Perdebatan soal rencana penempatan senjata nuklir Amerika Serikat kembali mencuat di lingkup NATO, kali ini menyoroti Polandia yang tampak terbelah dalam menyikapi kemungkinan bergabung dalam skema nuclear sharing atau pembagian senjata nuklir aliansi.

Sebagai konteks, saat ini hanya sembilan negara di dunia yang diketahui memiliki program senjata nuklir sendiri, termasuk tiga anggota NATO: AS, Inggris, dan Prancis. Di luar ketiganya, lima negara NATO lain — Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki — menjadi tuan rumah bom nuklir gravitasi B61 milik AS, sebagai bagian dari skema nuclear sharing yang sudah dibangun sejak era Perang Dingin. Skema ini pada dasarnya memungkinkan negara-negara tersebut menyimpan senjata nuklir AS di wilayahnya, meski kendali penuh tetap berada di tangan Washington.

Sikap Berbeda di Internal Polandia

Perdebatan kini bergeser ke Polandia, dan uniknya, sikap resmi pemerintah Polandia sendiri tampak tidak seragam. Wakil Menteri Pertahanan Polandia Pawel Zalewski secara tegas menyatakan Warsawa tidak berminat menampung hulu ledak nuklir AS di wilayahnya. Pernyataan ini disampaikannya usai bertemu Wakil Menteri Pertahanan AS untuk Kebijakan, Elbridge Colby, seperti dikutip Newsweek, Selasa (1/9/2026).

Namun sikap ini langsung mendapat kritik dari kubu yang berafiliasi dengan Presiden Polandia Karol Nawrocki. Kepala Biro Kebijakan Internasional Nawrocki, Marcin Przydacz, menyebut pernyataan Zalewski aneh dan tidak masuk akal, serta dinilainya bertentangan dengan kebijakan Polandia yang sebenarnya justru menginginkan keberadaan hulu ledak nuklir di wilayahnya.

Perbedaan sikap ini menunjukkan adanya ketegangan internal antara pemerintah (yang diwakili Zalewski) dan lingkaran kepresidenan (yang diwakili Przydacz) soal arah kebijakan pertahanan nuklir Polandia.

Konteks Militer dan Geografis Polandia

Perdebatan ini muncul di tengah penguatan posisi militer Polandia di Eropa. Negara ini memiliki angkatan bersenjata terbesar ketiga di NATO setelah AS dan Turki, dengan alokasi anggaran pertahanan mencapai sekitar 4,3 persen dari produk domestik bruto (PDB) — angka yang tergolong tinggi di antara negara-negara NATO.

Namun posisi geografis Polandia yang berbatasan langsung dengan zona konflik membuatnya rentan terhadap dampak perang Rusia-Ukraina, dengan sejumlah insiden drone dan rudal Rusia yang dilaporkan memasuki wilayah udaranya.

Pandangan Para Analis

Sejumlah analis melihat potensi manfaat strategis dari penempatan senjata nuklir AS di Polandia. Artur Kacprzyk dari Institut Urusan Internasional Polandia berpendapat, melibatkan Polandia dalam skema nuclear sharing dapat meyakinkan Rusia bahwa AS dan NATO benar-benar siap merespons dengan opsi nuklir jika terjadi serangan nuklir terhadap sayap timur aliansi.

Menurut Kacprzyk, posisi Polandia yang berada dalam jangkauan sistem rudal Iskander Rusia — yang ditempatkan di Kaliningrad dan Belarus — membuat penempatan senjata yang lebih dekat ke Rusia berpotensi memberikan opsi respons dengan waktu peringatan lebih singkat. Ia menilai langkah ini akan menjadi sinyal politik yang sangat kuat dari AS dan NATO kepada Rusia.

Namun tidak semua analis sepakat dengan pendekatan ini. Wakil Kepala Penelitian di institut yang sama, Lukasz Kulesa, mengingatkan bahwa langkah tersebut berisiko memicu eskalasi baru — Rusia kemungkinan besar akan menjadikan penempatan senjata nuklir di Polandia sebagai "bukti" niat agresif AS dan NATO, alih-alih membacanya sebagai langkah defensif semata.

Sebagai alternatif yang dinilai lebih rendah risiko, Kulesa mengusulkan opsi sertifikasi pesawat tempur F-35 dan pilot Polandia untuk misi nuklir, tanpa perlu benar-benar menempatkan bom nuklir fisik di wilayah Polandia. Ia menyebut pendekatan ini sebagai opsi yang "tidak terlalu ambisius" namun tetap "minim risiko" dibanding penempatan senjata nuklir secara langsung.

Perdebatan soal nuclear sharing di Polandia mencerminkan dilema klasik dalam kebijakan pertahanan aliansi: antara memperkuat daya tangkal terhadap ancaman eksternal, dengan risiko memicu eskalasi yang justru bisa memperburuk situasi keamanan kawasan. Dengan perbedaan sikap yang masih terbuka di internal pemerintahan Polandia sendiri, arah kebijakan ini kemungkinan masih akan terus diperdebatkan sebelum ada keputusan final.