JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan hingga saat ini pemerintah Indonesia belum menerima nota protes atau letter of objection dari negara-negara tetangga terkait kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Kita tidak menerima nota protes dari negara-negara di kawasan ataupun negara-negara tetangga. Jika itu pertanyaannya, sampai saat ini kita tidak menerima," kata Juru Bicara I Kemlu Yvonne Mewengkang dalam press briefing di Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2026).

Muncul Bersamaan dengan Rencana Kunjungan Malaysia

Pernyataan ini disampaikan bertepatan dengan rencana kedatangan Deputi Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia, yang dikabarkan akan membahas persoalan transboundary haze atau kabut asap lintas batas — istilah untuk polusi asap yang menyeberang dari satu negara ke negara lain, dalam hal ini akibat karhutla di Indonesia yang terbawa angin ke wilayah tetangga.

Kemlu Tetap Hargai Solidaritas Negara Tetangga

Juru Bicara II Kemlu Vahd Nabyl Achmad menambahkan bahwa ada atau tidaknya nota protes, pemerintah Indonesia tetap menghargai solidaritas yang ditunjukkan negara-negara tetangga atas kondisi karhutla yang terjadi. "Terlepas dari ada atau tidaknya protes dari negara-negara tetangga, kita menyampaikan apresiasi atas solidaritas yang mereka tunjukkan terhadap kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia," ujarnya.

Nabyl memastikan penanganan karhutla terus berjalan di lapangan, termasuk langkah-langkah hukum yang tengah ditempuh pemerintah terkait persoalan ini — meski bahan yang tersedia tidak merinci lebih jauh langkah hukum spesifik apa yang dimaksud.

Komunikasi dengan Negara Tetangga Tetap Berjalan

Soal hubungan dengan negara-negara tetangga, Nabyl menegaskan Kemlu terus melakukan komunikasi untuk menangani persoalan kabut asap secara bersama. "Kita terus melakukan koordinasi, dialog, dan komunikasi dengan negara-negara tetangga agar dapat mengatasi isu ini secara bersama-sama," katanya.

Sebagai konteks, kabut asap lintas batas akibat karhutla di Indonesia diketahui berdampak ke sejumlah negara tetangga, di antaranya Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, hingga Vietnam.