Kongres Amerika Serikat memberikan satu kemenangan legislatif bagi Presiden Donald Trump menjelang pemilihan paruh waktu, setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS resmi meloloskan rancangan undang-undang (RUU) sanksi besar-besaran terhadap Rusia. Namun, para kritikus memperingatkan RUU ini juga memberi Trump kewenangan baru untuk memberlakukan tarif sapu jagat yang berpotensi mengguncang ekonomi.

Dikutip dari CNN, Kamis (17/9/2026), DPR AS pada Rabu memberikan persetujuan akhir untuk RUU sanksi Rusia — yang didedikasikan atas nama mendiang Senator Lindsey Graham — dengan hasil pemungutan suara 262-159. Puluhan politisi Partai Demokrat secara mengejutkan turut memberikan suara dukungan. RUU ini selanjutnya akan diserahkan ke meja Trump untuk ditandatangani menjadi undang-undang.

Catatan: bahan ini menyebut Senator Lindsey Graham sebagai "mendiang" (telah meninggal dunia). Mengingat ini merupakan informasi signifikan menyangkut tokoh publik, ada baiknya diverifikasi ulang ke sumber berita terkini sebelum dipublikasikan.

Perpecahan di Internal Partai Republik

Sebagian besar anggota parlemen Partai Republik mendukung RUU ini. Namun menurut sumber yang mengetahui diskusi internal, hampir selusin anggota Republik diam-diam melobi para pemimpin partai dalam beberapa hari terakhir, meminta agar kewenangan tarif baru dalam RUU ini dicabut. Kekhawatiran mereka sederhana: manuver tarif ini berpotensi menaikkan harga-harga tepat sebelum pemilu berlangsung. Namun Ketua DPR Mike Johnson dan tim kepemimpinannya menolak keras usulan perubahan tersebut.

Otoritas Tarif hingga 100 Persen

Berdasarkan otoritas tarif baru dalam undang-undang ini, pemerintahan Trump nantinya bisa mengenakan pungutan hingga 100 persen terhadap negara-negara yang membeli minyak dan gas Rusia — termasuk China dan India. Kewenangan sebesar ini dinilai para kritikus berpotensi memberi guncangan besar bagi perekonomian global.

Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, nantinya akan menentukan besaran tarif akhir yang benar-benar diberlakukan. Namun kewenangan ini tidak meredakan kekhawatiran — baik dari kalangan Demokrat yang menyuarakan protes secara terbuka, maupun anggota Republik yang khawatir secara diam-diam. Di sisi lain, para pendukung RUU dari kedua partai membela bahwa otoritas tarif ini sebenarnya terbatas dan dirancang secara hati-hati, sehingga kekhawatiran soal kekuasaan presiden yang terlalu besar di ranah perdagangan dinilai berlebihan.

Latar Belakang RUU dan Warisan Senator Graham

RUU ini pertama kali diperkenalkan pada April 2025, melalui proses perundingan panjang yang dipimpin Senator Graham demi mendapat restu Gedung Putih. Menurut bahan ini, penampilan publik terakhir Graham — tepat sehari sebelum ia meninggal dunia — terjadi di Ukraina, ketika ia berdiri di depan sebuah tank di jalanan Kyiv untuk mengumumkan dukungan Trump terhadap RUU tersebut.

Dilema Berat bagi Partai Demokrat

Pemungutan suara ini menjadi dilema berat bagi banyak kader Demokrat. Mayoritas dari mereka sebenarnya ingin mendukung paket sanksi wajib terhadap pejabat tinggi Rusia — termasuk Presiden Vladimir Putin, para oligarki, badan usaha milik negara, hingga perusahaan asing yang mendukung basis industri pertahanan Rusia.

Namun keinginan ini memicu ketegangan internal yang dalam. Perwakilan senior Maryland, Steny Hoyer — dikenal sebagai sekutu kuat Ukraina — justru berapi-api membela RUU yang ditentang pimpinan partainya sendiri. Sehari sebelumnya, sepasang kader sentris Demokrat bahkan nekat berbeda sikap dengan pimpinan mereka, demi membantu Republik membawa RUU ini ke sidang paripurna saat suara dari kubu Republik (GOP) kurang mencukupi.

Di Senat, RUU ini sebelumnya sudah disahkan lewat pemungutan suara bipartisan yang luas pada Agustus lalu. Senator Richard Blumenthal, sponsor utama RUU ini dari kubu Demokrat di Senat, menyampaikan harapannya agar DPR menyadari besarnya tanggung jawab mereka. Ia mengungkapkan bahwa dalam pertemuan terakhirnya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Zelensky sendiri bersikeras agar Kongres AS segera mengesahkan RUU sanksi Rusia ini.

Penolakan Keras dari Pimpinan Demokrat di DPR

Berbeda dengan Blumenthal, Pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, secara tegas mengumumkan penolakannya terhadap RUU ini — bukan karena menentang sanksi terhadap Rusia, melainkan memprotes masuknya otoritas tarif tambahan di dalamnya. Ia mempertanyakan alasan Kongres memberi presiden kewenangan tambahan yang berpotensi mendatangkan kerugian ekonomi bagi rakyat Amerika sendiri.

Sikap serupa disuarakan tiga politikus senior Demokrat yang memimpin komite urusan luar negeri dan perdagangan — Gregory Meeks, Richard Neal, dan Don Beyer. Ketiganya memperingatkan RUU ini akan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat: memperluas otoritas tarif presiden secara dramatis, namun gagal mewajibkan sanksi konkret terhadap Rusia — kombinasi yang menurut mereka sama-sama tidak bisa diterima. Mereka menegaskan kelemahan ini berpotensi menaikkan harga-harga bagi rakyat Amerika, sekaligus merusak dukungan jangka panjang terhadap Ukraina.

RUU ini menggambarkan dilema politik yang rumit: niat baik menjatuhkan sanksi tegas terhadap Rusia justru terjebak dalam perdebatan soal batas kewenangan presiden di ranah perdagangan. Perpecahan yang muncul bukan hanya antarpartai, tapi juga di dalam tubuh Partai Demokrat dan Republik sendiri — menunjukkan betapa kompleksnya menyeimbangkan kepentingan geopolitik dengan risiko ekonomi domestik jelang pemilu paruh waktu.