JAKARTA — Dua tahun cukup untuk membaca arah pemerintahan, meskipun belum cukup untuk memberikan vonis atas keberhasilannya. Jika ukurannya adalah statistik sosial-ekonomi utama, maka dua tahun Pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka telah menghasilkan sejumlah angka yang relatif baik.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I-2024 sebesar 5,08 persen. Pada semester I-2025 melambat menjadi 4,99 persen, kemudian meningkat cukup tinggi menjadi 5,45 persen pada semester I-2026. Khusus triwulan II-2026, ekonomi tumbuh 5,29 persen secara tahunan (BPS, 2024–2026).

Kemiskinan juga turun secara konsisten. Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen atau 25,22 juta orang, turun menjadi 8,47 persen atau 23,85 juta orang pada Maret 2025, lalu kembali turun menjadi 8,07 persen atau 22,93 juta orang pada Maret 2026.

Dalam dua tahun, tingkat kemiskinan berkurang 0,96 poin persentase, sedangkan jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 2,29 juta orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bergerak ke arah serupa. Februari 2024 masih 4,82 persen, Februari 2025 turun menjadi 4,76 persen, sedangkan Februari 2026 menjadi 4,68 persen. Rata-rata upah buruh juga meningkat dari Rp 3,04 juta pada Februari 2024 menjadi Rp 3,09 juta pada 2025 dan Rp 3,29 juta pada 2026 (BPS, 2024–2026).

Angka tersebut penting ditempatkan di depan, supaya kritik terhadap pemerintahan tidak kehilangan pijakan objektif. Pemerintahan Prabowo–Gibran tidak sedang menghadapi ekonomi yang secara statistik dapat begitu saja disebut memburuk.

Perbandingan dengan Pemerintahan Sebelumnya

Pada tahun kedua Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pertumbuhan ekonomi semester I-2006 sebesar 4,97 persen. Pada tahun kedua Pemerintahan Joko Widodo, semester I-2016 tumbuh 5,04 persen. Semester I-2026 di bawah Prabowo–Gibran tumbuh 5,45 persen.

Kemiskinan Maret 2006 masih mencapai 17,75 persen atau 39,05 juta orang. Sepuluh tahun kemudian, Maret 2016, turun menjadi 10,86 persen atau 28,01 juta orang. Pada Maret 2026 angkanya menjadi 8,07 persen atau 22,93 juta orang.

TPT Februari 2006 bahkan masih 10,4 persen. Februari 2016 sebesar 5,50 persen, sedangkan Februari 2026 tinggal 4,68 persen.

Maka, jika hanya menggunakan pertumbuhan, kemiskinan, dan pengangguran, keadaan pada tahun kedua Prabowo–Gibran memang terlihat lebih baik daripada tahun kedua pemerintahan SBY dan Jokowi. Namun, presiden tidak memulai pemerintahan dari titik nol. Prabowo menerima ekonomi yang dibangun pemerintahan sebelumnya, sebagaimana Jokowi menerima warisan SBY dan SBY menerima keadaan dari pemerintahan Megawati.

Krisis global, harga komoditas, struktur penduduk, metodologi statistik, kebijakan energi, bahkan kondisi geopolitik juga berbeda. Angka-angka tersebut lebih tepat dipakai untuk membaca posisi Indonesia pada tahun kedua masing-masing pemerintahan, bukan untuk menyimpulkan bahwa seluruh perbedaannya disebabkan oleh presiden yang sedang berkuasa.

Paradoks Meritokrasi

Meritokrasi memberikan gambaran lebih rumit. Secara administratif, manajemen talenta ASN justru berkembang sangat cepat. Sampai akhir 2024, baru 42 instansi yang memperoleh persetujuan penerapan Manajemen Talenta. Pada akhir 2025, jumlahnya menjadi 121 instansi. Hingga 6 Oktober 2026, telah mencapai 336 instansi.

Dari 643 instansi pemerintah, 588 atau sekitar 91 persen sudah menyatakan komitmen menerapkan manajemen talenta. Sebanyak 149 instansi bahkan telah menggunakannya untuk pengisian jabatan, dengan 4.530 talenta diajukan dan 4.503 memperoleh rekomendasi (BKN, 2026).

Namun angka itu justru menimbulkan paradoks. Infrastruktur meritokrasi semakin besar, tetapi apakah keputusan kepegawaian semakin tunduk kepada sistem meritokrasi tersebut?

Sumber: Dua Tahun Prabowo: Melemahnya Meritokrasi, Desentralisasi, Inflasi, dan Kesenjangan — Kompas.com