QAPLO – Mengulas peluang dan risiko legalisasi kasino di Indonesia dari perspektif sejarah, ekonomi, dan sosial. Apakah perjudian resmi bisa jadi sumber pendapatan negara yang berkelanjutan?
Isu legalisasi kasino di Indonesia kembali mencuat setelah anggota DPR dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, mengusulkan agar Indonesia mencontoh negara-negara Arab yang telah membuka kasino sebagai sumber pendapatan negara bukan pajak. Namun, wacana ini bukan hal baru, mengingat Indonesia pernah memiliki sejarah legalisasi kasino pada tahun 1967 di masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin di Jakarta.
Pemerintah berhasil mengumpulkan pajak sekitar Rp25 juta per bulan, angka yang sangat besar saat itu—jika dikonversi ke masa kini, nilainya bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Dana ini kemudian digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur penting seperti jembatan, rumah sakit, dan sekolah, yang ikut membantu mentransformasi Jakarta menjadi kota yang lebih modern.
Pro: Manfaat Ekonomi yang Signifikan
Kasino legal membawa keuntungan besar yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan tanpa bergantung pada pajak konvensional. Model ini juga membantu mengurangi perjudian ilegal, karena aktivitas judi terpusat dan diawasi secara ketat oleh pemerintah. Dengan pengelolaan yang transparan, potensi pendapatan dari sektor ini bisa sangat signifikan.
Kontra: Dampak Sosial dan Etika
Meskipun ekonomis menggiurkan, perjudian legal seringkali membawa risiko sosial, termasuk kecanduan judi dan potensi peningkatan kriminalitas. Selain itu, perjudian bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama mayoritas di Indonesia, sehingga membuka pintu bagi kontroversi moral. Jika tidak diatur dengan sangat ketat, kasino bisa menjadi bencana sosial yang lebih besar daripada manfaat ekonominya.
Menimbang Kembali: Peluang dan Tantangan
Usulan membuka kasino kembali perlu ditimbang secara matang dari berbagai sisi. Pelajaran dari sejarah legalisasi di era Ali Sadikin menunjukkan bahwa potensi ekonomi nyata ada, tapi pengelolaan harus penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan dampak negatif yang sulit dikendalikan. Indonesia harus merumuskan kebijakan yang seimbang, menjaga kepentingan ekonomi sekaligus memproteksi masyarakat dari risiko sosial.
Mengulas peluang dan risiko legalisasi kasino di Indonesia dari perspektif sejarah, ekonomi, dan sosial. Apakah perjudian resmi bisa jadi sumber pendapatan negara yang berkelanjutan?
Isu legalisasi kasino kembali mengemuka di Indonesia setelah anggota DPR Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, mengusulkan agar Indonesia mengikuti langkah negara-negara Arab yang membuka kasino sebagai sumber pendapatan negara bukan pajak. Meskipun ide ini terkesan baru, Indonesia pernah memiliki pengalaman legalisasi kasino pada tahun 1967 di era Gubernur Ali Sadikin di Jakarta. Artikel ini akan meninjau sejarah tersebut, mengupas keuntungan dan risiko, serta memberikan gambaran lengkap bagi pembaca sebelum mengambil sikap terhadap isu ini.
Sejarah Singkat Legalisasi Kasino di Indonesia
Pada 1967, Jakarta menghadapi krisis anggaran dalam pembangunan infrastruktur. Ali Sadikin, Gubernur kala itu, mengambil langkah berani dengan melegalkan perjudian untuk mengalihkan dana dari judi ilegal ke kas negara. Kasino resmi pertama dibuka di Petak Sembilan, Glodok, khusus untuk warga keturunan China dan diawasi ketat oleh aparat keamanan.
Pajak dari kasino ini mencapai Rp25 juta per bulan, setara ratusan miliar rupiah jika dihitung dengan nilai sekarang.
Dana ini digunakan untuk membangun jembatan, rumah sakit, sekolah, dan berbagai infrastruktur penting.
Namun, legalisasi kasino ini berakhir pada 1974 karena undang-undang pusat melarang perjudian.
Manfaat Legalisasi Kasino: Pro
1. Peningkatan Pendapatan Negara
Kasino legal menjadi sumber pemasukan negara yang besar dan stabil, terutama dalam bentuk pendapatan bukan pajak yang penting bagi pembangunan nasional.
2. Mengurangi Perjudian Ilegal
Dengan kasino legal, aktivitas perjudian bisa dipantau dan dikendalikan oleh pemerintah, mengurangi praktik judi ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.
3. Mendorong Pembangunan Infrastruktur
Sejarah mencatat bahwa dana dari kasino pernah membantu percepatan pembangunan Jakarta, mulai dari jembatan hingga fasilitas publik lain.
Risiko dan Tantangan: Kontra
1. Dampak Sosial Negatif
Perjudian sering berujung pada kecanduan, peningkatan kriminalitas, dan masalah sosial lainnya yang bisa memperburuk kondisi masyarakat terutama kelompok rentan.
2. Kontroversi Budaya dan Moral
Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, perjudian dianggap bertentangan dengan nilai agama dan budaya lokal, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan penolakan.
3. Ketergantungan Ekonomi
Jika terlalu bergantung pada pendapatan judi, negara bisa menghadapi risiko besar jika terjadi penurunan aktivitas kasino atau perubahan regulasi yang menghambat operasi kasino.
Apa yang Bisa Dipelajari dari Sejarah?
Pengelolaan Transparan dan Ketat: Agar manfaat ekonomi maksimal dan risiko sosial minimal, pengawasan harus ketat dan transparan.
Penerapan Regulasi Khusus: Kasino harus dibatasi dengan peraturan yang jelas, misalnya hanya untuk turis asing atau kawasan tertentu.
Diversifikasi Sumber Pendapatan: Kasino tidak boleh jadi satu-satunya sumber pendapatan negara agar ekonomi tetap stabil.
Poin-Poin Penting
Legalitas kasino pernah diterapkan di Indonesia (1967-1974) dan menghasilkan pemasukan besar.
Pendapatan kasino berkontribusi pada pembangunan infrastruktur utama Jakarta.
Legalisasi kasino dapat menambah penerimaan negara bukan pajak.
Risiko sosial seperti kecanduan dan kriminalitas perlu menjadi perhatian serius.
Budaya dan nilai agama mayoritas Indonesia menimbulkan tantangan moral terhadap perjudian.
Regulasi ketat dan pengawasan transparan sangat penting jika kasino dibuka kembali.
Diversifikasi ekonomi harus dijaga agar tidak bergantung pada pendapatan judi.
Kesimpulan
Membuka kembali kasino di Indonesia menawarkan potensi pendapatan yang besar, namun harus dibarengi dengan pertimbangan matang terhadap dampak sosial, budaya, dan regulasi. Sejarah legalisasi kasino di era Ali Sadikin membuktikan bahwa manfaat ekonomi nyata bisa diraih, asalkan pengelolaannya dilakukan dengan benar dan bertanggung jawab. Indonesia perlu dialog terbuka dan kajian mendalam sebelum mengambil langkah yang bisa membuka peluang sekaligus masalah baru.
