JAKARTA — Indonesia masih menjalani proses aksesi (proses bergabung secara resmi) untuk menjadi anggota New Development Bank (NDB), bank pembangunan yang didirikan kelompok BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Pemerintah menegaskan proses ini masih berlangsung, dan besaran investasi Indonesia ke bank tersebut belum difinalisasi.

Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Kebijakan Isu Multilateral, Tri Tharyat, menjelaskan proses keanggotaan Indonesia bermula dari pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden NDB Dilma Rousseff pada 25 Maret 2025. Sejak pertemuan itu, pemerintah terus melalui berbagai tahapan koordinasi terkait rencana keanggotaan tersebut.

NDB Bukan Klub Eksklusif BRICS

Menurut Tri, saat ini NDB memiliki 10 negara anggota, dengan tujuh di antaranya merupakan anggota inti BRICS. Tiga negara anggota lainnya — Bangladesh, Aljazair, dan Uzbekistan — bukan bagian dari BRICS, sementara Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Indonesia masih dalam proses aksesi yang sama seperti yang sedang dijalani Indonesia saat ini.

"Perlu dipahami bahwa NDB didirikan oleh BRICS, namun keanggotaannya bersifat terbuka (non-BRICS countries can join)," kata Tri dalam press briefing Kemlu di Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2026). Dengan kata lain, bergabungnya Indonesia ke NDB tidak otomatis berarti Indonesia menjadi anggota BRICS — dua status keanggotaan ini terpisah satu sama lain.

Angka US$1 Miliar Masih Sebatas Wacana Awal

Soal rencana investasi Indonesia yang sebelumnya disebut-sebut sekitar US$1 miliar (sekitar Rp17,6 triliun), Tri menegaskan angka tersebut belum final. Kementerian dan lembaga terkait, jelasnya, masih berada di tahap koordinasi awal — sehingga publik sebaiknya belum menganggap angka itu sebagai keputusan yang sudah bulat.

Kenapa NDB Dianggap Menarik?

Pemerintah melihat NDB punya sejumlah keunggulan dibanding lembaga pembiayaan multilateral yang sudah lebih dulu dikenal, seperti Bank Dunia dan IMF. Salah satu yang disorot adalah fleksibilitas skema pembiayaannya, yang memungkinkan penggunaan mata uang lokal alih-alih dolar AS dalam transaksi — sebuah opsi yang berpotensi menekan biaya transaksi bagi negara peminjam.

Tri memastikan perkembangan proses aksesi Indonesia ke NDB akan terus diinformasikan secara berkala, seiring koordinasi antarkementerian dan lembaga yang masih berlangsung sebelum besaran investasi Indonesia akhirnya diputuskan.