Perekonomian Iran kian tertekan akibat sanksi Amerika Serikat dan terganggunya jalur perdagangan di tengah konflik dengan Washington. Ekspor dan impor negara itu tercatat turun tajam, sementara AS mulai memperluas jangkauan tekanannya hingga ke lembaga keuangan di negara lain yang diduga membantu transaksi Teheran.

Presiden Iran Akui Dampak Nyata Sanksi

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengungkapkan ekspor dan impor negaranya turun sekitar 25 hingga 35 persen, dengan penurunan impor tercatat lebih dalam dibanding ekspor. Menurutnya, kondisi ini menjadi bukti bahwa sanksi tetap memberikan dampak nyata terhadap perekonomian Iran.

Dalam wawancara dengan televisi pemerintah yang dikutip CNBC International, Pezeshkian menegaskan bahwa klaim yang menyebut sanksi sama sekali tidak berdampak tidaklah sesuai fakta. Meski begitu, ia tidak merinci secara jelas periode maupun basis perhitungan dari angka penurunan 25-35 persen tersebut.

Penurunan perdagangan ini terjadi bersamaan dengan dorongan Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, kepada pemerintah untuk memperkuat produksi dalam negeri sekaligus secara bertahap mengurangi peran dolar AS dalam perekonomian.

Dalam pesan tertulisnya, Khamenei menekankan pentingnya memberi perhatian khusus pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan produksi, pengurangan bertahap peran dominan dolar AS, hingga menjadikan strategi "Resistance Economy" sebagai fokus utama negara — sebuah strategi yang menitikberatkan pada penguatan produksi domestik, pengurangan ketergantungan pada barang impor, serta pemanfaatan jalur perdagangan dan sistem pembayaran alternatif.

Data Neraca Perdagangan Iran

Mengutip data Trading Economics yang bersumber dari Bank Sentral Iran, neraca perdagangan Iran terus mengalami defisit sejak kuartal IV-2022 hingga kuartal III-2025. Defisit terbesar tercatat pada kuartal III-2024, mencapai 6,01 miliar dolar AS, dengan ekspor hanya 12,24 miliar dolar AS berbanding impor 18,25 miliar dolar AS.

Defisit kemudian mengecil menjadi 934 juta dolar AS pada kuartal IV-2024. Memasuki 2025, defisit tercatat 1,40 miliar dolar AS pada kuartal pertama dan 1,03 miliar dolar AS pada kuartal kedua. Pada kuartal III-2025, defisit kembali menyusut menjadi 490 juta dolar AS, dengan ekspor naik menjadi 15,29 miliar dolar AS dan impor sebesar 15,78 miliar dolar AS.

Upaya Iran Kurangi Ketergantungan pada Dolar AS

Penurunan perdagangan ini membuat Iran kembali mendorong penggunaan mata uang selain dolar AS. Negara ini sejatinya telah lama menerapkan sejumlah cara alternatif, mulai dari pembayaran menggunakan yuan, pertukaran mata uang lokal, perdagangan barter, hingga pemanfaatan perusahaan perantara yang terdaftar di negara lain.

Namun, melepaskan ketergantungan terhadap dolar AS bukan perkara mudah. Sebagian besar perdagangan global, pembiayaan komoditas, dan transaksi antarnegara masih sangat bergantung pada dolar. Bank-bank di luar AS pun umumnya tetap membutuhkan rekening di lembaga keuangan Amerika untuk menyelesaikan transaksi berdenominasi dolar — kondisi yang pada akhirnya memberi AS kekuatan besar, karena sebuah bank tidak perlu beroperasi langsung di AS untuk terkena dampak kebijakannya.

Kehilangan akses ke rekening semacam ini dapat membuat bank kesulitan memproses pembayaran internasional maupun membiayai perdagangan nasabahnya.

