Australia Tetapkan Upah Minimum dan Asuransi Wajib bagi Kurir Ojek Online, Berlaku Mulai Pekan Depan
Selama ini pekerja gig di sektor pengantaran sering dianggap berada di luar sistem perlindungan ketenagakerjaan formal. Australia baru saja mengubah itu. Lembaga hubungan industrial negara itu, Fair Work Commission (FWC), menerbitkan perintah pada Selasa (11/8/2026) malam waktu setempat yang menetapkan standar minimum baru bagi pekerja gig di sektor pengantaran makanan dan kebutuhan sehari-hari — dan aturan ini diperkirakan berdampak pada sekitar 250.000 pekerja begitu mulai berlaku 17 Agustus mendatang.
Ada dua perlindungan utama dalam aturan baru ini. Pertama, soal upah: pekerja gig kini berhak atas bayaran minimum 31,3 dolar Australia (sekitar Rp395.000) per jam — lebih tinggi dari upah minimum nasional Australia yang saat ini di level 26,44 dolar Australia (sekitar Rp333.000) per jam. Kedua, soal asuransi: perusahaan diwajibkan menyediakan asuransi kecelakaan pribadi dengan "tingkat perlindungan minimum yang wajar" bagi pekerjanya, meski FWC tidak merinci berapa besaran minimum yang dimaksud.
Satu catatan penting: pekerja tetap bertanggung jawab sendiri untuk memiliki asuransi pihak ketiga atas kendaraan yang mereka pakai untuk mengantar.
Yang juga diatur secara spesifik adalah definisi "waktu kerja aktif" — dihitung sejak pekerja menerima pesanan sampai pengiriman selesai. Rentang waktu inilah yang dijamin mendapat tarif minimum sesuai ketentuan baru, bukan seluruh waktu pekerja online menunggu order.
Kebijakan Australia ini muncul tak lama setelah Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengadopsi standar ketenagakerjaan pertama yang sifatnya mengikat bagi pekerja gig, pada Juni lalu. Meski begitu, standar ILO tersebut baru bisa berlaku penuh setelah diratifikasi masing-masing negara — jadi belum otomatis mengikat di semua tempat.
Di dalam negeri Australia sendiri, aturan baru FWC ini adalah buah dari perjuangan panjang. Selama bertahun-tahun, sebagian besar pekerja gig diklasifikasikan sebagai kontraktor independen, bukan karyawan tetap — status yang membuat mereka luput dari banyak perlindungan ketenagakerjaan formal. Pemerintah Partai Buruh yang berhaluan kiri-tengah kemudian mengesahkan undang-undang pada 2023 dan 2024 yang memberi pekerja gig hak lebih besar untuk merundingkan upah dan kondisi kerja, sekaligus memberi FWC kewenangan menetapkan standar semacam ini.
Serikat Transport Workers Union (TWU) menyambut baik keputusan ini. Sekretaris Nasional TWU, Michael Kaine, menyebutnya sebagai tonggak penting. "Pekerja gig di Australia terlalu lama berada di luar sistem ketenagakerjaan kami. Mulai Senin, mereka akan berhak atas seperangkat standar yang benar-benar terdepan di dunia," ujarnya.
Menariknya, dua raksasa aplikasi pengantaran yang terdampak langsung — Uber Eats dan DoorDash — justru menyatakan dukungan terhadap aturan ini. Keduanya menilai kebijakan ini membuktikan bahwa perlindungan pekerja yang lebih kuat bisa berjalan beriringan dengan fleksibilitas kerja, yang selama ini jadi daya tarik utama ekonomi gig.
Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda