APDESU Desak Kejari Batu Bara Usut Dugaan Penyimpangan Dana BOS SDN 01 Labuhan RukuAPDESU Desak Kejari Batu Bara Usut Dugaan Penyimpangan Dana BOS SDN 01 Labuhan RukuAPDESUDesakKejariBatuBaraUsutDugaanPenyimpanganDanaBOSSDN01LabuhanRuku

BATU BARA – Aliansi Pemuda Desa Bersatu (APDESU) Kabupaten Batu Bara menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara dan Kantor Bupati Batu Bara, Rabu (24/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak aparat penegak hukum menyelidiki dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di UPTD SD Negeri 01 Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi.

Selain meminta penyelidikan, APDESU juga mendorong adanya audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2023 hingga 2025. Massa menilai pengelolaan dana pendidikan perlu diawasi secara ketat agar penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Desak Penyelidikan dan Audit Pengelolaan Dana BOS

Puluhan peserta aksi membawa poster dan spanduk berisi tuntutan agar Kejari Batu Bara, Inspektorat, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana BOS di sekolah tersebut.

Koordinator aksi APDESU menyebut terdapat sejumlah indikasi yang menurut mereka perlu ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang. Namun, tudingan tersebut masih berupa laporan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat sehingga memerlukan proses verifikasi serta pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat terkait.

"Kami meminta Kejaksaan Negeri Batu Bara mengusut dugaan penyimpangan Dana BOS dan mengevaluasi pelaksanaan PPDB di SDN 01 Labuhan Ruku. Kami berharap prosesnya dilakukan secara profesional, objektif, dan terbuka kepada masyarakat," ujar perwakilan APDESU saat menyampaikan orasi.

PPDB Juga Diminta Dievaluasi

Selain persoalan Dana BOS, APDESU turut menyoroti pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SDN 01 Labuhan Ruku. Mereka menilai proses penerimaan siswa baru perlu dievaluasi untuk memastikan pelaksanaannya berlangsung transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

PPDB merupakan mekanisme penerimaan siswa baru yang diatur pemerintah dengan sejumlah jalur penerimaan, seperti domisili, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua. Transparansi dalam proses tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan.

Meski demikian, hingga kini belum ada hasil pemeriksaan ataupun kesimpulan resmi dari instansi terkait mengenai tuntutan yang disampaikan APDESU.

Minta Pengawasan Anggaran Pendidikan Diperkuat

Setelah menyampaikan aspirasi di Kantor Kejari Batu Bara, massa melanjutkan aksi ke Kantor Bupati Batu Bara. Mereka meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan, termasuk memastikan setiap satuan pendidikan menjalankan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Menurut APDESU, pengelolaan Dana BOS yang terbuka menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Dana tersebut pada dasarnya ditujukan untuk mendukung kebutuhan operasional sekolah, mulai dari kegiatan pembelajaran, pengadaan sarana pendidikan, hingga peningkatan kualitas layanan sekolah.

Karena itu, mereka berharap setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi secara berkala oleh instansi yang berwenang.

Pihak Sekolah dan Dinas Pendidikan Belum Memberi Tanggapan

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Perwakilan massa kemudian menyerahkan pernyataan sikap kepada Kejari Batu Bara dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

Hingga berita ini ditulis, pihak UPTD SD Negeri 01 Labuhan Ruku belum memberikan tanggapan terkait tuntutan yang disampaikan APDESU. Upaya konfirmasi masih dilakukan.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara juga belum mengeluarkan keterangan resmi mengenai desakan pemeriksaan tersebut.

APDESU menyatakan akan terus mengawal perkembangan laporan yang mereka sampaikan. Mereka berharap aparat penegak hukum dan instansi terkait dapat memberikan kepastian mengenai tindak lanjut atas aspirasi yang diajukan masyarakat.