JAKARTA — Desakan agar pemerintah membuka data perusahaan yang terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) datang dari Senayan. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta Presiden Prabowo Subianto mengungkap perusahaan-perusahaan yang teridentifikasi memiliki kaitan dengan konsesi lahan dan titik panas di Sumatra dan Kalimantan.

Menurut Alex, data tersebut seharusnya sudah disampaikan pemerintah sejak lama. Ia menilai aneh bila justru organisasi nonpemerintah yang lebih dulu mempublikasikan temuan mereka ke masyarakat.

"Walhi dan Greenpeace Indonesia telah mengungkap data, ada 52 perusahaan yang terafiliasi dengan modal asal Malaysia dan Singapura terkait karhutla di Indonesia. Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah," kata Alex dalam keterangan resmi, Jumat (16/10).

Politikus PDI Perjuangan itu menyebut keterbukaan data juga penting untuk menjaga kehormatan Indonesia di mata negara tetangga. Ia menyinggung beredarnya "meme jerebu" di Malaysia yang mengejek kabut asap asal Indonesia.

"Terlebih, jiran kita sudah mengolok-olok dengan 'meme jerebu' terkait kasus karhutla kita ini. Mungkin karena sudah kesal dengan kabut asap yang ikut mereka rasakan imbasnya," ucap anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatra Barat tersebut.

Laporan Greenpeace dan langkah Singapura

Laporan yang dirilis Greenpeace Indonesia, Greenpeace Malaysia, dan Pantau Gambut pada Senin (5/10) memang mengaitkan satu perusahaan asal Malaysia dan empat konsesi milik perusahaan berbasis di Singapura dengan titik api di Sumatra dan Kalimantan Barat. Meski begitu, laporan tersebut tidak serta-merta menuduh perusahaan-perusahaan itu sebagai penyebab kebakaran, juga tidak menyimpulkan adanya pelanggaran hukum.

Sementara itu, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu mengungkapkan hasil investigasi negaranya: sebagian kabut asap yang menyelimuti Singapura berasal dari kebakaran di lahan milik tujuh perusahaan di Indonesia.

Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) akan melayangkan pemberitahuan pencegahan kepada ketujuh perusahaan itu berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Polusi Asap Lintas Batas. Fu mengaku sudah menghubungi Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni untuk menawarkan bantuan — termasuk penyemaian awan — namun belum mendapat tanggapan.

Empat petugas tewas di Bromo

Alex turut menyoroti insiden memilukan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), tempat empat orang — petugas dan pekerja — tewas saat memadamkan api pada Kamis (15/10).

"Karhutla sudah tak lagi merusak kesehatan, tapi juga telah memaksa seorang orang tua kehilangan anaknya, seorang anak kehilangan ayah. Bahkan tanaman dan satwa langka juga musnah. Mau sampai kapan kita seperti ini," ujarnya.

Ia memaparkan data korban: 324 orang masuk kategori luka berat dan 23 orang luka ringan, mayoritas dari Kalimantan Tengah. Kementerian Kesehatan mencatat 277.075 kasus ISPA di 63 kabupaten/kota dari tujuh provinsi terdampak hingga 12 Oktober 2026 — sebanyak 62.400 kasus di antaranya (22,5 persen) menimpa balita berusia 0–5 tahun.

Karhutla juga menurunkan kualitas udara, mengganggu penerbangan di beberapa wilayah, serta memaksa sekolah-sekolah tutup di daerah terdampak. Puluhan ribu hektare lahan dilaporkan terbakar.

"Kami mendesak presiden, jangan tunggu korban terus berjatuhan. Kalau negara ini tak memiliki peralatan, tentu akan banyak bangsa yang bersedia turut membantu seperti yang dilakukan Jepang beberapa waktu lalu," kata Alex.

Sumber: DPR Desak Prabowo Buka Data Perusahaan Penyebab Karhutla — CNN Indonesia