Singapura tengah menghadapi gelombang protes publik yang tergolong jarang terjadi, menyusul rencana pemerintah membuka sebagian kawasan hutan untuk pembangunan perumahan. Rencana ini memicu perdebatan luas soal masa depan ruang hijau di negara kota tersebut.

Salah satu suara paling vokal datang dari Joanne Teoh, warga Sunset Way berusia 68 tahun. Selama lebih dari tiga dekade, ia menikmati pemandangan kanopi hijau Hutan Maju dari apartemennya, dan sejak 2021 aktif mendokumentasikan flora serta fauna di kawasan tersebut. Kepada Al Jazeera, seperti dikutip Jumat (28/8/2026), Teoh menyampaikan keberatannya — meski rumah dibangun hanya di sebagian kawasan hutan, ia dan warga lain tak ingin tinggal berdampingan dengan sisa ekosistem yang telah mati.

Rencana Pembangunan yang Memicu Penolakan

Bulan lalu, Dewan Perumahan dan Pembangunan Singapura mengumumkan rencana membersihkan sekitar 15 hektare dari total 23 hektare kawasan Hutan Maju untuk pembangunan rumah. Pemerintah juga berencana membuka sedikitnya 10 hektare Hutan Gillman, yang berjarak sekitar 6 kilometer dari kawasan tersebut.

Rencana ini memicu penolakan luas dari masyarakat. Sebuah petisi yang mendesak pemerintah membatalkan atau merevisi proyek tersebut telah mengumpulkan lebih dari 60.000 tanda tangan. Warga bahkan membentuk kelompok diskusi dan menggelar berbagai aksi untuk mendorong transparansi dalam proses perencanaan pembangunan. Puncaknya, lebih dari 2.000 orang berkumpul di Speakers' Corner untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap proyek ini.

Rachel Tan dari kelompok advokasi SG Climate Rally menilai meningkatnya partisipasi publik ini mencerminkan pergeseran sikap masyarakat Singapura — semakin matang dalam hal modal sosial, pemahaman politik, dan keberanian menyuarakan pendapat di ranah publik.

Kekhawatiran Berbasis Data Lingkungan

Kekhawatiran warga bukan tanpa dasar. Hasil penilaian dampak lingkungan mencatat Hutan Gillman menjadi habitat bagi 178 spesies hewan, sementara Hutan Maju mendukung kehidupan 113 spesies — termasuk bulbul berkepala jerami yang berstatus terancam punah dan trenggiling Sunda.

Posisi Pemerintah: Keterbatasan Lahan

Di sisi lain, pemerintah Singapura menegaskan keterbatasan lahan membuat pembangunan perumahan sulit dihindari. Menteri Negara untuk Pembangunan Nasional, Alvin Tan, menyampaikan di parlemen bahwa pilihan yang dimiliki Singapura jauh lebih sempit dibanding negara-negara besar, sehingga pemanfaatan lahan yang terbatas harus dilakukan seoptimal mungkin.

Sebagai respons atas kekhawatiran publik, pemerintah berupaya meredakan ketegangan dengan menjanjikan lebih banyak ruang hijau akan dipertahankan — meski konsekuensinya, jumlah rumah yang bisa dibangun akan berkurang dari rencana awal.

Bukan Sekadar Soal Rumah atau Hutan

Bagi Teoh dan warga lain yang menolak rencana ini, persoalannya jauh lebih dalam dari sekadar pertentangan antara kebutuhan rumah dan pelestarian hutan. Seperti diungkapkannya, "Kamu hanya bersedih ketika kamu telah mencintai dengan sangat dalam."

Perdebatan ini menggambarkan dilema klasik yang dihadapi negara-negara padat penduduk: bagaimana menyeimbangkan kebutuhan perumahan yang mendesak dengan pelestarian ruang hijau yang semakin langka — sebuah pertanyaan yang tampaknya belum menemukan jawaban yang memuaskan semua pihak di Singapura.