50 Ribu Migran Serbu Ceuta dari Maroko dalam Semalam, Puluhan Tewas, Picu Gejolak Politik di Eropa
Spanyol menghadapi krisis perbatasan mendadak setelah puluhan ribu migran menyerbu masuk ke Ceuta, wilayah kecilnya di Afrika Utara, dalam waktu kurang dari 24 jam. Perdana Menteri Pedro Sánchez, yang buru-buru terbang ke Ceuta pada Jumat (31/7), menyebut peristiwa itu sebagai "pelanggaran terhadap integritas teritorial Spanyol." Puluhan orang dilaporkan tewas, dan gelombang kejadian ini dengan cepat merambat menjadi krisis politik yang melibatkan hampir seluruh Eropa.
Ceuta sendiri adalah kota kecil di ujung Afrika yang berbatasan langsung dengan Maroko, salah satu dari hanya dua wilayah Spanyol — satunya lagi Melilla — yang menjadi perbatasan darat Uni Eropa dengan benua Afrika. Kedua kota itu masing-masing berpenduduk sekitar 85.000 jiwa, dan memang kerap mengalami lonjakan upaya penyeberangan migran dari waktu ke waktu. Namun skala kejadian Kamis (30/7) lalu nyaris tak ada bandingannya.
Kementerian Dalam Negeri Spanyol menyebut sekitar 50.000 orang masuk ke Ceuta sejak Kamis pagi — jumlah yang lebih dari separuh populasi normal kota itu. Namun Presiden Ceuta, Juan Jesús Vivas, memberikan angka lebih tinggi: sekitar 60.000 orang, setara 70 persen populasi kota dalam waktu 24 jam.
Jumlah korban jiwa pun berubah-ubah seiring waktu, wajar mengingat proses evakuasi dan pencarian jenazah masih berlangsung saat berita ini disusun. Perwakilan pemerintah Spanyol di Ceuta menyatakan 57 jenazah telah ditemukan di sisi Spanyol, dengan kemungkinan ada korban tambahan di sisi Maroko yang belum terhitung.
Sejumlah laporan sebelumnya sempat menyebut angka yang lebih rendah — mulai dari belasan hingga sekitar 34 orang — sebelum jumlah itu terus direvisi naik. Kebanyakan korban diduga tenggelam, sementara sebagian lainnya tewas dalam desak-desakan saat massa berebut menerobos perbatasan, menurut keterangan sejumlah aktivis kemanusiaan setempat.
Soal siapa saja yang kembali ke Maroko pun datanya bervariasi antar laporan, tapi arahnya sama: sebagian besar dari mereka yang masuk pada Kamis sudah kembali dengan sendirinya pada Jumat sore, setelah tidak menemukan tempat tinggal maupun makanan yang memadai di Ceuta.
Rekaman video dan foto yang beredar memperlihatkan migran berenang atau mengapung menggunakan ban dalam dari sisi Maroko, sementara yang lain menerobos gerbang perbatasan darat dan berlari masuk ke kota Ceuta. Rute yang biasa dipakai adalah berenang dari kota Fnideq di Maroko, menempuh jarak sekitar 5 kilometer menuju wilayah Spanyol, atau dari kota Belyounech yang jaraknya lebih pendek.
Sebagian besar yang menyeberang adalah laki-laki muda, tapi turut pula keluarga dengan perempuan dan anak-anak kecil. Sejumlah migran yang diwawancarai media asing menceritakan alasan mereka. Ahmed Karim, pria Maroko berusia 33 tahun, mengaku menyeberang karena sulitnya lapangan kerja di negaranya. Migran lain, Jadid Zacaria, mengaku "senang" bisa tiba di Spanyol meski pengalaman menyeberangi laut itu ia sebut sangat berat.
