10 Juta Senjata Ilegal Beredar di Thailand, Ribuan Nyawa Melayang Tiap Tahun10 Juta Senjata Ilegal Beredar di Thailand, Ribuan Nyawa Melayang Tiap Tahun10 Juta Senjata Ilegal Beredar di Thailand, Ribuan Nyawa Melayang Tiap Tahun10JutaSenjataIlegalBeredardiThailand,RibuanNyawaMelayangTiapTahun

Baru tiga hari berlalu sejak seorang remaja 14 tahun menembaki sekolahnya sendiri, menewaskan delapan orang sebelum mengakhiri hidupnya, provinsi yang sama kembali diguncang insiden lain. Kali ini pelakunya bukan remaja, melainkan seorang mantan politikus berusia 71 tahun bernama Chalong Riewrang — dan kejadiannya justru menggambarkan lebih telanjang lagi betapa peliknya hubungan Thailand dengan senjata api.

Chalong mendatangi kantor pemerintah daerah untuk membicarakan sejumlah besar uang yang menurutnya menjadi haknya, dari seorang pejabat yang ia sebut sahabatnya sendiri, Thongchai Yenprasert.

Pembicaraan itu berakhir dengan empat tembakan menembus kaca mobil Thongchai. Sang pejabat dan sopirnya sama-sama terkena tembakan; Thongchai kemudian meninggal akibat lukanya. Yang mengejutkan, Chalong sempat meninggalkan lokasi dan menelepon seorang jurnalis kenalannya yang tengah siaran langsung di YouTube, hanya untuk mengabarkan apa yang baru saja terjadi.

Ketika polisi akhirnya menahannya dan mengizinkannya bicara ke wartawan, ia tampak tenang, bahkan sempat merokok santai — mengaku tidak berniat menembak sahabatnya sendiri, dan baru menarik pelatuk setelah sopir Thongchai lebih dulu mengeluarkan pistol. Polisi memang menemukan dua pucuk senjata di dalam mobil korban, tapi menyebut keduanya dalam kondisi tidak siap tembak.

Hari yang sama juga mencatat kematian akibat senjata api lainnya. Di Prachinburi, sebelah timur Bangkok, seorang sersan polisi menembak kepala istrinya sendiri di tengah pertengkaran saat mobil mereka melaju hendak menjemput anak mereka. Mobil itu kecelakaan, dan sang sersan kemudian menembak dirinya sendiri. Istrinya meninggal di rumah sakit. Dan itu pun kemungkinan bukan satu-satunya kematian akibat senjata pada hari itu — banyak kasus serupa diyakini tak sempat terekam media.

Kepolisian Thailand sendiri tidak memiliki data resmi soal ini, tapi perkiraan yang beredar menyebut angka kematian akibat senjata api mencapai 2.000 hingga 3.000 orang per tahun. Bandingkan dengan Inggris, negara dengan jumlah penduduk yang mirip: angkanya kurang dari 50. Senjata memang kadang dipakai untuk perampokan, dan di Thailand konon bisa menyewa pembunuh bayaran dengan ongkos yang relatif terjangkau. Tapi kematian yang lebih umum justru muncul dari perselisihan rumah tangga, sengketa uang, atau keributan di bar akibat mabuk.

Dengan lebih dari 10 juta pucuk senjata sipil beredar di negara itu — 4 juta di antaranya tak berizin — pertengkaran sepele pun bisa berujung maut. Seorang peneliti dari Thailand Development Research Institute menilai toleransi masyarakat Thailand terhadap kekerasan memang sangat tinggi. Senjata, menurutnya, dianggap simbol status, gampang diakses lewat berbagai cara, sementara memamerkan kekuatan dan kekuasaan dipandang wajar dalam norma sosial setempat — kombinasi yang pada akhirnya melahirkan hasil seperti yang terjadi belakangan ini.

Di atas kertas, aturan kepemilikan senjata di Thailand terlihat cukup ketat: calon pembeli harus mengurus izin beli, lalu izin kepemilikan, dan jika ingin membawanya keluar rumah, masih perlu izin ketiga. Tapi celahnya besar. Izin kepemilikan berlaku seumur hidup pemegangnya, tanpa ada kewajiban pemeriksaan kesehatan jiwa, dan tanpa pengecekan bagaimana senjata itu disimpan. Contohnya jelas: pelaku penembakan sekolah terbaru mendapatkan senjata dan amunisi dalam jumlah besar dari kakeknya sendiri, yang memilikinya secara sah.

