Tanggal 1 Oktober 2026 — Hari Kesaktian Pancasila — menjadi hari yang panjang bagi Istana Kepresidenan. Pagi harinya, nasib pucuk pimpinan Polri ditentukan lewat aklamasi di Senayan. Siangnya, Presiden Prabowo Subianto melantik belasan pejabat baru, merombak delapan posisi menteri ditambah Ketua Ombudsman dan seorang kepala badan baru.

Rangkaiannya dimulai di Komisi III DPR. Usai memaparkan visi-misinya dalam uji kelayakan dan kepatutan, Komjen Pol. Suyudi Ario Seto langsung disetujui menjadi Kapolri. "Rekan-rekan, kami tadi sudah berkonsultasi dengan para kapoksi, lalu juga mendapat persetujuan dari ketua MKD dan pimpinan DPR... apakah secara aklamasi disetujui?" tanya Ketua Komisi III Habiburokhman, disambut jawaban "setuju" serempak. Hasilnya dibawa ke Rapat Paripurna yang mengesahkannya di hari yang sama.

Ketua DPR Puan Maharani memastikan tidak ada jeda kekuasaan. "Insyaallah hari ini rencananya Presiden akan segera melantik calon Kapolri yang tadi sudah ditetapkan oleh DPR, sehingga tidak ada kekosongan terkait dengan Kapolri," katanya usai paripurna.

Profil sang Kapolri baru

Siaran KompasTV menayangkan profil Suyudi: lahir 14 Juli 1973, lulusan Akademi Kepolisian 1994, PTIK 2003, dan Sespimti Lemdiklat Polri 2018. Kariernya panjang di reserse — pernah menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya (2019), Wakapolda Metro Jaya (2023–2024), Kapolda Banten (2024–2025), hingga Kepala BNN sejak Agustus 2025. Kini, di usia 53 tahun, ia memuncaki Korps Bhayangkara dengan pangkat Jenderal Polisi.

Listyo: "Itu Kehormatan Buat Kita"

Jauh sebelum pelantikan dimulai, Listyo Sigit Prabowo sudah tiba di Istana dan membenarkan kabar yang beredar: ia akan menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Dikerumuni wartawan, ia menjawab santai soal jabatan barunya.

"Hari ini saya akan dilantik menjadi KSP... itu kan kehormatan buat kita untuk bisa memberikan pengabdian yang terbaik buat bangsa," katanya.

Soal penggantinya, Listyo tak ragu: "Saya kenal baik dengan beliau." Ia juga menyebut telah menyiapkan peta jalan — grand strategy Polri jangka pendek hingga panjang — sebagai bekal bagi Suyudi. Di hari yang sama, ia menerima tanda kehormatan bintang jasa dari Presiden. "Tanpa dukungan dari seluruh elemen masyarakat, seluruh elemen bangsa, tentunya kami juga tidak akan mendapatkan anugerah," ujarnya.

Bahlil rangkap dua, kantor tetap di ESDM

Bahlil Lahadalia yang dilantik sebagai Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi — sekaligus tetap merangkap Menteri ESDM — menjelaskan duduk perkaranya kepada wartawan.

"Saya tahu ini adalah amanah tanggung jawab negara yang saya harus emban," katanya. Ia menyebut hilirisasi adalah bagian dari Asta Cita Presiden, dan pembentukan kemenko baru bertujuan mengonsolidasikan percepatan eksekusi. "Dari total investasi 100 persen, 90 persennya itu ada di sektor ESDM," ujarnya.

Untuk sementara kantornya tetap di Kementerian ESDM. Ia juga meluruskan perbedaan peran: Menko adalah koordinator, sementara kementerian seperti Investasi/Hilirisasi adalah pelaksana teknis yang berada dalam koordinasinya. Soal apakah akan ada pejabat baru lagi di bawahnya, ia menolak berspekulasi: "Saya tidak boleh menjawab melampaui batas kewenangan... mengangkat-memberhentikan menteri adalah hak prerogatif Bapak Presiden."

Menlu dadakan lewat WhatsApp

Cerita paling menarik datang dari Arrmanatha Nasir, Menteri Luar Negeri yang baru. Ia mengaku baru tahu akan dilantik pada siang harinya.

"Saya sendiri baru tahu tadi siang, diminta untuk datang ke istana pada pukul 12.30," katanya. Informasi itu datang lewat WhatsApp dan telepon dari Seskab — saat itu ia sedang berada di kantor. Beberapa jam kemudian ia sudah mengucap sumpah sebagai Menlu.

Soal prioritas, ia menegaskan akan meneruskan kerja Sugiono, termasuk pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030 sebagai bukti kesiapan Indonesia berperan dalam multilateralisme.

Sarmuji dan hak prerogatif

Muhammad Sarmuji yang menggantikan Agus Gumiwang sebagai Menteri Perindustrian menanggapi dinamika internal Golkar dengan diplomatis. "Dalam sistem presidensial, mengangkat-memberhentikan menteri adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Semua hal yang sudah diputuskan Bapak Presiden harus kita hargai," katanya.

Analis: ini reposisi, jilid berikutnya menanti

Pengamat yang dihadirkan KompasTV menilai reshuffle kali ini bersifat reposisi — para pejabat digeser ke posisi lain, bukan dibuang. Namun publik disebut masih menanti: sejumlah nama yang dikaitkan dengan persoalan hukum dan sentimen negatif di media sosial belum tersentuh.

"Kalkulasinya bertahap... harapannya semoga setelah tanggal 1 ini, entah minggu depan atau minggu depannya lagi, persis menjelang dua tahun pemerintahan presiden, orang-orang yang semacam ini diganti atau direposisi," kata sang analis — untuk memulihkan persepsi publik terhadap kinerja pemerintah.

Sementara itu satu rumor yang belum terbukti: beredar kabar Komjen Karyoto (Kabaharkam) akan mengisi kursi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang kosong — namun hingga pelantikan selesai, nama itu tidak muncul dalam daftar resmi.