The Mauritanian: Refleksi Keadilan dan Hak Asasi dalam Sistem Hukum Kontemporer

QAPLO – Film The Mauritanian mengangkat kisah nyata perjuangan seorang tahanan tanpa dakwaan di penjara Guantanamo. Artikel ini menganalisis tema keadilan, hak asasi, dan tantangan sistem hukum yang relevan dengan kondisi pemerintahan Indonesia saat ini. Temukan sisi positif dan negatif yang bisa diambil sebagai pembelajaran.

The Mauritanian adalah film drama hukum yang diangkat dari memoar nyata Mohamedou Ould Slahi, seorang tahanan asal Mauritania yang ditahan selama 14 tahun di penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo Bay tanpa dakwaan resmi. Film ini tidak hanya menghadirkan kisah pribadi yang menggetarkan, tetapi juga membuka tabir kontroversi besar mengenai hak asasi manusia, kebebasan hukum, dan moralitas penegakan hukum dalam konteks keamanan nasional.

Mengamati film ini dengan perspektif yang lebih luas, terutama dari sudut pandang pemerintahan Indonesia, dapat memberikan wawasan kritis terhadap bagaimana sistem hukum dan politik berinteraksi serta dampak yang mungkin timbul ketika kekuasaan dijalankan tanpa kontrol transparan.

Analisis Mendalam Film The Mauritanian

1. Tema Sentral: Penahanan Tanpa Dakwaan dan Pelanggaran Hak Asasi

Film ini secara tegas mengangkat isu penahanan tanpa proses hukum yang jelas, melanggar prinsip keadilan dasar dan hak asasi manusia. Mohamedou Ould Slahi, sebagai tahanan, harus menghadapi proses hukum yang tertutup, interogasi kasar, dan pengabaian hak untuk membela diri.

Dalam konteks ini, film menggambarkan bagaimana sistem hukum bisa disalahgunakan oleh pemerintah dan lembaga militer untuk tujuan keamanan yang berujung pada pelanggaran etika dan hukum internasional. Keberanian pengacara Nancy Hollander untuk membela Mohamedou adalah simbol perjuangan prinsip hukum dan HAM melawan kekuatan politik dan militer yang dominan.

2. Dilema Moral dalam Sistem Hukum dan Politik

The Mauritanian juga mengangkat dilema besar: sejauh mana sebuah negara boleh mengorbankan kebebasan individu demi keamanan nasional? Film ini mempertanyakan batasan legal dan etis dalam perang melawan terorisme, serta memperlihatkan bagaimana penegakan hukum yang tidak transparan dan otoriter bisa berujung pada ketidakadilan sistemik.

3. Peran Pengacara dan Keadilan yang Terhambat

Perjuangan Nancy Hollander dan timnya yang menghadapi berbagai hambatan dari sistem militer dan politik menunjukkan pentingnya keberadaan advokat yang berani dan independen. Namun, film juga menyoroti betapa sulitnya mengungkap kebenaran di balik kekuatan institusional yang kuat dan tertutup.

Implikasi Terhadap Kondisi Pemerintahan Indonesia

1. Refleksi Sistem Hukum dan HAM di Indonesia

Indonesia, sebagai negara demokrasi dengan sistem hukum yang terus berkembang, masih menghadapi tantangan besar terkait pelaksanaan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang adil. Kasus-kasus penahanan tanpa proses hukum yang jelas, praktik penyiksaan dalam penegakan hukum, serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas masih sering ditemukan.

Film The Mauritanian mengingatkan kita akan bahaya sistem hukum yang tidak independen dan rentan dimanipulasi oleh kekuasaan. Hal ini menjadi peringatan bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum Indonesia untuk terus memperkuat mekanisme pengawasan dan perlindungan HAM, serta memastikan proses hukum berjalan transparan dan sesuai dengan prinsip keadilan.

2. Konteks Politik dan Keamanan Nasional

Seperti dalam film, pemerintah Indonesia juga menghadapi dilema antara menjaga keamanan nasional dan melindungi kebebasan sipil. Dalam situasi darurat atau ancaman terorisme, ada kecenderungan untuk menggunakan tindakan represif yang bisa saja melanggar hak individu. Namun, film ini mengajak kita untuk mempertimbangkan bahwa solusi yang mengabaikan hukum dan HAM justru bisa menimbulkan masalah baru seperti ketidakpercayaan publik dan pelemahan institusi.

3. Peran Advokasi dan Demokrasi yang Sehat

Kisah perjuangan pengacara Nancy Hollander menunjukkan pentingnya advokasi independen dan sistem peradilan yang terbuka. Di Indonesia, peran lembaga swadaya masyarakat, media, dan advokat sangat penting untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, khususnya dalam penegakan hukum.

Sisi Positif dan Negatif dari The Mauritanian

Sisi Positif

Pengungkapan Isu HAM yang Penting: Film ini berhasil mengangkat isu pelanggaran hak asasi manusia dan penahanan tanpa dakwaan yang seringkali tersembunyi dari publik, mendorong kesadaran global tentang pentingnya keadilan dan perlindungan HAM.

Inspirasi Perjuangan Hukum: Kisah perjuangan pengacara membela kliennya melambangkan harapan dan keberanian melawan sistem yang tidak adil.

Penguatan Kesadaran Moral: Film menantang penonton untuk merenungkan batas-batas moral dan legal dalam kebijakan keamanan nasional.

Sisi Negatif

Penggambaran Sistem Hukum AS yang Kritis: Meskipun film ini membuka diskursus penting, ada risiko penonton menggeneralisasi bahwa sistem hukum tertentu selalu gagal atau korup, tanpa melihat kompleksitas situasi.

Fokus pada Kasus Ekstrem: Kisah yang ekstrem dapat membuat penonton merasa pesimis terhadap perubahan sistemik yang lebih luas, terutama di negara-negara yang sedang berproses memperbaiki hukum.

Potensi Politisasi Film: Film ini bisa dipandang sebagai kritik tajam terhadap kebijakan tertentu, yang jika diadaptasi tanpa konteks dapat menimbulkan ketegangan politik, termasuk dalam pemerintahan Indonesia yang memiliki sensitivitas terhadap isu kedaulatan dan keamanan.

Saran Bagi Pemerintahan dan Masyarakat Indonesia

Penguatan Sistem Peradilan: Menjamin independensi peradilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap proses hukum.

Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan setiap tindakan penegakan hukum dapat diawasi publik dan tidak disalahgunakan.

Pendidikan HAM dan Etika Hukum: Meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat tentang pentingnya HAM.

Peran Aktif Media dan Lembaga Advokasi: Mendukung kebebasan pers dan keberadaan lembaga HAM sebagai pengawas pemerintah.

Film The Mauritanian bukan sekadar tontonan drama hukum yang menghibur, melainkan refleksi kritis tentang pentingnya keadilan dan hak asasi dalam menghadapi tantangan keamanan global. Bagi Indonesia, film ini menjadi cermin dan pengingat bahwa tanpa sistem hukum yang kuat, transparan, dan berkeadilan, kemerdekaan hukum bisa terkikis dan hak warga negara terabaikan.