Data Korban Perang AS-Iran Berubah-ubah, Picu Kecurigaan di Kongres ASData Korban Perang AS-Iran Berubah-ubah, Picu Kecurigaan di Kongres ASDataKorbanPerangAS-IranBerubah-ubah,PicuKecurigaandiKongresAS

QAPLO - Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengubah cara mereka mencatat korban tewas dan luka dari perang melawan Iran, langkah yang memicu kecurigaan sejumlah anggota Kongres AS bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump sedang mencari celah hukum untuk terus berperang tanpa persetujuan Kongres. Perubahan ini terjadi tak lama setelah Pentagon sempat merevisi turun jumlah korban tewas dari 18 menjadi 14 personel militer AS pekan lalu, sekaligus menghapus puluhan nama prajurit yang sebelumnya tercatat luka-luka.

Perang antara Amerika Serikat bersama Israel melawan Iran ini dimulai 28 Februari 2026, ketika Presiden Trump memerintahkan operasi militer bersandi Operation Epic Fury untuk menekan Iran menghentikan program pengayaan uraniumnya serta dukungannya terhadap kelompok-kelompok bersenjata di kawasan.

Israel menjalankan operasi paralel bernama Roaring Lion. Dalam 24 jam pertama serangan, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan tewas, yang kemudian memicu balasan Iran ke pangkalan militer AS-Israel serta fasilitas minyak di kawasan Teluk. Pada awal Mei 2026, pemerintahan Trump menyatakan operasi tersebut telah "diakhiri", namun gencatan senjata yang terbentuk kemudian runtuh awal Juli, dan serangan hampir setiap hari kembali terjadi sejak sekitar 6-7 Juli.

Sistem pencatatan resmi Pentagon, Defense Casualty Analysis System (DCAS), sempat mencatat 18 personel AS tewas dan ratusan lainnya luka-luka dalam Operation Epic Fury. Namun pekan lalu angka tersebut tiba-tiba turun menjadi 14 personel tewas, disertai penghapusan puluhan nama prajurit dari daftar korban luka — tanpa penjelasan resmi dari Pentagon soal alasan perubahan itu.

Belakangan, Pentagon justru membuka kategori pencatatan baru bernama "Overseas Operations" yang terpisah dari nama Operation Epic Fury, dan mulai menghitung korban sejak 7 Juli — seolah memulai ulang penghitungan korban perang ini dari nol. Ketika data dari dua kategori tersebut digabungkan, DCAS kini mencatat total 18 personel tewas dan 624 luka-luka sejak perang dimulai akhir Februari, termasuk 207 korban luka yang tercatat sejak 7 Juli saja.

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Perang (War Powers Resolution) di AS, presiden hanya punya waktu 60 hari untuk melancarkan operasi militer tanpa persetujuan Kongres sebelum wajib meminta otorisasi resmi. Kritikus menilai, dengan menyatakan Operation Epic Fury sudah "berakhir" pada Mei lalu lalu memberi nama baru untuk gelombang serangan yang dimulai Juli, pemerintahan Trump berpotensi berupaya mengatur ulang hitungan mundur 60 hari tersebut — memperlakukan satu perang yang berkelanjutan seolah dua perang yang terpisah oleh jeda gencatan senjata singkat.

Pekan lalu, DPR AS (House of Representatives) mengesahkan resolusi kekuasaan perang terkait Iran dalam pemungutan suara yang tergolong langka karena empat anggota dari Partai Republik — Thomas Massie, Warren Davidson, Brian Fitzpatrick, dan Tom Barrett — ikut mendukungnya, berseberangan dengan presiden dari partai mereka sendiri. Resolusi itu menuntut agar keterlibatan militer AS lebih lanjut di Iran mendapat otorisasi dari Kongres. Namun Kamis lalu, mayoritas Senator Republik memblokir langkah tersebut.

Massie menyampaikan kritik tajam terkait perubahan kategori pencatatan korban ini. "Pentagon berpura-pura seolah ada dua perang Iran yang dipisahkan oleh gencatan senjata singkat," katanya, sembari menuding Menteri Pertahanan Pete Hegseth melanggar hukum dengan melanjutkan perang tanpa restu Kongres dan menyerukan agar Hegseth "harus bertanggung jawab". Perlu dicatat, pernyataan ini adalah tudingan dari satu anggota Kongres, bukan temuan hukum resmi atau putusan pengadilan.

Ketika ditanya media pekan lalu soal perubahan mendadak angka korban, Pelaksana Tugas Juru Bicara Pentagon Joel Valdez menyebut situs pencatatan korban sedang mengalami masalah teknis, tanpa menyinggung sama sekali soal kemungkinan adanya penghitungan ulang. "Anomali situs saat ini sedang ditangani bersama pihak militer terkait," kata Valdez dalam pernyataan resminya. Hingga artikel ini disusun, Pentagon belum merespons permintaan konfirmasi dari media soal definisi pasti kategori "Overseas Operations" dan apakah kategori itu memang eksklusif mencatat korban perang Iran.

Bagi warga AS, terutama keluarga prajurit yang bertugas, ketidakjelasan ini menyangkut hak dasar untuk mengetahui data korban perang secara akurat dan konsisten. Bagi Kongres, ini menyangkut prinsip checks and balances soal siapa yang berwenang memutuskan negara berperang.

Di level global, perang yang belum juga reda ini turut menambah ketidakpastian di kawasan Teluk, wilayah yang punya pengaruh langsung terhadap harga minyak dunia dan keamanan jalur pelayaran — dua hal yang juga berdampak pada Indonesia sebagai negara pengimpor energi dan negara dengan banyak warganya yang bekerja di kawasan Timur Tengah. Situasi ini masih terus berkembang, dan data korban maupun sikap resmi Pentagon berpotensi berubah lagi dalam waktu dekat.

• Pentagon merevisi turun jumlah korban tewas Operation Epic Fury dari 18 menjadi 14 personel pekan lalu, sebelum akhirnya mengembalikan angka ke 18 lewat kategori pencatatan baru.

• Kategori baru bernama "Overseas Operations" mulai menghitung korban sejak 7 Juli, terpisah dari nama Operation Epic Fury yang dipakai sejak perang dimulai 28 Februari 2026.

• Gabungan data terbaru mencatat 18 personel AS tewas dan 624 luka-luka sejak perang dimulai, termasuk 207 luka-luka sejak 7 Juli saja.

• Kritikus menilai perubahan kategori ini berpotensi upaya mengatur ulang hitungan mundur 60 hari dalam War Powers Resolution.

• DPR AS sempat mengesahkan resolusi kekuasaan perang terkait Iran, namun diblokir Senat yang dikuasai Partai Republik.

• Pentagon belum memberikan penjelasan resmi yang jelas soal alasan perubahan kategori pencatatan korban.