Untuk melewati hambatan tersebut, Iran diduga membangun jaringan keuangan bayangan. Menurut Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) milik AS, jaringan ini diduga melibatkan tempat penukaran uang di dalam negeri Iran serta perusahaan-perusahaan perantara yang didirikan di negara lain, terutama Uni Emirat Arab dan Hong Kong, yang digunakan untuk menyamarkan identitas pemilik dana, asal transaksi, hingga penerima akhir uang hasil penjualan minyak dan komoditas Iran. FinCEN memperkirakan sekitar 9 miliar dolar AS transaksi yang berpotensi berkaitan dengan jaringan ini mengalir melalui rekening koresponden AS sepanjang 2024.

AS Sasar Bank Mesir di UEA

Di tengah upaya Iran mengurangi ketergantungan pada dolar, AS mulai menyasar bank negara ketiga yang diduga turut memfasilitasi transaksi Iran. FinCEN mengusulkan penetapan Banque Misr UAE — cabang bank asal Mesir yang beroperasi di Uni Emirat Arab — sebagai lembaga keuangan yang menjadi perhatian utama dalam kasus dugaan pencucian uang (primary money laundering concern).

FinCEN memperkirakan lima cabang Banque Misr di UEA memproses sekitar 1,8 miliar dolar AS untuk 103 perusahaan yang diduga terhubung dengan jaringan perbankan bayangan Iran, sepanjang Januari 2024 hingga Juni 2026 — dengan sekitar 520 juta dolar AS di antaranya diproses hanya dalam 12 bulan terakhir periode tersebut.

Sejumlah perusahaan yang disoroti antara lain Alpa Trading FZCO dengan transaksi lebih dari 32 juta dolar AS, Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC sebesar 29 juta dolar AS, serta Midas Oil Trading DMCC lebih dari 1 juta dolar AS. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga berkaitan dengan Kementerian Pertahanan Iran, Korps Garda Revolusi Iran, serta jaringan keuangan Mojtaba Khamenei.

Banque Misr sendiri merupakan bank milik pemerintah Mesir dan bank terbesar kedua di negara tersebut. Namun tindakan AS ini hanya menyasar lima cabangnya di UEA — kantor pusat di Kairo maupun operasinya di negara lain tidak termasuk dalam cakupan tindakan ini.

Langkah Baru dalam "Operation Economic Outcast"

Langkah ini menjadi penggunaan pertama ketentuan Section 311 terhadap bank negara ketiga dalam kerangka Operation Economic Outcast, yang diluncurkan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, pada 24 Agustus 2026. Berbeda dari sanksi konvensional, tindakan ini tidak membekukan aset Banque Misr UAE. FinCEN sebagai gantinya mengusulkan agar bank tersebut diputus dari akses rekening koresponden di AS, baik secara langsung maupun melalui bank asing lain.

Saat ini, Banque Misr UAE memiliki tiga hubungan koresponden langsung dengan lembaga keuangan AS. Seluruh jalur ini berpotensi ditutup apabila usulan FinCEN disahkan, setelah melalui masa tanggapan publik selama 30 hari. Kehilangan akses dolar berpotensi mengganggu pembayaran internasional dan pembiayaan perdagangan bank tersebut, yang saat ini memiliki total aset 23,4 miliar dirham atau sekitar 6,4 miliar dolar AS, dengan rasio kecukupan modal 24,7 persen.

Bank Sentral UEA sendiri telah memulai pemeriksaan terhadap transaksi Banque Misr pada periode yang disoroti FinCEN. Otoritas UEA dan Mesir menyatakan tengah berkoordinasi terkait persoalan ini, sementara pihak Banque Misr memastikan layanan perbankannya masih berjalan normal seperti biasa.

Sejauh ini, AS belum menyasar bank-bank besar asal China yang turut terlibat dalam pembiayaan perdagangan Iran. Tindakan terhadap Banque Misr UAE pun dipandang sebagai bentuk peringatan bagi bank-bank di negara lain, mengenai risiko kehilangan akses dolar apabila tetap memfasilitasi jaringan keuangan Iran.

Catatan: Sejumlah tudingan dalam berita ini, termasuk keterkaitan sejumlah perusahaan dan bank dengan jaringan keuangan bayangan Iran, merupakan dugaan dari otoritas AS (FinCEN) yang masih dalam proses usulan resmi dan belum tentu mencerminkan putusan hukum final.