Belakangan ini, isu perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) ramai jadi perbincangan — terutama karena berkaitan dengan penerimaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Tapi ada satu hal penting yang perlu diluruskan lebih dulu: desil sebetulnya bukan indikator tunggal yang dipakai pemerintah untuk menentukan siapa berhak menerima bantuan sosial.

Desil Itu Daftar Pemeringkatan, Bukan Daftar Penerima Bantuan

Wakil Ketua Forum Masyarakat Statistik, Turro Wongkaren, menjelaskan bahwa dalam istilah statistik, desil sebenarnya hanya bagian dari pencatatan kondisi sosial-ekonomi masyarakat — atau disebut social registry — bukan daftar penerima manfaat sosial (beneficiary registry). Ini yang perlu Anda pahami dulu: social registry adalah daftar penduduk berdasarkan kondisi sosial ekonominya, sedangkan beneficiary registry adalah daftar orang yang benar-benar layak menerima bantuan.

Karena sifatnya sebagai social registry, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pencatat data tidak menggolongkan masyarakat ke kelompok tertentu secara mutlak, melainkan sekadar menempatkan posisi relatif tingkat kesejahteraan mereka dibanding penduduk lain.

Dari Mana Data Desil Berasal?

Data desil, yang merupakan bagian dari DTSEN, bersumber dari tiga basis data: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Data ini kemudian diperkaya dengan berbagai data administratif, serta disinkronkan secara berkala dengan data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mengelompokkan penduduk ke dalam desil 1 hingga 10, sejumlah variabel dipertimbangkan: kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar untuk memasak, kepemilikan aset, konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga disabilitas. Variabel-variabel ini kemudian diukur menggunakan metode statistik bernama Proxy Means Test (PMT) — teknik untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan karakteristik yang bisa diamati, tanpa harus mengecek langsung penghasilan riil setiap keluarga.

Turro menegaskan, hasil pemeringkatan desil ini bukan alat untuk menentukan siapa dapat bantuan apa — keputusan itu sepenuhnya bergantung pada kebijakan masing-masing kementerian dan lembaga terkait.

Desil Bukan "Sertifikat Kaya-Miskin"

Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan, menambahkan penjelasan senada: desil DTSEN bukan ukuran langsung untuk menentukan seseorang kaya atau miskin, apalagi mencerminkan besaran penghasilan pasti. Desil adalah pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan penduduk secara nasional — setelah diurutkan dari yang paling rendah hingga paling sejahtera, penduduk dibagi menjadi 10 kelompok desil. Angka desil tidak bisa disamakan langsung dengan nominal penghasilan tertentu.

Karena sifatnya relatif, posisi desil seseorang bisa berubah meski kondisi ekonominya sendiri tidak berubah sama sekali. Andy mencontohkan: jika terjadi bencana di Sumatera yang membuat banyak orang jatuh miskin, maka saat data diperingkat ulang secara nasional, desil orang lain yang kondisinya tidak berubah justru bisa naik — bukan karena makin kaya, tapi karena posisi relatifnya bergeser akibat perubahan kondisi orang lain.

Kenapa Perubahan Desil Terasa Signifikan Belakangan Ini?

DTSEN dimutakhirkan setiap tiga bulan, sehingga dalam setahun ada empat versi data. Perubahan desil yang cukup signifikan pada Volume 3 terjadi setelah masuknya sekitar 12 juta data baru dari BKKBN — dan menurut Andy, inilah yang membuat naik-turun desil terasa sangat mencolok dibanding pembaruan sebelumnya. Ia menyebut BPS langsung mengevaluasi fenomena ini dan menindaklanjuti kasus-kasus yang muncul di masyarakat.

Kebetulan pula, gejolak ini muncul bertepatan dengan masa pendaftaran perguruan tinggi yang berkaitan dengan KIP Kuliah — kombinasi dua faktor inilah yang membuat isu perubahan desil jadi ramai diperbincangkan belakangan ini.

Desil Hanya Salah Satu Pertimbangan, Bukan Syarat Mutlak

Andy menegaskan, desil bukan syarat utama penerimaan bantuan sosial — melainkan salah satu pertimbangan untuk menentukan prioritas. Ia mengilustrasikan dengan contoh sederhana: jika ada 10 orang yang berhak menerima bantuan, sementara anggaran pemerintah hanya cukup untuk 5 orang, maka desil berfungsi membantu memilih siapa yang lebih diprioritaskan — orang di desil 1 lebih diprioritaskan dibanding desil 4, dan seterusnya.

Namun setiap program bantuan sosial tetap punya kriteria penerima tersendiri di luar desil. Sebagai contoh, seseorang yang berada di desil 1 hingga 4 — kelompok prioritas Program Keluarga Harapan (PKH) — tetap tidak akan menerima bantuan jika tidak memenuhi kriteria lain, misalnya jika berstatus sebagai PNS.

Andy juga meluruskan kesalahpahaman umum: kenaikan desil tidak otomatis berarti seseorang menjadi lebih sejahtera dan kehilangan hak atas bantuan sosial. Anggapan bahwa "desil naik = tambah kaya = bantuan hilang" itu keliru. Menurutnya, jumlah anggaran bantuan sosial tetap ada dan bahkan bertambah — jika ada orang yang memenuhi syarat namun tidak mendapat bantuan, penyebabnya lebih sering karena keterbatasan kuota program, bukan karena dananya dialihkan ke program lain.

Sudah Ada Koreksi Data

Menanggapi lonjakan signifikan pada DTSEN Volume 3, BPS telah menerbitkan DTSEN Volume 3.1 sebagai koreksi untuk memperbaiki perubahan desil yang sebelumnya dinilai terlalu drastis.

Bagi masyarakat yang merasa datanya belum sesuai dalam DTSEN, pemutakhiran bisa diajukan lewat beberapa jalur: melalui pemerintah desa/kelurahan dengan bantuan operator SIKS-NG, ground check oleh pendamping PKH/BPS/pemerintah daerah, atau secara mandiri lewat aplikasi Cek Bansos. Pemutakhiran juga bisa dilakukan lewat call center 021-171, WhatsApp 08877-171-171, atau kanal daring dtsen-form.bps.go.id dan perlinsos.kemensos.go.id.

Inti dari penjelasan kedua narasumber ini sebenarnya sederhana: desil adalah alat bantu pemeringkatan relatif, bukan penentu tunggal siapa berhak atau tidak berhak menerima bantuan sosial. Kekhawatiran masyarakat soal "desil naik lantas bantuan hilang" bisa dipahami mengingat dampaknya langsung menyentuh kehidupan sehari-hari, tapi berdasarkan penjelasan resmi ini, kekhawatiran tersebut tidak sepenuhnya beralasan — selama masyarakat yang datanya keliru memanfaatkan kanal pemutakhiran yang sudah disediakan.