Qaplo - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa DPR bersama pemerintah telah membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra. Rencana tersebut sebelumnya telah disetujui, termasuk dukungan anggaran
Qaplo - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa DPR bersama pemerintah telah membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra. Rencana tersebut sebelumnya telah disetujui, termasuk dukungan anggaran dari pemerintah untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
Pernyataan itu disampaikan Dasco seusai memimpin Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama pemerintah di Gedung Nusantara IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.
“Barusan tadi telah diadakan rapat koordinasi antara Satgas Pascabencana DPR RI dengan Satgas Pemulihan dan Rekonstruksi dari pihak pemerintah. Kami membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui dan alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah,” ujar Dasco dalam konferensi pers.
Politikus Fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan, koordinasi antara DPR dan pemerintah dilakukan agar seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan saling terintegrasi. Menurut Dasco, pelaksanaan teknis di lapangan nantinya akan dijalankan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Koordinasi ini dilakukan agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun rencana kerja kementerian dan lembaga secara teknis bisa berjalan dengan baik. Untuk hal-hal teknis nantinya akan dilakukan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari pemerintah yang diketuai Pak Tito Karnavian,” kata Dasco.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara DPR RI dan pemerintah dalam memastikan proses pemulihan pascabencana di Sumatra berlangsung cepat, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota DPR RI turut hadir, antara lain TA Khalid, Andi Iwan Darmawan Aras, Putih Sari, dan Kawendra Lukistian. Dari unsur pemerintah, hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kepala BNPB Suharyanto, Dankor Brimob Ramdani Hidayat, serta Kepala Danantara Dony Oskaria.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang memimpin Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatra, merinci bahwa total kebutuhan anggaran untuk program pemulihan mencapai Rp100,1 triliun. Anggaran tersebut telah mendapat persetujuan di tingkat pemerintah dan didukung penuh oleh Satgas DPR RI yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad.
Adapun alokasi anggaran tersebut akan dibagi dalam tiga tahun. Pada 2026, pemerintah menyiapkan Rp38,9 triliun dengan fokus pada infrastruktur prioritas, sekolah, dan hunian. Selanjutnya, pada 2027 dialokasikan Rp32,9 triliun, sementara pada 2028 disiapkan Rp28,2 triliun.
Kementerian Pekerjaan Umum menjadi instansi dengan alokasi anggaran terbesar, yakni Rp69 triliun selama tiga tahun. Dana tersebut akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sungai di wilayah terdampak.
Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapat alokasi sebesar Rp7,4 triliun. Anggaran ini akan difokuskan untuk mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
“Target kami untuk huntap paling lambat selesai pada 2027. Kita harapkan masyarakat jangan terlalu lama berada di hunian sementara,” tegas Tito.
Rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra dari pemerintah itu digelar secara tertutup. Sebelum rapat dimulai, Dasco secara resmi membuka pertemuan tersebut.
“Untuk mengefektifkan waktu, izinkan saya membuka rapat koordinasi pada hari ini dengan mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim,” ujar Dasco sambil mengetuk palu.
Selain Tito Karnavian dan Pratikno, sejumlah pejabat negara juga hadir dalam rapat tersebut. Di antaranya Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pariwisata Widianti Putri, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, serta Kepala BNPB Suharyanto.
Turut hadir pula Wakil Menteri Pertanian Sudaryanto, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operation Officer Danantara Asset Management, Donny Oskaria.
Sebelumnya, pada 13 Mei 2026, pemerintah menyampaikan bahwa sebagian besar fasilitas umum dan layanan publik di wilayah terdampak bencana Sumatra telah kembali beroperasi. Sebanyak 130 rumah sakit dan 1.265 puskesmas yang terdampak dilaporkan sudah beroperasi penuh.
Meski demikian, masih terdapat enam puskesmas pembantu yang belum beroperasi dari total 2.952 unit terdampak. Keenam fasilitas kesehatan tersebut berada di Kota Sibolga, tepatnya di Kecamatan Sibolga Utara, serta di Kabupaten Tapanuli Tengah, yakni di Kecamatan Sarudik, Manduamas, Pasaribu Tobing, dan Tukka.
Di sektor pendidikan, sebanyak 4.922 sekolah terdampak di tiga provinsi telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Pemerintah juga tengah merevitalisasi 3.002 sekolah dengan total anggaran Rp2,86 triliun.
Pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan di daerah terdampak juga terus menunjukkan perkembangan. Di Aceh, sebanyak 1.521 dari 1.638 ruas jalan telah kembali berfungsi. Untuk jembatan, 351 dari 652 unit sudah dapat digunakan kembali.
Di Sumatera Utara, 607 dari 616 ruas jalan dan 343 dari 366 jembatan telah kembali fungsional. Sementara di Sumatera Barat, 149 dari 167 ruas jalan serta 97 dari 163 jembatan sudah kembali dapat digunakan masyarakat.
Dengan dukungan anggaran besar dan koordinasi lintas lembaga, pemerintah bersama DPR menargetkan pemulihan pascabencana Sumatra dapat berjalan lebih cepat. Fokus utama diarahkan pada pemulihan infrastruktur dasar, layanan publik, fasilitas pendidikan, serta penyediaan hunian tetap bagi warga terdampak.
sumber: kompas/dpr.go.id
