Anggaran Rumah Korban Bencana Aceh Diusulkan Naik Jadi Rp80 Juta, Ini Alasan BNPBAnggaran Rumah Korban Bencana Aceh Diusulkan Naik Jadi Rp80 Juta, Ini Alasan BNPBAnggaranRumahKorbanBencanaAcehDiusulkanNaikJadiRp80Juta,IniAlasanBNPB

JAKARTA — Warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh berpeluang mendapatkan hunian bantuan dengan kualitas bangunan yang lebih kokoh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kini tengah mengupayakan peningkatan alokasi anggaran stimulan untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dari semula Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit.

Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan bahwa penyesuaian nominal ini dikhususkan bagi kategori rumah yang mengalami rusak berat. Wilayah Aceh menjadi perhatian utama karena memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam hal kondisi geografis yang memengaruhi pengadaan serta distribusi material bangunan ke lokasi terdampak.

"Peningkatan nilai bantuan diharapkan dapat menghasilkan kualitas bangunan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak," ujar Suharyanto dalam keterangan resminya di Jakarta.

Mengenal Skema In Situ dan Spesifikasi Bangunan

Berbeda dengan proyek relokasi yang memindahkan warga ke kawasan baru, proyek kali ini menggunakan skema pembangunan in situ. Istilah teknis ini berarti rumah bantuan akan dibangun langsung di atas lahan milik warga sendiri yang sebelumnya terdampak bencana. Skema ini dinilai lebih humanis karena warga tidak perlu kehilangan ruang sosial dan mata pencaharian di lingkungan lama mereka.

Terkait spesifikasi, setiap unit huntap dirancang menggunakan konstruksi permanen standar tipe 36. Dengan penyesuaian anggaran yang sedang diajukan, bangunan ini nantinya akan dilengkapi dengan:

• Dua unit kamar tidur.

• Satu kamar mandi dan ruang tamu.

• Konstruksi dinding bata plester.

• Rangka atap menggunakan baja ringan.

Status Kebijakan dan Realisasi di Lapangan

Meskipun rencana kenaikan anggaran ini membawa angin segar, status kebijakan tersebut saat ini belum sepenuhnya final. Usulan perubahan nominal dana stimulan sudah mengantongi kesepakatan dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Namun, proses pembahasan regulasi dan detail anggarannya masih terus berlangsung di tingkat pusat.

Di sisi lain, proyek pembangunan fisik di lapangan tetap berjalan tanpa harus menunggu pembahasan anggaran baru selesai. Secara keseluruhan, BNPB mencatat telah menerima total usulan sekitar 15.000 unit huntap in situ yang tersebar di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dari belasan ribu usulan tersebut, sebanyak 800 hingga 900 unit rumah saat ini sedang dibangun secara serentak di berbagai wilayah. Dari jumlah yang sedang berjalan itu, hampir 400 unit di antaranya dilaporkan telah rampung secara fungsional.

Penyerahan Bertahap Demi Kepastian Warga

BNPB memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Pemerintah menerapkan sistem jemput bola, di mana setiap hunian yang selesai dibangun akan langsung diserahkan kepada warga penerima manfaat agar bisa segera ditempati tanpa menunda waktu.

Suharyanto menambahkan, beberapa wilayah mulai dari Aceh Tamiang, Aceh Timur, hingga Aceh Utara akan menjadi titik fokus pemantauan rumah-rumah yang sudah selesai dibangun. Langkah bertahap ini diambil agar masyarakat memahami bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan proses operasional yang matang di lapangan.