Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap kebutuhan anggaran mereka untuk tahun 2027 jauh melampaui pagu yang sudah ditetapkan pemerintah. Akibatnya, lembaga ini menghadapi kekurangan dana (backlog) lebih dari Rp2 triliun untuk menjalankan seluruh programnya tahun depan.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra), kebutuhan anggaran BMKG untuk 2027 mencapai Rp4,65 triliun. Namun, pagu anggaran yang disiapkan pemerintah hanya sebesar Rp2,52 triliun — menyisakan selisih atau backlog sebesar Rp2,126 triliun.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan rincian ini dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Selasa (1/9/2026). Menurutnya, backlog tersebut tersebar di berbagai pos, mulai dari kebutuhan operasional, program dukungan manajemen, hingga kegiatan non-operasional program meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG).

Tantangan di Tengah Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan ruang anggaran ini terjadi justru saat BMKG harus tetap menjalankan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika di seluruh wilayah Indonesia. Kebutuhan operasional ini mencakup pemeliharaan peralatan, hingga penguatan sistem informasi dan peringatan dini bencana — layanan yang langsung berdampak pada keselamatan masyarakat, misalnya peringatan cuaca ekstrem atau potensi tsunami.

Pagu anggaran 2027 sebesar Rp2,523 triliun sendiri akan dibagi untuk dua program utama: dukungan manajemen, serta program meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Sumber pendanaan terbesarnya berasal dari Rupiah Murni, yakni dana yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Faisal menegaskan pagu yang tersedia akan dioptimalkan untuk menjaga operasional, memperkuat infrastruktur BMKG, memelihara peralatan operasional, serta meningkatkan kualitas informasi dan peringatan dini. Namun ia juga menyampaikan harapannya agar dukungan tambahan untuk menutup backlog anggaran 2027 bisa diberikan, guna menjamin kesinambungan dan kualitas layanan MKG bagi masyarakat.

Rencana Penguatan Infrastruktur

Di tengah keterbatasan anggaran ini, sejumlah rencana penguatan infrastruktur tetap masuk dalam agenda BMKG untuk 2027. Salah satunya adalah penguatan infrastruktur melalui skema pinjaman luar negeri, yang mencakup pembangunan radar, sistem pengamatan kelautan, satelit, hingga sistem peringatan dini banjir pesisir.

Selain itu, BMKG juga menyiapkan anggaran dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp273,89 miliar, khusus untuk pembangunan infrastruktur gedung layanan di 20 lokasi. Bagian penting dari rencana ini adalah pembangunan tiga unit radar C-Band di Bali, Aceh, dan Padang, ditambah satu unit radar maritim X-Band di Manado.

Kesenjangan antara kebutuhan dan pagu anggaran ini menjadi tantangan yang perlu dicermati, mengingat layanan BMKG — mulai dari prakiraan cuaca hingga peringatan dini bencana geologi — merupakan infrastruktur vital yang menyentuh langsung keselamatan masyarakat di seluruh Indonesia.