JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) akhirnya membeberkan penyebab di balik perubahan desil yang sempat melonjak drastis dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Biang keroknya: sekitar 12 juta data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang masuk ke sistem sebelum sempat diverifikasi dan divalidasi secara menyeluruh.

Lonjakan ini bukan perkara sepele. Posisi desil di DTSEN menjadi salah satu acuan penyaluran berbagai program bantuan sosial, sehingga perubahan mendadak sempat memicu keluhan di masyarakat. Pemerintah memastikan persoalan ini sudah ditangani lewat penerbitan DTSEN Volume 3.1 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang lebih dikenal sebagai Gus Ipul, menyebut proses konsolidasi data terus berjalan. "Baru masuk 12 juta data baru dari BKKBN yang belum dilakukan verifikasi dan validasi. Sehingga loncat-loncat. Nah sekarang sudah distabilkan, dirapikan, diverifikasi dan validasi," katanya, dikutip Jumat (4/9/2026). Ia memperkirakan data akan makin akurat dalam satu hingga dua minggu ke depan.

Jangan Panik: Desil Berubah Tak Otomatis Hilangkan Bansos

Gus Ipul menegaskan satu hal penting bagi masyarakat yang khawatir: perubahan posisi desil tidak serta-merta mencabut hak seseorang atas bantuan sosial. Penyaluran bansos, katanya, tetap mengikuti proses penetapan penerima yang baru dilakukan menjelang periode penyaluran — bukan otomatis begitu data berubah. "Tidak serta-merta orang yang sekarang desilnya berubah, itu otomatis dicoret. Karena masih menunggu penetapan pada awal bulan penyaluran," jelasnya, sembari menyebut penyaluran PBI (Penerima Bantuan Iuran) berjalan setiap bulan sekali.

Desil Itu Peringkat Relatif, Bukan Label Kaya-Miskin

Di sinilah letak salah kaprah yang paling sering muncul di masyarakat. Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan, menegaskan desil bukan ukuran langsung pendapatan atau status kaya-miskin seseorang. "Desil itu bukan sertifikat kaya dan miskin. Desil tidak bisa disamakan secara ekuivalen dengan penghasilan," katanya.

Sistemnya sederhana secara konsep tapi sering disalahpahami: seluruh penduduk diperingkat secara nasional dari yang paling tidak sejahtera sampai paling sejahtera, lalu dibagi ke dalam 10 kelompok. Karena sifatnya relatif — bukan angka absolut — posisi desil seseorang bisa berubah meski kondisi ekonominya sendiri tetap sama. Andy mencontohkan: kalau ada bencana besar di suatu wilayah dan banyak warga jatuh miskin, maka posisi desil orang lain otomatis bisa naik saat data direngking ulang secara nasional, meski penghasilan mereka tidak bertambah sepeser pun.

Ia menambahkan, DTSEN diperbarui setiap tiga bulan sehingga ada empat versi data dalam setahun. Lonjakan drastis pada Volume 3 murni dipicu masuknya 12 juta data BKKBN sekaligus, dan begitu gejalanya terlihat kasuistis di masyarakat, BPS langsung mengevaluasi dan menindaklanjutinya.

Kuota Terbatas, Bukan Bantuan yang Dicabut

Andy menekankan desil bukan syarat tunggal penentuan penerima bansos, melainkan alat bantu memprioritaskan siapa yang lebih dulu dilayani saat kuota terbatas. Analoginya: dari 10 orang yang sama-sama berhak menerima bantuan, jika anggaran hanya cukup untuk 5 orang, maka desil dipakai memilih siapa yang lebih diprioritaskan — desil 1 lebih diutamakan dari desil 4, desil 4 lebih diutamakan dari desil 5, dan seterusnya.

Ia juga mengingatkan, setiap program bansos punya kriteria penerima sendiri di luar desil. Jadi seseorang yang berada di desil prioritas pun belum tentu otomatis menerima bantuan kalau tidak memenuhi syarat program tersebut.

Yang paling ia luruskan adalah anggapan bahwa desil naik sama dengan bertambah kaya, dan bertambah kaya sama dengan bansos dicabut. "Itu sama sekali tidak benar," tegas Andy. Menurutnya, anggaran bansos tidak berkurang — bahkan bertambah. Kalaupun ada orang yang memenuhi syarat tapi belum kebagian bantuan, penyebabnya semata soal kuota yang terbatas, bukan pengalihan dana ke program lain seperti yang sering dipersepsikan masyarakat.

Bagaimana Jika Data Anda Belum Sesuai?

Kemensos mengimbau masyarakat yang merasa datanya belum akurat untuk mengajukan pemutakhiran melalui pemerintah desa/kelurahan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah daerah, aplikasi Cek Bansos, atau kanal pengaduan resmi yang telah disediakan.