Cerita serupa datang dari Ayoub El Abyad, remaja 16 tahun asal Maroko, yang menempuh perjalanan 12 jam menuju Ceuta setelah menonton video-video di Instagram yang memperlihatkan migran lain berhasil menyeberang. Ada pula Fatima Zahra, warga Maroko yang memutuskan ikut arus massa setelah mendengar cerita orang-orang di sekitarnya yang berhasil masuk lebih dulu — ia mengaku ingin ke Eropa karena kondisi kerjanya di Maroko sangat memprihatinkan.
Presiden Ceuta, Vivas, menyebut situasi di kotanya "benar-benar tidak berkelanjutan," dan mengkritik respons pemerintah pusat yang menurutnya terlambat dan kurang memadai. Rachid Sbihi, yang memimpin asosiasi pekerja lokal yang mewakili petugas Guardia Civil, menggambarkan kondisi di lapangan sebagai krisis kemanusiaan serius — ribuan migran, termasuk anak-anak tanpa pendamping, terpaksa tidur di taman dan trotoar karena fasilitas penampungan tak mencukupi.
Sebagai respons, pemerintah Spanyol mengerahkan militer untuk membantu mengamankan wilayah pesisir dan jalan-jalan di Ceuta guna mengendalikan kerumunan. Otoritas Spanyol juga menyatakan akan berupaya mendeportasi mereka yang masuk secara ilegal secepat mungkin — meski hal ini menghadapi kendala hukum, seperti akan dijelaskan berikut.
Otoritas di Ceuta maupun Madrid mengaitkan lonjakan penyeberangan ini dengan putusan Mahkamah Agung Spanyol yang dikeluarkan awal bulan ini. Intinya, putusan itu melarang otoritas mendeportasi secara langsung migran yang tiba lewat jalur laut tanpa melalui proses hukum yang semestinya. Aturan ini tidak berlaku bagi migran yang masuk lewat jalur darat, termasuk yang memanjat pagar perbatasan.
Sánchez menuding jaringan penyelundup manusia sengaja menyebarkan tafsir keliru atas putusan tersebut, yang menurutnya "menyebar cepat dalam beberapa jam terakhir" lewat jejaring perdagangan manusia dan memicu lonjakan massal yang terjadi. Namun sejumlah aktivis di Maroko meragukan penjelasan ini.
Mereka berargumen kebanyakan migran kemungkinan besar tidak tahu-menahu soal putusan pengadilan tersebut — sebagaimana tergambar dari kesaksian El Abyad dan Zahra di atas, yang justru mengaku terdorong oleh video media sosial dan cerita dari mulut ke mulut, bukan pertimbangan hukum.
Duta Besar Maroko untuk Spanyol, Karima Benyaich, menegaskan bahwa apa yang terjadi di Ceuta berlangsung bertentangan dengan kehendak pemerintahnya sendiri. Ia menyebut Maroko selalu mengutamakan migrasi yang legal, tertib, dan aman, tapi tidak memberikan komentar soal apa sebenarnya yang memicu gelombang penyeberangan kali ini. Sampai sekarang, belum ada penjelasan resmi dan pasti mengapa begitu banyak orang memutuskan menyeberang dalam waktu yang nyaris bersamaan.
Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, turut bersuara lewat unggahan di media sosial X pada Jumat. Ia menyebut gambar-gambar dari Ceuta sebagai sesuatu yang "tidak bisa diterima," mendesak penghentian segera penyeberangan berbahaya, pembongkaran jaringan penyelundupan, serta percepatan proses pemulangan sesuai aturan Uni Eropa yang berlaku. Von der Leyen mengatakan telah menugaskan dua komisioner Eropa untuk membantu Spanyol menangani situasi ini, termasuk dukungan operasional lewat Frontex, badan penjaga perbatasan Uni Eropa.
