Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti fenomena peralihan (shifting) konsumsi masyarakat dari bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Menurutnya, kondisi ini perlu jadi perhatian serius, agar alokasi subsidi energi benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang memang berhak menerimanya.

Bahlil secara khusus mengimbau masyarakat yang memiliki kendaraan mewah dan kondisi ekonomi berkecukupan untuk berhenti menggunakan BBM bersubsidi seperti Pertalite maupun Biosolar. Ia meminta kelompok masyarakat mampu memiliki kesadaran agar tidak "menyerobot" fasilitas yang sejatinya diperuntukkan bagi golongan masyarakat kurang mampu.

Dalam pernyataannya, Kamis (17/9/2026), Bahlil menyampaikan langsung kepada masyarakat yang memiliki mobil mewah seperti BMW atau kendaraan kelas atas lainnya, agar mempertimbangkan aspek kepekaan sosial dan tidak menggunakan BBM subsidi — karena jatah tersebut memang diperuntukkan bagi saudara-saudara yang berhak menerimanya. Ia menegaskan salah satu cara memastikan subsidi tepat sasaran adalah lewat kesadaran semacam ini.

Regulasi Pembatasan Masih Dipertimbangkan

Ketika ditanya soal kemungkinan pemerintah menerbitkan regulasi khusus untuk membatasi peralihan konsumsi ini, Bahlil menyatakan pihaknya akan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Ia mengakui penyusunan regulasi baru membutuhkan proses yang tidak instan, sehingga untuk saat ini imbauan langsung kepada masyarakat dinilai penting sebagai langkah awal, sambil opsi regulasi tetap dikaji lebih lanjut.

Mengaku Beri Contoh Langsung

Sebagai bentuk teladan, Bahlil menyebut dirinya sendiri tidak pernah menggunakan BBM subsidi, meski pemerintah tetap menjamin ketersediaan pasokan BBM secara merata bagi seluruh masyarakat, termasuk dirinya jika ingin menggunakannya. Ia mempertanyakan kepantasan dirinya — dengan kondisi ekonomi yang sudah mapan — ikut memakai BBM subsidi yang semestinya menjadi hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Bahlil mengaku merasa terpanggil menyuarakan imbauan ini karena memiliki latar belakang dan pengalaman hidup yang dekat dengan realitas masyarakat kecil. Ia menyebut dirinya sebagai menteri yang pernah merasakan makan beras subsidi, sehingga menurutnya penting untuk memastikan hak masyarakat yang berhak menerima subsidi benar-benar sampai ke mereka — bukan justru diambil oleh kelompok yang sebenarnya mampu.

Imbauan Bahlil ini menyoroti persoalan klasik dalam kebijakan subsidi energi di Indonesia: sulitnya memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran, ketika akses terhadap BBM bersubsidi masih relatif terbuka bagi siapa saja tanpa mekanisme pembatasan yang ketat. Sejauh ini, langkah pemerintah masih berupa imbauan moral, bukan aturan yang mengikat — sehingga efektivitasnya akan sangat bergantung pada kesadaran masyarakat itu sendiri, sampai ada kebijakan pembatasan yang lebih konkret diterapkan.