Lebih dari 100 ribu migran asal Ukraina dan Sudan di Amerika Serikat bisa bernapas lega. Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) AS mengumumkan penundaan mendadak atas berakhirnya status perlindungan sementara yang seharusnya kedaluwarsa pada Senin (19/10/2026).

Dalam pernyataan tertulisnya, DHS menyebut pengumuman resmi akan disampaikan pada waktu yang tepat. Sampai saat itu, warga Ukraina dan Sudan yang tercakup dalam program perlindungan sementara atau Temporary Protected Status (TPS) tetap dilindungi dari ancaman deportasi. DHS tidak menyebutkan berapa lama penundaan berlaku.

Status TPS seharusnya berakhir Senin untuk sekitar 101 ribu warga Ukraina dan 1.800 warga Sudan. Program ini memungkinkan warga negara asing yang negaranya dilanda konflik bersenjata atau bencana untuk tinggal dan bekerja secara legal di AS.

DHS belum menjawab pertanyaan apakah para pemegang TPS masih bisa mempertahankan izin kerja mereka. Namun secara umum, TPS memungkinkan penerimanya bekerja selama perlindungan masih berlaku.

Keputusan ini menjadi ironi tersendiri bagi pemerintahan Presiden Donald Trump yang selama ini gencar mencabut perlindungan sementara dan memulangkan para migran. Sejauh ini, pemerintah AS telah menghentikan TPS bagi lebih dari satu juta orang dari 13 negara, termasuk Venezuela, Haiti, Honduras, Nikaragua, Afghanistan, dan Suriah.

Namun sekitar sebulan lalu, pemerintahan yang sama mempertahankan perlindungan bagi hampir 200 ribu warga El Salvador yang statusnya akan berakhir pada 9 September. Polanya serupa: keputusan resmi ditunda, sementara para migran tetap boleh tinggal dan bekerja.

Desakan Aktivis dan Anggota Parlemen

Aktivis dan kelompok anggota parlemen lintas partai telah lama memperingatkan tenggat TPS bagi warga Ukraina, dengan alasan kondisi di negara asal mereka belum aman untuk kembali di tengah perang melawan Rusia.

Yuriy Boyechko, pimpinan organisasi nirlaba Hope For Ukraine yang membantu pemukim baru asal Ukraina di AS, menyebut pengumuman pemerintah sebagai tambalan di menit-menit akhir yang tidak menyelesaikan akar masalah. Menurutnya, sudah saatnya AS merumuskan jalur yang jelas menuju status tinggal permanen bagi mereka, karena kembali ke Ukraina bukan pilihan yang aman.

Andrew Arthur, pakar keamanan nasional dan imigrasi dari lembaga kajian Center for Immigration Studies di Washington, menilai pemerintah pada akhirnya akan mengambil keputusan, namun tidak terikat tenggat waktu. Ia menilai tak terbantahkan bahwa Sudan dan Ukraina masih dilanda konflik bersenjata, sehingga menteri berwenang penuh untuk melanjutkan TPS bagi kedua negara.

Latar Status Perlindungan

Ukraina pertama kali ditetapkan menerima TPS pada April 2022, dua bulan setelah invasi besar-besaran Rusia. Pemerintahan Presiden Joe Biden kemudian memperpanjang penetapan itu, terakhir pada Januari 2025 untuk 18 bulan tambahan hingga Oktober 2026.

Sementara itu, program TPS untuk Sudan sudah berjalan sejak 1997 dan terus diperpanjang oleh pemerintahan AS yang silih berganti akibat konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik yang melanda negara Afrika tersebut.

Keputusan Senin ini muncul dua pekan sebelum pemilihan sela (midterm), ketika kebijakan imigrasi garis keras Trump akan diuji di kotak suara.

Sumber: The Guardian