Reaksi paling keras datang dari sejumlah pemerintah dan tokoh politik sayap kanan di Eropa. Italia, yang dipimpin Perdana Menteri Giorgia Meloni, untuk sementara menangguhkan kebijakan bebas visa dan bebas paspor bagi penerbangan dari Spanyol — sebuah langkah yang sebetulnya bertentangan dengan semangat Area Schengen, kesepakatan yang selama ini memungkinkan warga negara-negara anggota Uni Eropa bepergian antarnegara tanpa pemeriksaan perbatasan. Meloni menyebut langkah itu perlu diambil demi "menjaga keamanan nasional."
Prancis pun tak tinggal diam. Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez mengatakan telah menginstruksikan pemeriksaan tambahan di perbatasan dengan Spanyol, meski ia tidak merinci bentuk konkret pemeriksaan itu — sesuatu yang sebenarnya tidak lazim terjadi antarsesama negara anggota Uni Eropa yang biasanya bebas dari pemeriksaan perbatasan semacam itu.
Tokoh sayap kanan lain juga memanfaatkan momentum ini. Pemimpin partai sayap kanan Prancis, Marine Le Pen, menyatakan jika terpilih dalam pemilu tahun depan, ia akan membatasi kebebasan bergerak hanya untuk warga negara Eropa, dan menuding pemerintah Spanyol turut "mendorong" gelombang migran yang menurutnya masif dan terkoordinasi ini.
Di Inggris, tokoh sayap kanan Nigel Farage memperingatkan bahwa "tak lama lagi banyak yang akan menyeberangi Selat Channel" untuk masuk ke Inggris secara ilegal, sembari mengecam kebijakan amnesti Spanyol bagi migran tanpa dokumen.
Sánchez sendiri, di tengah gempuran kritik, membalas seruan sejumlah politisi Eropa yang mendesak penangguhan keanggotaan Spanyol dalam Area Schengen. Ia menegaskan solidaritas dan empati bersifat opsional, tapi penghormatan terhadap perjanjian Eropa tidak boleh ditawar — sekaligus menekankan bahwa krisis migrasi semestinya tidak dijadikan alat untuk memecah belah Uni Eropa.
Sorotan dari Luar Eropa
Presiden AS Donald Trump, yang selama ini kerap berseberangan pandangan dengan Sánchez soal isu imigrasi, memberikan reaksi publik pertamanya lewat wawancara telepon dengan Fox News, menyebut situasi tersebut "mengerikan." Wakil Presiden JD Vance melangkah lebih jauh, menyebut kejadian ini sebagai "pengingat yang menyedihkan atas konsekuensi migrasi massal dan kebijakan globalis sayap kiri radikal" — sebuah pernyataan politis yang mencerminkan sikap pemerintahan Trump terhadap isu imigrasi, bukan penilaian resmi atas penyebab krisis itu sendiri.
Israel pun ikut berkomentar, meski dari sudut yang berbeda. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyindir balik kritik Spanyol terhadap serangan Israel di Jalur Gaza. Sebelum terus menggurui pihak lain, katanya, Spanyol semestinya lebih dulu menjelaskan kepada dunia mengapa negaranya masih mempertahankan wilayah kolonial di Afrika — merujuk pada status Ceuta dan Melilla yang memang selama ini juga diperdebatkan Maroko, yang menurut sejumlah laporan tidak sepenuhnya mengakui kedaulatan Spanyol atas kedua wilayah tersebut.
Sampai artikel ini disusun, belum ada kepastian tunggal soal apa yang benar-benar memicu lonjakan penyeberangan sebesar ini dalam waktu yang begitu singkat. Penjelasan resmi Spanyol soal disinformasi seputar putusan pengadilan baru sebatas dugaan kuat, bukan kesimpulan final — dan sejumlah pihak di Maroko masih meragukannya. Angka pasti korban jiwa dan jumlah orang yang benar-benar masih berada di Ceuta pun kemungkinan besar masih akan terus diperbarui dalam beberapa hari ke depan, seiring proses evakuasi dan identifikasi jenazah yang masih berjalan.
Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda