QAPLO – Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melanjutkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada Juni 2025, dengan sejumlah perubahan signifikan dibandingkan masa pandemi Covid-19. Artikel ini akan mengulas secara mendalam mengenai skema BSU 2025, dampaknya terhadap ekonomi pekerja, serta potensi efek jangka panjang dari kebijakan ini.
Kebijakan Ekonomi Pemerintah untuk Pekerja dan Rumah Tangga di 2025
Pada tahun 2025, Indonesia kembali mengimplementasikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang direncanakan untuk dimulai pada Juni. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk membantu pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta. Pemerintah berencana memberikan Rp 150 ribu per bulan selama dua bulan berturut-turut. Meskipun terlihat sebagai upaya positif untuk membantu meringankan beban pekerja dengan penghasilan rendah, kebijakan ini menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai efektivitas dan dampaknya terhadap perekonomian jangka panjang.
Perbandingan BSU 2025 dengan Program Sebelumnya: Terkait Besaran dan Tujuan Kebijakan
Dibandingkan dengan program BSU yang diterapkan pada masa pandemi Covid-19, besar bantuan kali ini jauh lebih kecil. Pada masa pandemi, penerima BSU mendapatkan Rp 600 ribu dalam satu kali pencairan. Jika dibandingkan, BSU 2025 yang sebesar Rp 150 ribu per bulan hanya akan memberikan Rp 300 ribu dalam total dua bulan. Hal ini mencerminkan adanya perubahan dalam skema pemberian bantuan, yang kini lebih mengarah pada pemberian bantuan yang lebih terarah dan efisien, namun dengan dampak yang lebih terbatas.
Skema BSU 2025 – Lebih Terarah namun Terbatas
1. Target Bantuan yang Lebih Tepat Sasaran: Isu Besaran Subsidi dan Efektivitas
Pemberian Bantuan Subsidi Upah 2025 yang lebih terfokus pada pekerja dengan penghasilan rendah menjadi salah satu langkah positif dari pemerintah. Namun, ada pertanyaan penting terkait efektivitas bantuan ini mengingat besaran yang jauh lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Rp 150 ribu per bulan jelas tidak cukup untuk mengimbangi lonjakan harga barang dan kebutuhan pokok yang semakin meningkat. Selain itu, meskipun jumlah penerima lebih terfokus, besaran bantuan ini akan memberikan dampak terbatas pada kemampuan pekerja untuk menjaga daya beli mereka dalam menghadapi biaya hidup yang semakin tinggi.
Pemberian bantuan subsidi upah ini juga mencerminkan penyesuaian dengan kondisi ekonomi pasca-pandemi. Selama pandemi, pengangguran melambung tinggi, dan kebutuhan untuk memberikan bantuan kepada seluruh sektor sangat mendesak. Kini, seiring dengan membaiknya perekonomian, bantuan yang lebih kecil dan terbatas durasinya bisa jadi merupakan upaya menyesuaikan kebijakan dengan kondisi ekonomi yang telah membaik.
2. Keterbatasan Dampak BSU terhadap Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi
Dampak jangka panjang dari pemberian bantuan yang bersifat insentif jangka pendek ini cenderung terbatas. Meskipun penerima BSU akan merasakan bantuan tersebut dalam jangka dua bulan, skema ini tidak akan cukup untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru atau meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, penerima BSU bisa merasa terbantu untuk menjaga daya beli mereka sementara waktu, namun mereka akan kembali menghadapi kesulitan ekonomi begitu bantuan berakhir.
Selain itu, kebijakan ini berpotensi memperburuk ketimpangan ekonomi karena mereka yang tidak memenuhi syarat BSU (seperti pekerja dengan penghasilan sedikit lebih tinggi dari Rp 3,5 juta) bisa merasa terpinggirkan, meskipun mereka juga mengalami dampak inflasi yang serupa. Hal ini menambah lapisan ketidakpuasan di kalangan pekerja yang tidak memperoleh bantuan, sehingga kebijakan ini berpotensi memperbesar kesenjangan sosial antar kelompok pekerja.
3. Dampak Kebijakan Lain: Diskon Iuran JKK dan Bantuan Sosial untuk Rumah Tangga
Selain Bantuan Subsidi Upah, pemerintah juga mengimplementasikan beberapa kebijakan insentif lainnya, seperti diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk pekerja sektor padat karya, diskon tarif listrik sebesar 50% untuk rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 VA, serta diskon moda transportasi yang berlaku selama periode liburan sekolah.
Namun, meskipun kebijakan tersebut dapat memberikan ringankan beban pengeluaran rumah tangga dalam jangka pendek, kebijakan ini tidak cukup mengatasi masalah struktural yang lebih mendalam. Kebijakan diskon tarif listrik dan transportasi hanyalah solusi sementara yang tidak menyelesaikan masalah ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, keterampilan kerja, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Program bantuan ini hanya mengurangi pengeluaran konsumtif, tanpa merangsang penciptaan pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan.
4. Ketergantungan pada Bantuan: Dampak Jangka Panjang terhadap Ketimpangan Sosial dan Ekonomi
Ketergantungan pada bantuan pemerintah yang bersifat sementara dapat menyebabkan masalah dalam jangka panjang. Meskipun BSU dan kebijakan diskon lainnya bisa mengurangi beban sebagian masyarakat dalam waktu singkat, mereka tidak cukup untuk memecahkan masalah ketimpangan sosial dan ekonomi yang lebih mendalam. Jika pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak difokuskan, Indonesia berisiko terjebak dalam lingkaran ketergantungan pada bantuan sosial tanpa adanya kemajuan signifikan dalam kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, anggaran negara yang digunakan untuk mendanai program-program ini akan semakin membebani keuangan negara jika tidak diimbangi dengan kebijakan lain yang lebih terintegrasi. Dalam jangka panjang, ketergantungan pada bantuan sosial yang terus-menerus akan mengarah pada penurunan kualitas lapangan pekerjaan, meningkatkan ketimpangan sosial, dan membatasi peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Menuju Kebijakan Ekonomi yang Lebih Terintegrasi dan Berkelanjutan
Kebijakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 mencerminkan upaya pemerintah untuk merespons kebutuhan pekerja dengan penghasilan rendah di Indonesia. Namun, dengan besaran bantuan yang lebih kecil dan jangka waktu terbatas, kebijakan ini mungkin hanya memberikan dampak jangka pendek. Agar kebijakan ini benar-benar efektif, pemerintah perlu memperkenalkan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani masalah ketimpangan ekonomi dan sosial, dengan fokus pada pendidikan, keterampilan, dan penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih luas.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap ketergantungan sosial dan ekonomi. Kolaborasi antara kebijakan sosial, pendidikan, dan ekonomi akan menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia akan mampu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan setara di masa depan.