Ada pula skema pemerintah yang memungkinkan polisi dan pejabat membeli senjata dengan harga jauh lebih murah. Sejak dimulai pada 2009, sekitar 200.000 pucuk senjata — kebanyakan asal Amerika Serikat — diimpor lewat skema ini setiap tahun, lalu bisa dijual kembali setelah lima tahun, sesuatu yang kemudian menjelma bisnis yang menggiurkan. Skema ini berulang kali diselidiki karena dugaan korupsi, dan bersama senjata rakitan ilegal, diyakini menjadi salah satu sumber utama pasar gelap senjata di Thailand.

Perdana Menteri Anutin Charnvirakul kini memerintahkan langkah cepat: menghentikan sementara skema diskon tersebut sekaligus penerbitan seluruh izin beli baru. Ia juga mempertimbangkan membatasi masa berlaku izin kepemilikan dan kemungkinan amnesti bagi pemilik senjata ilegal yang mau menyerahkannya secara sukarela, sembari meminta parlemen menyusun undang-undang baru dengan ancaman hukuman berat bagi pelanggar.

Namun pola ini bukan hal baru. Setelah pembantaian anak-anak dan guru di sebuah taman kanak-kanak oleh mantan polisi pada 2022, dan penembakan oleh remaja 14 tahun lain di pusat perbelanjaan tersibuk Bangkok pada 2023, Anutin — yang saat itu menjabat menteri dalam negeri — pernah mengambil langkah serupa. Skema diskon sempat dihentikan, tapi tak lama kemudian diaktifkan kembali. Larangan membawa senjata bagi mereka yang tidak sedang bertugas resmi baru diberlakukan setelah penembakan sekolah lain terjadi pada Februari tahun ini.

Persoalannya memang bukan sekadar regulasi. Jumlah senjata yang sudah beredar, korupsi yang mengakar, penegakan hukum yang lemah di berbagai lini, pemujaan terhadap senjata, dan budaya militer yang mengakar puluhan tahun — semuanya saling menguatkan. Dalam laporan harta kekayaan terbaru para menteri, lebih dari selusin di antaranya tercatat memiliki senjata api: menteri kehakiman memiliki 10 pucuk, menteri lingkungan hidup dan sumber daya alam 12 pucuk, dan seorang anggota parlemen perempuan bahkan melaporkan kepemilikan 48 pucuk senjata.

Pengaruh militer, kata peneliti dari Thailand Development Research Institute tadi, juga sangat kental dalam kehidupan sehari-hari — bahkan ketika militer tidak sedang memegang kendali pemerintahan, sesuatu yang justru jarang terjadi sepanjang sejarah modern negara ini. Ia mencontohkan tradisi Hari Anak di Thailand: alih-alih mengajak anak ke museum atau taman, banyak keluarga justru membawa anak-anak mereka ke pangkalan militer untuk melihat, bahkan berfoto sambil memegang senjata sungguhan.

Dibandingkan negara tetangga, Thailand memang menonjol. Indonesia, dengan populasi empat kali lebih besar, hanya mencatat 82.000 senjata sipil yang beredar. Malaysia sekitar 107.000, dengan kematian akibat senjata yang tergolong langka. Satu-satunya negara di kawasan dengan pola budaya senjata dan tingkat kejahatan bersenjata yang sebanding adalah Filipina.

Di tengah kekhawatiran publik, sejumlah pemilik senjata yang sah justru cemas aturan baru akan mempersulit kepemilikan yang bertanggung jawab. Seorang pengusaha berusia 53 tahun dengan koleksi lebih dari 70 pucuk senjata — yang mengaku belum pernah menembakkan sebagian besar koleksinya — menilai kejahatan bersenjata di negaranya lebih banyak dilakukan dengan senjata ilegal, sehingga memperketat aturan bagi pemilik legal bukan solusi yang tepat; ia justru mempertanyakan mengapa impor legal suku cadang dan senjata replika yang bisa dirakit ulang tidak ditindak lebih dulu.

Seorang pemilik toko dengan koleksi lebih dari 40 pucuk senjata punya alasan berbeda: ia merasa perlu bersenjata karena penegakan hukum yang lemah, kejahatan yang menurutnya terjadi setiap hari, dan jumlah polisi yang menurutnya tidak memadai untuk melindungi warga.

Sementara itu, Chalong Riewrang — sosok berpengaruh di daerahnya yang selama ini terbiasa segalanya berjalan sesuai kemauannya — kini duduk menunggu proses hukum atas pembunuhan yang tampaknya bahkan tak terpikirkan olehnya sendiri sebelum ia melangkah masuk ke kantor pemerintah daerah hari itu. Ia mengaku tak menyangka akan berakhir di kantor polisi, sesuatu yang belum pernah dialaminya seumur hidup.

Menurut catatan polisi, ia pernah memegang izin untuk sembilan pucuk senjata, namun belakangan tinggal menyisakan satu. Satu pucuk itu ternyata sudah cukup untuk mengakhiri hidup sahabatnya sendiri, sekaligus membalikkan hidupnya sendiri.