Baru Disepakati, Perjanjian Damai AS-Iran Terancam Kolaps akibat Eskalasi di LebanonBaru Disepakati, Perjanjian Damai AS-Iran Terancam Kolaps akibat Eskalasi di LebanonBaruDisepakati,PerjanjianDamaiAS-IranTerancamKolapsakibatEskalasidiLebanon

QAPLO - Pertemuan diplomatik tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran di Swiss kini dibayangi ketegangan baru. Belum genap beberapa hari setelah kesepakatan damai sementara ditandatangani, implementasi perjanjian tersebut terancam kolaps akibat eskalasi militer di Lebanon selatan dan perebutan kendali di Selat Hormuz.

Delegasi dari kedua negara telah tiba di Swiss pada Sabtu (20/6/2026) untuk merumuskan detail teknis perdamaian. Iran mengirimkan negosiator senior Mohammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Sementara itu, AS diwakili oleh Wakil Presiden JD Vance yang menjadwalkan pembahasan fokus pada program nuklir Iran serta gencatan senjata di Lebanon.

Namun, atmosfer perundingan langsung memanas setelah Israel, sekutu utama AS, meluncurkan serangan udara ke wilayah Lebanon selatan pada Jumat (19/6/2026). Serangan tersebut dilaporkan menewaskan sedikitnya 83 orang dan melukai ratusan lainnya. Teheran menilai aksi militer ini sebagai pelanggaran nyata terhadap komitmen perdamaian yang seharusnya mencakup penghentian konflik bersenjata antara Israel dan Hizbullah.

Ancaman Pembatalan Kesepakatan

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, memperingatkan bahwa seluruh kesepakatan damai bisa saja gugur jika AS tidak segera mengambil tindakan nyata untuk meredam sekutunya. Iran menegaskan bahwa perdamaian yang disepakati dengan Washington harus berdampak pada penghentian agresi di Lebanon.

Di sisi lain, posisi Israel tampaknya belum sejalan dengan draf perdamaian tersebut. Laporan internal menunjukkan pejabat senior Israel menyatakan tidak memiliki rencana untuk menarik pasukan dari Lebanon selatan. Mereka bahkan tengah bernegosiasi dengan AS untuk mempertahankan kehadiran militer di wilayah tersebut, sehari setelah AS-Iran menyepakati penghormatan terhadap kedaulatan Lebanon.

Sengketa Selat Hormuz dan Sikap Keras Trump

Merespons serangan Israel, militer Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz untuk seluruh aktivitas pelayaran komersial. Selat ini merupakan jalur logistik energi paling vital di dunia, sehingga penutupan ini memicu kekhawatiran global terhadap pasokan minyak.

Meski demikian, klaim penutupan ini langsung dibantah oleh militer AS. Juru bicara Komando Pusat AS (CENTCOM), Kapten Angkatan Laut Tim Hawkins, menegaskan bahwa Iran tidak mengendalikan Selat Hormuz dan lalu lintas kapal di kawasan tersebut masih berjalan normal di bawah pengawasan ketat pasukan AS.

Ketegangan ini kian diperumit oleh pernyataan Presiden AS Donald Trump melalui platform Truth Social. Trump menyatakan tidak akan ada pungutan biaya atau tol di Selat Hormuz selama masa gencatan senjata 60 hari. Namun, ia mengancam akan memberlakukan tarif khusus bagi negara-negara Timur Tengah setelah periode tersebut berakhir jika kesepakatan komprehensif gagal dicapai, sebagai kompensasi atas peran militer AS di kawasan tersebut.

Dampak Kemanusiaan yang Terus Meluas

Konflik di Lebanon telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang mendalam. Data dari Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat lebih dari 4.000 orang tewas sejak awal Maret 2026, termasuk ratusan petugas medis.

Keberhasilan negosiasi di Swiss pekan ini akan menjadi penentu apakah Timur Tengah dapat melangkah menuju stabilitas baru, atau justru kembali terperosok ke dalam perang regional yang lebih luas. Redaksi akan terus memperbarui perkembangan diplomasi ini seiring berjalannya perundingan di Swiss.