Limbah Baterai Kendaraan Listrik Diprediksi Memuncak 2040, Kemenko LH Siapkan Ekosistem Pengelolaannya

Kementerian Lingkungan Hidup tengah menyiapkan ekosistem pengelolaan limbah baterai kendaraan listrik (EV), demi mencegah penumpukan limbah berbahaya yang diproyeksikan mencapai puncaknya pada 2040 seiring percepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

Direktur Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Non-B3 Kementerian Lingkungan Hidup, Amsor, menjelaskan hal ini di Jakarta, Jumat (4/9). Menurutnya, dengan usia pakai baterai EV yang rata-rata berkisar lima hingga delapan tahun, perencanaan infrastruktur sejak dini menjadi krusial.

Amsor menegaskan, kementerian menilai limbah baterai kendaraan listrik berpotensi menjadi masalah besar jika penggunaan kendaraan listrik tumbuh sesuai target pemerintah. Dengan masa pakai baterai sekitar lima hingga delapan tahun, ia memperkirakan puncak produksi limbah baterai bekas akan terjadi sekitar tahun 2040 — perhitungan sederhana yang muncul dari mengombinasikan target pertumbuhan adopsi EV dengan siklus hidup baterainya.

Target Kerangka Kebijakan Rampung Tahun Ini

Untuk memitigasi risiko lingkungan ini, pemerintah menargetkan penyelesaian kerangka kebijakan dan regulasi terkait pada tahun ini, sebagai langkah awal sebelum ekosistem pengelolaan limbah baterai secara utuh diluncurkan paling lambat tahun depan.

Tantangan Geografis Jadi Kendala Utama

Amsor menyoroti tantangan utama dalam pengelolaan limbah ini: distribusi pengumpulan limbah di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau membuat logistik pengumpulan baterai bekas menjadi persoalan tersendiri, mengingat baterai bekas termasuk kategori limbah berbahaya yang butuh penanganan khusus dalam pengangkutannya.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berencana menerapkan sistem penarikan kembali (takeback system) dengan menjadikan dealer resmi dan bengkel sebagai titik pengumpulan utama.

Insentif bagi Pemilik Kendaraan

Kementerian juga tengah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga pemerintah terkait serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk merumuskan insentif finansial atau layanan bagi pemilik kendaraan yang mau mengembalikan baterai bekas mereka — pendekatan yang masuk akal mengingat keberhasilan sistem pengumpulan semacam ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat.

Alur Pengelolaan: Dari Dealer hingga Daur Ulang

Amsor menjelaskan alur pengelolaan limbah baterai yang direncanakan: setelah dikumpulkan dari dealer dan bengkel, baterai akan diteruskan ke pengumpul berizin, lalu ke pusat daur ulang.

Baterai yang masih memiliki kapasitas tertentu akan diarahkan untuk penggunaan kedua (second life/reuse), sementara komponen yang sudah tidak bisa digunakan lagi akan didaur ulang — atau jika benar-benar tidak bisa dimanfaatkan, akan dibuang ke tempat pembuangan akhir (landfill).

Saat ini, pemerintah tengah melakukan riset teknis untuk menentukan ambang batas kapasitas dan standar keamanan bagi baterai yang akan dipakai kembali (reuse) — sebuah kajian penting mengingat baterai dengan kapasitas terlalu rendah atau kondisi tidak stabil berisiko menimbulkan bahaya jika tetap dipaksakan untuk digunakan ulang.

Rencana ini menunjukkan langkah antisipatif pemerintah menghadapi konsekuensi jangka panjang dari transisi ke kendaraan listrik — sesuatu yang kerap luput dari perhatian publik yang lebih fokus pada manfaat lingkungan EV dibanding tantangan pengelolaan limbahnya di masa depan. Keberhasilan ekosistem ini nantinya akan sangat bergantung pada seberapa efektif sistem pengumpulan menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia, serta seberapa besar insentif yang ditawarkan mampu mendorong partisipasi masyarakat.