Selama 47 tahun terakhir, Bumi telah kehilangan lebih dari 12,5 triliun ton es dari dua kawasan kutub terbesar — Arktik dan Antarktika. Untuk memberi gambaran skalanya: jumlah itu setara dengan menutupi seluruh daratan Amerika Serikat dengan lapisan es setebal 1,5 meter. Pencairan masif ini mendorong kenaikan permukaan laut yang kini mengancam jutaan orang di wilayah pesisir dunia, termasuk Indonesia.

Riset Paling Komprehensif Sejauh Ini

Temuan ini berasal dari penelitian yang dipublikasikan di jurnal Scientific Data, yang menggabungkan data dari 27 satelit dan 45 survei independen — menjadikannya pengamatan paling lengkap yang pernah dilakukan hingga saat ini. Hasilnya menunjukkan pencairan bukan hanya terus berlanjut, tapi juga makin cepat dari tahun ke tahun.

Temuan paling mengkhawatirkan justru soal penyebab utamanya. Selama ini banyak orang mengira es mencair karena udara di atasnya menghangat. Nyatanya, lima per enam bagian dari total pencairan disebabkan oleh air laut yang lebih hangat menggerogoti lapisan es dari bawah dan samping — bukan dari atas.

Peneliti utama studi ini, Ines Otosaka dari Universitas Northumbria, Inggris, menjelaskan hal ini berbahaya karena prosesnya jauh lebih sulit dihentikan dibanding pencairan akibat udara panas — es mencair dari bagian yang tidak terlihat mata, dan alirannya ke laut justru semakin cepat.

Sebagai gambaran kecepatan pencairan ini, salah satu gletser di Greenland kini mundur hingga 50 meter setiap harinya — artinya, garis pantai yang tertutup es berkurang seluas lapangan sepak bola setiap harinya.

Dampak ke Kenaikan Permukaan Laut Global

Pencairan raksasa ini telah menaikkan permukaan laut secara global sekitar 3,1 sentimeter sejak 1979. Angka ini mungkin terkesan kecil, tapi dampaknya sangat besar — setiap kenaikan 1 sentimeter permukaan laut, tambahan 2 hingga 3 juta orang di dunia mengalami banjir setidaknya sekali dalam setahun.

Kenaikan permukaan laut ini memperparah pasang air laut, memperkuat gelombang badai, dan mempercepat kerusakan garis pantai. Jika laju pencairan terus meningkat, kenaikan permukaan laut di abad ini berpotensi jauh lebih besar dari perkiraan sebelumnya.

Para peneliti mengingatkan bahwa dampak perubahan iklim saat ini akan terus terasa puluhan tahun ke depan, meski pemanasan global berhasil dihentikan hari ini juga — sebab es yang sudah mencair tidak bisa dikembalikan lagi. Sempat ada jeda yang terlihat pada 2020-2023, namun para ilmuwan menegaskan itu hanya gangguan cuaca jangka pendek, bukan tanda perbaikan — pengamatan terbaru justru menunjukkan laju pencairan kembali meningkat tajam.

Ilmuwan kutub Ted Scambos, yang tidak terlibat langsung dalam penelitian ini, menyampaikan bahwa bahaya ini sebenarnya sudah diketahui, namun manusia belum cukup bijaksana untuk bertindak sepenuhnya. Menurutnya, ancaman ini sudah ada di depan mata — bukan untuk generasi cucu nanti, melainkan untuk generasi saat ini.

Ancaman Nyata bagi Indonesia

Bagi Indonesia — negara dengan ribuan pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia — ancaman ini sangat nyata. Banyak pulau kecil di wilayah perbatasan dan kepulauan terluar mengalami erosi pantai yang makin cepat.

Kota-kota besar berpesisir rendah seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar menghadapi risiko banjir rob (banjir akibat air laut pasang) yang makin sering dan makin tinggi. Air laut yang naik juga mempercepat pencemaran air tanah tawar, sehingga persediaan air bersih bagi warga pesisir ikut berkurang.

Pantura Jawa: Ancaman yang Sudah Terpetakan

Kondisi ini sudah terpetakan secara khusus di pesisir utara Jawa (Pantura). Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Geoinformatika (PRGI) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Agung Syetiawan, menjelaskan wilayah pesisir Jakarta, Bekasi, Indramayu, Cirebon, Subang, Pemalang, Pekalongan, hingga Demak mengalami laju penurunan tanah dan kenaikan muka laut yang bervariasi antara 2,4 hingga 4,3 milimeter per tahun.

Pengamatan wilayah ini dilakukan lewat berbagai pendekatan geodesi dan penginderaan jauh, termasuk teknologi Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) — radar satelit yang bisa mendeteksi pergeseran permukaan tanah dalam skala milimeter — Global Navigation Satellite System (GNSS) atau sistem penentuan posisi berbasis satelit, pengamatan langsung di lapangan (teretris), hingga pemodelan geospasial multidata.

Menurut Agung, data pengamatan GNSS dari Indonesia Continuously Operating Reference Station (InaCORS) menunjukkan pola pergeseran vertikal tanah yang cenderung tidak beraturan di sebagian besar wilayah Pantura. Data ini digunakan untuk memvalidasi hasil pengamatan dari satelit radar Synthetic Aperture Radar (SAR), dikutip dari laman resmi BRIN.

Peringatan Langsung dari AHY

Kondisi genting Pantura ini sebelumnya juga diungkap Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia bahkan mengumpulkan sejumlah pejabat — termasuk Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf, sejumlah wakil menteri, perwakilan lembaga, dan kepala daerah — dalam pertemuan khusus pada Senin (4/5/2026).

AHY menyebut kondisi Pantura Jawa saat ini memprihatinkan karena potensi bencananya makin besar. Setiap tahun, penurunan permukaan tanah di kawasan ini mencapai 15 hingga 20 sentimeter, ditambah kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global sebesar 0,8 hingga 1,2 sentimeter per tahun. Kombinasi keduanya, menurut AHY, terus mengintai wilayah tersebut dengan ancaman banjir rob yang bisa menghancurkan properti dan merusak rumah-rumah warga.

AHY memperingatkan, tanpa intervensi serius, penggenangan air laut di Pantura pada 2050 berpotensi jauh lebih parah dari kondisi saat ini. Selain ancaman banjir rob, masyarakat pesisir juga mulai menghadapi krisis air bersih akibat pencemaran air tanah oleh air laut.

Riset global soal pencairan es kutub ini bukan sekadar isu jauh yang terjadi di kutub utara dan selatan — dampaknya sudah terpetakan secara konkret di wilayah pesisir Indonesia sendiri, khususnya Pantura Jawa yang menghadapi kombinasi ganda penurunan tanah dan kenaikan muka laut. Dengan proyeksi kondisi yang berpotensi memburuk hingga 2050, peringatan dari BRIN dan pemerintah ini menegaskan urgensi intervensi serius sebelum dampaknya benar-benar tak terkendali.