisa naik sekitar lima persen, dan berharap para hakim memegang teguh sumpah.

Sinyal politik lain yang dibacanya: selama persidangan, tak satu pun partai koalisi pemerintah — bahkan Gerindra dan Prabowo sendiri — bersuara membela Gibran. "Secara politik memang seharusnya diskualifikasi," katanya.

Lalu ada "politik nasi goreng". Gatot menyebut pada 17 Oktober, Megawati Soekarnoputri akan menjamu Prabowo makan nasi goreng — dan ia berharap Susilo Bambang Yudhoyono ikut diajak. "Kalau sudah tiga presiden bersatu, ini luar biasa." Namun ada syarat yang disebutnya sebagai kata kunci: PDIP tak mungkin mau masuk kabinet selama Gibran masih menjadi wakil presiden.

"Kalau Gibran didiskualifikasi, saya yakin mau," kata Gatot soal peluang PDIP bergabung ke pemerintahan. Semua pernyataan di atas adalah pandangan pribadi Gatot Nurmantyo sebagai presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia — dan putusan MK-lah yang akan menentukan arah ceritanya.