Qaplo.com – Era Bobby seharusnya jadi babak baru buat Sumatera Utara. Gubernur muda, imej segar, penuh janji perubahan. Tapi yang terjadi di dalam birokrasi justru kebocoran besar talenta di level eselon dua.
Dalam hitungan bulan, enam kepala dinas mundur. Teranyar, awal Februari 2026, Hendra Dermawan Siregar (Kadis PUPR) dan Fitra Kurnia (Kadis Perindag ESDM) mengajukan pengunduran diri. Mereka menyusul Hasmirizal (Perumahan), Rajali (Ketahanan Pangan), Ilyas Sitorus (Kominfo), dan Rahmadhani Lubis (BKAD) yang sudah lebih dulu pergi.
Enam orang sekaligus dalam waktu singkat — ini bukan mutasi biasa, ini eksodus.
Yang bikin banyak orang garuk kepala: Hendra baru saja menggantikan Topan Obaja Putra Ginting, sosok dekat Bobby yang terseret OTT KPK pada kasus suap proyek jalan ratusan miliar di 2025. Hendra datang untuk “membersihkan” citra dinas yang tercoreng, tapi malah memilih keluar sebelum sempat benar‑benar berlari.
Pertanyaannya: apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu gedung Pemprov?
Pemprov Sumut memilih irit bicara. Yang beredar cuma bisik‑bisik: alasan kesehatan, beban kerja, sampai trauma karena ketatnya pengawasan KPK.
Kalau memang soal kesehatan, kenapa tak dijelaskan ke publik?
Kalau soal tekanan, tekanannya datang dari mana? Dari gubernur muda yang katanya dekat anak muda dan pro-inovasi? Atau dari “bayang‑bayang” kasus lama yang masih menghantui proyek-proyek infrastruktur?
Di sisi lain, Bobby terlihat tenang. Saat dua kadis mundur pada Oktober lalu, ia menyebut tak ada gangguan pada jalannya birokrasi dan menghormati keputusan mereka.
Tenang itu perlu, tapi dalam konteks ini, sikap terlalu santai justru tampak seperti abai.
Enam kepala OPD yang memilih mundur bukan angka kecil. Ini tanda ada masalah serius dalam menjaga soliditas tim dan kepercayaan di lingkaran dalam pemerintahan.
Yang juga patut dicatat: yang mundur bukan dinas sembarangan, melainkan banyak yang mengelola sektor “basah”.
PUPR memegang proyek infrastruktur bernilai besar.
Perkim mengurus perumahan dengan anggaran jumbo.
BKAD mengatur keuangan daerah.
Ketahanan Pangan berhubungan langsung dengan urusan perut rakyat.
Perindag mengendalikan harga, inflasi, dan distribusi barang penting.
Kalau justru di sektor-sektor ini pejabatnya memilih mundur, sulit bilang ini cuma kebetulan.
Lebih mirip pola: ada ketidaknyamanan etis, ketakutan audit, atau tekanan politik yang tak pernah diucapkan terang‑terangan.
Padahal, banyak orang berharap: Era Bobby = Era Reformasi.
Yang terlihat sekarang lebih mirip: Era Bobby = Era Evakuasi.
Para teknokrat yang seharusnya jadi motor pembangunan justru memilih menjauh. Bukan tanda birokrasi makin sehat, malah seperti orang melompat dari kapal yang mulai bocor.
Kalau Hendra mundur karena trauma melihat pendahulunya diciduk KPK, itu artinya masalah di Sumut bukan sekadar “oknum”, tapi lebih dalam: soal sistem dan budaya kerja.
Kalau penyebabnya tekanan politik, berarti Bobby gagal menyediakan ruang aman bagi birokrat profesional.
Kalau alasan kesehatan hanya jadi tameng, berarti yang sakit bukan tubuh, tapi moral birokrasi.
Yang paling mengkhawatirkan justru diamnya sistem.
Tak terdengar evaluasi terbuka, investigasi internal yang jelas, atau penjelasan transparan ke publik.
Kesan yang muncul: energi lebih banyak dihabiskan untuk konten dan citra digital, ketimbang membenahi kebocoran di tubuh pemerintahan sendiri. Enam kadis mundur, tapi tak jelas siapa yang bertanggung jawab.
Sumut bukan daerah yang miskin anggaran, meski APBD 2026 turun Rp 11,673 triliun.
Yang kurang justru kualitas kepemimpinan:
kemampuan menahan godaan, melindungi bawahan dari intervensi politik, dan membangun budaya birokrasi yang berani jujur dan bersih.
Kalau tren ini berlanjut, bukan tak mungkin yang tersisa hanya para “yes man” — yang penting patuh, tak penting kompeten atau berintegritas.
Bobby perlu ingat: ukuran pemimpin bukan seberapa viral di Instagram, X, atau TikTok, tapi seberapa mampu ia mempertahankan orang-orang terbaik di sekelilingnya.
Kalau “komandan-komandan” di lapangan justru satu per satu mundur, wajar kalau publik mulai bertanya:
Apa yang sebenarnya terjadi di balik senyum dan narasi indah di media sosial?
Enam kepala dinas mundur dalam tahun pertama bukan drama di dunia maya.
Itu fakta di dunia nyata — dan publik berhak tahu jawabannya.
