Berita

OTT KPK di Mandailing Natal: 6 Orang Diamankan Terkait Korupsi Proyek Jalan

OTT KPK di Mandailing Natal: 6 Orang Diamankan Terkait Korupsi Proyek Jalan
- +
14px

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar OTT di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Enam orang diamankan terkait dugaan korupsi proyek jalan. Simak informasi lengkapnya di sini.

Qaplo – Mandailing Natal, Sumatera Utara – Jumat, 27 Juni 2025

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara. Kali ini, penindakan dilakukan pada Kamis malam, 26 Juni 2025, di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

 

Dalam operasi tersebut, enam orang berhasil diamankan oleh tim penindakan KPK. OTT ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan dan preservasi jalan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumatera Utara.

 

“Benar, bahwa pada Kamis (26/6) malam, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (27/6).

 

Budi menambahkan bahwa keenam orang yang diamankan malam itu langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini, KPK masih mendalami keterlibatan masing-masing pihak yang diamankan dalam kasus ini.

 

“KPK tentu akan menginformasikan lebih lanjut siapa saja pihak-pihak yang diduga terlibat, serta konstruksi perkara yang sedang kami tangani,” ungkapnya.

 

Informasi awal sempat menyebut bahwa OTT terjadi di Kota Medan, namun KPK telah mengonfirmasi bahwa lokasi sebenarnya berada di Kabupaten Mandailing Natal.

 

OTT ini menjadi penindakan kedua yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, pada bulan Maret, lembaga antirasuah ini juga menjaring sejumlah pejabat DPRD dan Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, dalam kasus korupsi serupa.

 

Sumatera Utara dikenal sebagai salah satu provinsi yang kerap menjadi perhatian dalam hal pengawasan antikorupsi, terutama pada proyek infrastruktur yang dibiayai oleh APBD dan APBN. Masyarakat kini menanti transparansi dari KPK terkait identitas para terduga serta rincian kasus yang sedang diselidiki.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE