25 Kepala Daerah Dikirim ke Singapura untuk Belajar Tingkatkan Pelayanan Publik25 Kepala Daerah Dikirim ke Singapura untuk Belajar Tingkatkan Pelayanan Publik25KepalaDaerahDikirimkeSingapurauntukBelajarTingkatkanPelayananPublik

JAKARTA - Lemhannas RI mengumumkan rencana mengirim 25 kepala daerah yang mengikuti program pendidikannya ke Singapura untuk mempelajari praktik terbaik dalam peningkatan pelayanan publik.

"Mereka akan mengunjungi Lee Kuan Yew School of Public Policy di National University of Singapore guna memperoleh wawasan, khususnya terkait pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sampah," kata Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, Rabu.

Saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta Pusat, Ace menjelaskan bahwa kunjungan ke Singapura merupakan bagian dari angkatan ketiga Program Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang dijadwalkan berlangsung pada 15–18 Juli 2026.

Ace mengatakan 25 kepala daerah tersebut akan memiliki kesempatan belajar dari pengalaman Singapura dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah masing-masing, termasuk melalui penerapan sistem administrasi berbasis digital.

Sebelum berangkat ke Singapura, para peserta KPPD akan mengikuti pelatihan selama satu pekan di Lemhannas yang dimulai pada Rabu.

Ia menambahkan bahwa Lemhannas akan memberikan pembekalan kepada para kepala daerah untuk menanamkan nilai-nilai penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, seperti nasionalisme, integritas, dan kepemimpinan.

Setelah menyelesaikan pelatihan tersebut, rombongan akan berangkat ke Singapura. Sepulang dari sana, mereka diwajibkan mempresentasikan hasil pembelajaran kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri.

Gubernur Lemhannas berharap program penguatan kapasitas yang intensif ini mampu melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas, sehingga dapat mempercepat pembangunan di wilayah masing-masing sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebanyak 23 bupati dan 2 wali kota dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti program KPPD tersebut.

Mereka berasal dari Kabupaten Sinjai, Banjarnegara, Kotawaringin Barat, Biak Numfor, Manokwari, Intan Jaya, Mimika, Maluku Tengah, Kepulauan Tanimbar, Halmahera Tengah, Pulau Morotai, Lembata, Flores Timur, Sumbawa Barat, Hulu Sungai Tengah, Sukamara, Aceh Besar, Seluma, Polewali Mandar, Muaro Jambi, Kerinci, Lebak, Tulang Bawang Barat, serta Kota Lhokseumawe dan Pangkalpinang.