AS dan UAE Bentuk Satgas AI Militer Bersama Pertama, Beberapa Pekan Setelah AS Longgarkan Ekspor Chip ke Abu Dhabi

QAPLO - Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengumumkan kesepakatan dengan Uni Emirat Arab pada Selasa, 28 Juli 2026, untuk membentuk satuan tugas gabungan pertama yang secara khusus mempercepat pengembangan kecerdasan buatan (AI) untuk keperluan militer. Satgas ini diberi nama Task Force Talon Synapse dan dijadwalkan mulai beroperasi penuh "dalam beberapa pekan ke depan", menurut pernyataan resmi CENTCOM.
Berbasis di Abu Dhabi, tim ini akan diisi sekitar 20 personel dari AS dan UAE dengan latar belakang di bidang AI, pengolahan data, dan keamanan siber. Fokus kerja satgas mencakup tiga area utama: mengintegrasikan aplikasi AI untuk mendukung analisis intelijen, melindungi infrastruktur kritis, dan memantau situasi keamanan di kawasan Teluk. CENTCOM menyebutnya sebagai satgas bilateral pertama yang secara khusus didedikasikan untuk mempercepat pengembangan AI militer antara kedua negara.
Komandan CENTCOM, Laksamana Brad Cooper, menyebut kesepakatan ini sebagai tonggak bersejarah dalam kerja sama dengan salah satu mitra regional AS yang paling mumpuni. Ia menekankan komitmen bersama kedua negara untuk mengadopsi aplikasi AI yang mendorong inovasi secara cepat dan dalam skala besar.
Gagasan pembentukan satgas ini sebenarnya bukan hal baru. Menurut CENTCOM, ide itu pertama kali dibahas tahun lalu dalam pertemuan antara Cooper dan Penasihat Keamanan Nasional UAE, Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan—yang juga menjabat Wakil Penguasa Abu Dhabi dan merupakan adik dari Presiden UAE, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Pembahasan itu berlanjut bulan lalu, saat pejabat pertahanan Emirat bertemu dengan para pemimpin industri AI dalam lawatan CENTCOM ke kawasan tersebut.
Pembentukan Talon Synapse tidak berdiri sendiri. Awal tahun ini, Menteri Perang AS Pete Hegseth mengeluarkan arahan agar seluruh jajaran Pentagon—yang kini disebut Departemen Perang—bertransformasi menjadi "kekuatan tempur berbasis AI" di semua lini, dari depan sampai belakang. Satgas bersama dengan UAE ini bisa dibaca sebagai perpanjangan dari agenda tersebut ke ranah kerja sama internasional.
Yang membuat momentumnya makin terasa, pengumuman satgas ini datang tidak lama setelah Departemen Perdagangan AS melonggarkan aturan ekspor teknologi canggih ke UAE. Pada 10 Juli lalu, Biro Industri dan Keamanan (BIS) di bawah Departemen Perdagangan menaikkan status UAE ke Country Group A:5—kategori kepercayaan tertinggi dalam sistem kontrol ekspor AS—setelah sebelumnya negara itu masuk kelompok yang lebih dibatasi.
Perubahan ini membuat entitas UAE yang disetujui, termasuk perusahaan G42 dan anak usahanya Core42, serta perusahaan AS yang beroperasi di sana seperti Amazon, Apple, dan xAI, kini bisa menerima chip dan server AI canggih buatan Nvidia dan AMD tanpa perlu izin ekspor satu per satu. Sebelumnya, setiap pengiriman chip semacam ini butuh proses tinjauan berbulan-bulan.
Kebijakan itu merupakan bagian dari implementasi kerangka kerja sama AI AS-UAE yang diteken Mei 2025, dan menurut Departemen Perdagangan, pelonggaran ini juga mempertimbangkan peran UAE dalam mendukung kepentingan AS selama serangkaian operasi militer terhadap Iran tahun ini. Sebagai perbandingan, pemerintahan Joe Biden sebelumnya cenderung menahan akses UAE ke chip-chip paling canggih karena kekhawatiran soal kedekatan sejumlah perusahaan Emirat, termasuk G42, dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok.
Namun langkah ini juga menuai kritik dari sejumlah kalangan di Washington. Chris McGuire, peneliti senior di Council on Foreign Relations yang pernah menjabat baik di pemerintahan Trump periode pertama maupun pemerintahan Biden, memperingatkan bahwa kebijakan ini berisiko besar bagi keamanan nasional karena berpotensi membuka jalur belakang bagi Tiongkok untuk mengakses komputasi AI kelas atas lewat UAE. Ini adalah pandangan seorang analis, bukan temuan resmi pemerintah AS, sehingga masih menjadi perdebatan terbuka.
Ada pula sorotan lain yang tidak bisa dilepaskan dari konteks ini. Sheikh Tahnoon, sosok yang membidani gagasan satgas AI bersama ini, belakangan juga disorot media AS karena laporan The Wall Street Journal yang mengungkap bahwa perusahaan investasinya membeli 49 persen saham perusahaan kripto keluarga Trump, World Liberty Financial, senilai 500 juta dolar AS—transaksi yang diteken hanya beberapa hari sebelum pelantikan kedua Trump pada Januari 2025.
Sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat, termasuk Senator Elizabeth Warren, mendesak digelarnya dengar pendapat terkait potensi benturan kepentingan antara transaksi bisnis keluarga Trump dan kebijakan pelonggaran ekspor chip AI ke UAE tersebut. Pihak Gedung Putih membantah ada kaitan antara keduanya.
Ada satu benang merah lain yang membuat pengumuman satgas ini menarik disimak: hubungan Pentagon dengan Anthropic, salah satu perusahaan AI besar asal AS, sedang berada di titik terendah. Awal Maret lalu, Departemen Perang secara resmi melabeli Anthropic sebagai "risiko rantai pasok" nasional—sebutan yang selama ini nyaris selalu disematkan untuk negara-negara yang dianggap musuh AS, bukan perusahaan Amerika sendiri.
Sengketa ini bermula dari penolakan Anthropic untuk mencabut sejumlah pembatasan penggunaan produknya, khususnya terkait pengawasan massal terhadap warga AS dan senjata otonom penuh tanpa keterlibatan manusia, sementara Pentagon menginginkan kebebasan penggunaan tanpa batasan semacam itu. Anthropic sejak itu menggugat keputusan tersebut ke pengadilan.
Dalam konteks itulah pembentukan Task Force Talon Synapse dengan UAE bisa dibaca sebagai bagian dari strategi Pentagon mencari mitra pengembangan AI militer di luar ketergantungan pada satu atau dua perusahaan AI komersial AS yang tengah berseteru dengannya. UAE sendiri, dalam dekade terakhir, memang aktif membangun kapabilitas pertahanan berbasis AI lewat berbagai kemitraan, termasuk dengan perusahaan drone otonom Anduril.
Sejauh ini, rincian teknis satgas—termasuk lingkup kerja sama data dan mekanisme pengawasannya—belum sepenuhnya diumumkan ke publik. CENTCOM menyebut langkah awal yang tengah ditempuh adalah merampungkan nota kesepahaman antara kedua pihak, sebelum satgas benar-benar beroperasi penuh dalam beberapa pekan mendatang.
Sejumlah pengamat pertahanan mengaku masih menunggu kejelasan lebih jauh soal tujuan akhir dan batasan operasional dari kerja sama ini.
Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda